JAKARTA - Di tengah arus kemajuan teknologi yang bergerak sangat cepat, Indonesia mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa kecerdasan artifisial (AI) tidak hanya menjadi alat bisnis atau konsumsi semata, tetapi menjadi kekuatan berdaulat yang inklusif dan etis bagi masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa pembangunan ekosistem AI nasional harus bertumpu pada prinsip-prinsip kedaulatan digital, kemanfaatan luas, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai lokal.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya orientasi teknologi yang dikembangkan untuk memberikan manfaat nyata langsung kepada masyarakat, khususnya dalam mengatasi kesenjangan digital yang selama ini masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). “Kami ingin setiap teknologi yang dikembangkan membawa manfaat langsung, bukan hanya sekadar proyek. Peluncuran Indosat AI Experience Center di Jayapura adalah contoh konkret kolaborasi pemerintah dan swasta untuk kesetaraan akses,” jelas Meutya.
Peluncuran pusat pengalaman AI di Jayapura ini bukan sekadar simbolik. Ini menandakan adanya upaya konkret menghadirkan teknologi canggih ke daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau. Program ini pun diapresiasi karena memadukan inisiatif pemerintah dengan dukungan industri swasta, menegaskan bahwa pengembangan AI harus menjadi hasil kolaborasi multi-pihak demi pemerataan manfaat.
Tak hanya itu, platform Sahabat AI yang baru-baru ini diluncurkan oleh Indosat juga mendapat sambutan positif dari pemerintah. Menurut Meutya, platform ini dirancang ramah pengguna dan mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat, sehingga memperkuat semangat pembangunan AI yang inklusif. Ia berharap inisiatif semacam ini terus berkembang dan diintegrasikan ke dalam skema sovereign AI factory, yang merupakan kerangka kerja untuk mewujudkan kedaulatan teknologi di Indonesia.
“Kami yakin Indonesia sudah berada di langkah yang tepat untuk memimpin. Bersama operator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya, kami optimis dapat mempersempit kesenjangan pengembangan AI,” ujar Meutya dengan keyakinan.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menambahkan bahwa salah satu aspek terpenting dari strategi nasional AI adalah kedaulatan digital. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen atau pasar teknologi dari luar negeri, melainkan harus menjadi bagian integral dalam rantai nilai global AI.
“Foundation model AI saat ini dibangun dengan nilai-nilai dari negara asalnya, terutama Barat. Tanpa intervensi dari kita sendiri, AI bisa membawa bias nilai yang tidak sesuai dengan konteks Indonesia,” kata Nezar. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pembangunan AI yang sesuai dengan budaya, norma, dan kebutuhan lokal, agar teknologi benar-benar menjadi alat pemberdayaan bukan malah menimbulkan risiko sosial.
Nezar juga mengingatkan bahwa membangun ekosistem AI yang kokoh tidak bisa dilakukan tanpa fondasi yang kuat, mulai dari riset dan pengembangan (R&D), komputasi, regulasi, hingga pengembangan sumber daya manusia digital. Sayangnya, saat ini Indonesia masih mengalokasikan anggaran riset sebesar 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP), angka yang dianggap masih sangat minim untuk mengejar ketertinggalan.
Namun demikian, Indonesia memiliki potensi strategis yang cukup besar. Nezar menyoroti kekayaan sumber daya alam, seperti nikel dan boron, yang sangat dibutuhkan dalam industri semikonduktor dan AI global. Sayangnya, hingga kini belum ada desain besar nasional untuk memanfaatkan sumber daya tersebut sebagai kekuatan tawar dalam ekosistem AI internasional.
“Kalau tidak dibarengi pusat riset dan komputasi nasional yang kuat, kita akan tertinggal. Kita butuh infrastruktur, talenta digital, dan perencanaan matang,” tegas Nezar. Ini menegaskan perlunya kebijakan dan investasi serius agar Indonesia dapat menguasai teknologi secara mandiri dan berkelanjutan.
Dari sisi regulasi, Indonesia patut berbangga karena menjadi negara pertama di ASEAN yang berhasil menyelesaikan dokumen Readiness Assessment Methodology for AI (RAM-AI). Dokumen ini kini menjadi acuan bagi beberapa negara lain dalam mengembangkan kerangka kerja regulasi AI mereka.
Nezar menjelaskan bahwa regulasi AI di Indonesia difokuskan pada prinsip etika yang adaptif terhadap inovasi sekaligus melindungi nilai-nilai lokal. Selain itu, regulasi juga harus mampu mencegah risiko-risiko serius seperti disinformasi dan penggunaan teknologi deepfake yang merugikan.
“Regulasi AI harus berorientasi pada etika yang adaptif terhadap inovasi, tapi juga mampu melindungi nilai-nilai lokal dan mencegah risiko seperti disinformasi dan deepfake,” ujarnya menambahkan.
Dari segi ekonomi digital regional, Nezar menyampaikan bahwa ASEAN diperkirakan akan mencapai nilai ekonomi digital sebesar US$1 triliun pada tahun 2030. Indonesia sendiri diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar US$366 miliar dari nilai tersebut, menempatkan negara ini sebagai pemain kunci dalam pengembangan digital kawasan.
“Dengan jumlah penduduk 280 juta, Indonesia memegang posisi strategis untuk memimpin arah digital ASEAN,” tegas Nezar. Posisi ini harus dimanfaatkan secara optimal agar Indonesia bisa mengambil peran utama dalam peta digital Asia Tenggara.
Nezar juga menekankan bahwa transformasi digital tidak bisa dilihat secara sektoral dan parsial. Menurutnya, geopolitik, keamanan, ekonomi, pendidikan, serta perlindungan budaya lokal adalah bagian dari satu ekosistem digital yang saling terkunci dan tidak bisa dipisahkan.
“Geopolitik, keamanan, ekonomi, pendidikan, dan perlindungan budaya lokal adalah satu ekosistem digital yang saling terkunci. Tidak bisa dipisahkan,” tutup Nezar. Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan AI dan digitalisasi nasional harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi.
Dengan berbagai upaya strategis dan komitmen yang telah ditunjukkan, Indonesia menatap masa depan AI yang berdaulat dan inklusif. Visi untuk menjadikan teknologi AI sebagai alat pemberdayaan masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan digital menjadi tantangan sekaligus peluang besar yang harus dijawab oleh seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan pembangunan ekosistem AI ini tidak hanya akan menentukan posisi Indonesia di kancah global, tetapi juga masa depan ekonomi dan sosial digital bangsa.