JAKARTA - Upaya konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor padat karya mendapat perhatian serius melalui peluncuran skema pembiayaan baru yang lebih inklusif. Salah satu wujud dukungan tersebut ditunjukkan lewat Kredit Industri Padat Karya (KIPK), sebuah kebijakan pembiayaan produktif yang dirancang untuk menopang industri berbasis tenaga kerja besar.
Pendekatan yang dilakukan pemerintah kali ini tidak hanya berhenti pada penerbitan regulasi, tetapi juga melalui peninjauan langsung ke pusat-pusat industri strategis. Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sebagai sentra utama furnitur nasional, menjadi lokasi penting dalam implementasi awal kebijakan ini.
Melalui kunjungan kerja, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan hadir untuk menyampaikan langsung peluncuran program serta berdialog dengan pelaku usaha setempat. Pendekatan lapangan ini menegaskan komitmen pemerintah agar program tepat guna dan menjawab persoalan riil industri.
Fungsi KIPK: Dorong Efisiensi dan Modernisasi Produksi
KIPK merupakan skema pembiayaan produktif dengan bunga rendah yang dirancang khusus untuk pelaku usaha industri padat karya. Tujuannya adalah untuk membantu revitalisasi peralatan dan mesin produksi, mendorong efisiensi, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri di kancah internasional.
Landasan hukum dari skema ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Skema Pembiayaan Produktif bagi Industri Padat Karya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini berada di bawah koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.
Melalui dukungan pembiayaan ini, industri yang bergantung pada banyak tenaga kerja dapat melakukan pembaruan teknologi dan menjaga kesinambungan operasional. Hal ini juga diyakini mampu menciptakan iklim kerja yang lebih produktif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan pasar.
Kunjungan ke Pelaku Industri: Dengarkan Kebutuhan Nyata
Dalam pelaksanaan kunjungan kerja di Jepara, Deputi Ferry menyambangi dua perusahaan furnitur lokal yang dikenal padat karya dan berorientasi ekspor, yakni PT Talenta Java Design dan CV Garden Nia Jaya. Keduanya memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayahnya dan menjadi contoh ideal penerima manfaat KIPK.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Ferry tidak hanya meninjau fasilitas produksi, tetapi juga berdiskusi langsung dengan pelaku usaha. Pembicaraan mencakup sejumlah hal penting seperti tantangan dalam pembiayaan, kebutuhan modernisasi teknologi, serta strategi bertahan di tengah gejolak pasar global.
Industri Furnitur Nasional Hadapi Tekanan Global
Meski memiliki potensi besar, industri furnitur nasional saat ini tengah menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang kembali diberlakukan terhadap berbagai komoditas impor dari Asia, termasuk furnitur. Tekanan ini secara langsung mempengaruhi kelangsungan produksi dan daya saing ekspor nasional.
Menyikapi hal itu, Deputi Ferry menyampaikan bahwa KIPK hadir sebagai solusi konkret, memberikan fleksibilitas pembiayaan di saat pelaku usaha mengalami keterbatasan likuiditas atau kesulitan mengakses pembiayaan konvensional.
“Kami memahami bahwa kebijakan tarif dari Amerika Serikat memberikan tekanan terhadap industri furnitur nasional, termasuk di sentra produksi seperti Jepara. Untuk itu, pemerintah hadir melalui KIPK sebagai solusi konkret agar pelaku usaha memiliki ruang pembiayaan yang fleksibel dalam menghadapi dinamika pasar global,” ujar Deputi Ferry.
Dengan skema ini, diharapkan industri furnitur tetap mampu menjaga kapasitas produksi dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah tekanan global yang tidak menentu.
Diversifikasi Pasar dan Peningkatan Produktivitas Jadi Kunci
Selain memberi solusi pembiayaan, pemerintah melalui Deputi Ferry juga mendorong pelaku industri untuk melakukan diversifikasi pasar agar tidak bergantung pada satu wilayah ekspor. Upaya ini menjadi penting untuk mengurangi dampak dari gejolak kebijakan luar negeri yang tidak dapat dikontrol oleh industri dalam negeri.
“Kita tidak bisa bergantung pada satu pasar. Industri harus diperkuat dari sisi produktivitas dan efisiensi, sementara pemerintah memberikan dukungan konkret lewat kebijakan dan pembiayaan,” tambah Deputi Ferry.
Peningkatan produktivitas dan kualitas produksi menjadi keharusan. Oleh karena itu, modernisasi alat dan strategi adaptasi pasar menjadi hal penting agar industri furnitur tetap kompetitif dan relevan dalam pasar global yang cepat berubah.
Harapan Jangka Panjang: Dorong Lapangan Kerja dan Daya Saing
KIPK tidak hanya sekadar program pembiayaan biasa, tetapi diharapkan menjadi instrumen strategis jangka panjang. Dukungan ini bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja berkelanjutan dan peningkatan ekspor non-migas.
Pemerintah berharap, melalui intervensi langsung seperti kunjungan ke Jepara dan peluncuran KIPK, pelaku usaha akan memperoleh kepercayaan lebih untuk berinvestasi dalam peningkatan kapasitas produksinya. Jepara sebagai salah satu pusat industri furnitur terbesar di Indonesia menjadi titik awal yang simbolik sekaligus strategis.
Kolaborasi Pemerintah dan Industri Jadi Kunci Keberhasilan
Kebijakan seperti KIPK menunjukkan bahwa keberhasilan sektor padat karya tidak hanya bertumpu pada pelaku industri semata, tetapi juga memerlukan dukungan nyata dari pemerintah dalam bentuk regulasi, pembiayaan, dan kebijakan afirmatif lainnya.
Dengan pendekatan berbasis kebutuhan lapangan dan keterlibatan langsung pembuat kebijakan, diharapkan industri furnitur di daerah seperti Jepara mampu tumbuh lebih kuat, tangguh menghadapi tantangan global, dan tetap menjadi andalan ekonomi lokal serta nasional.
