JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh ketahanan nasional, pemerintah menetapkan swasembada energi sebagai salah satu prioritas utama. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, memaparkan berbagai kebijakan dan strategi yang tengah disiapkan untuk merealisasikan target tersebut pada Sarasehan Nasional yang digelar di Jakarta.
Menurut Yuliot, kemandirian energi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan pertahanan negara. “Kalau dilihat dari sisi kebijakan, sesuai dengan prioritas program nasional, di mana untuk memantapkan ketahanan nasional, termasuk di dalamnya adalah keamanan negara, harus dilakukan kemandirian di bidang energi. Bagaimana kita melakukan swasembada, ekonomi hijau, dan juga melanjutkan hilirisasi,” ujarnya.
Hal ini menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai faktor strategis yang menopang stabilitas dan kemajuan bangsa.
Tantangan Energi Nasional yang Masih Mesti Dihadapi
Meski ada visi besar, sektor energi nasional masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Pertama, pemerataan ketersediaan energi ke seluruh wilayah nusantara agar masyarakat di daerah terpencil pun dapat menikmati akses energi yang layak. Kesenjangan akses energi ini masih menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah.
Kedua, kondisi ketidakpastian global akibat konflik di negara-negara produsen energi utama berpotensi mengganggu pasokan dan harga energi, sehingga menimbulkan ketidakstabilan yang dapat berimbas pada ekonomi nasional.
Ketiga, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi masih cukup tinggi. Hal ini menjadi beban tersendiri di tengah fluktuasi pasar energi dunia. Ditambah lagi, beban fiskal pemerintah yang berat, termasuk besarnya subsidi energi, menambah tantangan pengelolaan sektor ini secara efektif dan efisien.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen mencapai target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 serta target Net Zero Emission (NZE) pada 2060, yang merupakan tantangan besar di era transisi energi global.
Peningkatan Lifting dan Infrastruktur Migas
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan beberapa strategi konkret. Salah satu yang utama adalah peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah menargetkan lifting minyak nasional mencapai satu juta barel per hari pada 2030 dan lifting gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari.
Selain target produksi, pembangunan infrastruktur pipa gas menjadi fokus penting. Proyek pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) sepanjang 325 kilometer dan Duri-Sei Mangke (Dusem) sepanjang 555 kilometer tengah digencarkan guna memperlancar distribusi gas ke berbagai daerah. Infrastruktur ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan menekan biaya distribusi energi.
Perluasan Pasokan Listrik dan Energi Baru Terbarukan
Strategi kedua berfokus pada peningkatan pasokan listrik nasional. Pemerintah sudah mengesahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034. Dalam rencana tersebut, terdapat target ambisius penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), pembangunan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit, serta penambahan gardu induk dengan kapasitas total 107.950 Mega Volt Ampere (MVA).
Selain kapasitas listrik, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) juga terus diperluas sebagai bagian dari komitmen pemerintah menuju energi hijau dan rendah emisi. Proyeksi penambahan kapasitas EBT di sektor kelistrikan nasional pada 2034 diperkirakan mencapai 42,6 GW, yang akan mendorong diversifikasi sumber energi nasional.
Program Mandatori Biodiesel dan Dampaknya
Selain listrik, pemanfaatan biodiesel menjadi bagian penting dari strategi energi nasional. Pemerintah menetapkan program mandatori biodiesel 40 persen (B40) pada 2025 dan berencana menaikkan target tersebut menjadi 50 persen (B50) pada 2026.
Program ini tidak hanya berkontribusi pada ketahanan energi, tetapi juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri biodiesel. Pemerintah aktif mengevaluasi kesiapan industri dan ketersediaan bahan baku guna mendukung kelancaran program ini.
Hilirisasi dan Ekonomi Hijau sebagai Pilar Pendukung
Dalam konteks yang lebih luas, hilirisasi energi dan penerapan ekonomi hijau menjadi pilar utama dalam strategi pemerintah. Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya energi nasional sehingga tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tinggi.
Ekonomi hijau, yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, dipandang sebagai kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Strategi ini sejalan dengan komitmen global dalam mengurangi emisi karbon dan mendorong inovasi energi bersih.
Menatap Masa Depan Energi Mandiri
Pemerintah dengan jelas menempatkan kemandirian energi sebagai prioritas nasional yang strategis untuk mengokohkan ketahanan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai tantangan yang ada dihadapi dengan pendekatan multifaset, mulai dari peningkatan produksi migas, pengembangan infrastruktur, ekspansi pasokan listrik, hingga percepatan energi baru terbarukan dan biodiesel.
Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat sektor energi, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru. Jika berjalan sesuai rencana, swasembada energi akan membuka jalan bagi Indonesia menjadi negara yang mandiri dan lebih kuat di kancah energi global.