JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan melalui berbagai skema bantuan telah berjalan selama bertahun-tahun. Namun, efektivitas dari program-program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran beasiswa dan anggaran pendidikan yang kian meningkat, namun belum mampu menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, atau yang akrab disapa Rerie, menyuarakan kembali pentingnya meninjau ulang efektivitas sistem dukungan pendidikan yang ada. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa perlu dilakukan peningkatan terhadap efektivitas penyaluran bantuan pendidikan agar benar-benar menjangkau masyarakat secara adil dan merata di seluruh pelosok Indonesia.
"Berbagai upaya membuka akses pendidikan seluas-luasnya melalui penyaluran beasiswa dan sejumlah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan yang ada. Efektivitas sejumlah upaya itu harus segera dilakukan," ujar Rerie.
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Masih terdapat persoalan mendasar dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam menjamin bahwa setiap anak mendapatkan akses yang layak terhadap pendidikan. Data menunjukkan bahwa sekitar 76 persen anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh keterbatasan ekonomi. Fakta ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun berbagai program seperti dana BOS dan beasiswa telah disalurkan, tetapi dalam pelaksanaannya sering kali tidak tepat sasaran.
Hal inilah yang menjadi perhatian serius bagi Rerie. Ia melihat bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, melainkan juga pada efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, berbagai langkah terobosan dalam sektor pendidikan harus disertai dengan evaluasi menyeluruh. “Tantangan berupa langkah yang tidak tepat sasaran dalam setiap terobosan yang dilakukan harus menjadi catatan dan segera dicarikan solusi yang tepat,” katanya.
Rerie juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, keberhasilan program pendidikan tidak dapat dibebankan hanya pada satu pihak. Dibutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana di lapangan, agar dampak dari program pendidikan dapat dirasakan secara merata.
“Solusi untuk setiap daerah akan berbeda, tetapi langkah mewujudkan transparansi sangat dibutuhkan pada setiap upaya yang melibatkan banyak pihak,” lanjut Anggota Komisi X DPR dari Dapil Jawa Tengah II ini.
Lebih jauh, Rerie yang juga merupakan anggota Majelis Tinggi Partai NasDem mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia telah secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang inklusif, merata, dan berkeadilan.
Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan panduan moral dan sosial dalam kehidupan berbangsa. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa negara harus hadir secara aktif untuk memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal karena alasan ekonomi, geografis, atau sosial.
“Saya berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu berkolaborasi untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi setiap warga negara,” tegas Rerie.
Penekanan pada kerja kolaboratif antara berbagai pihak ini menjadi kunci penting dalam mengurai benang kusut ketimpangan pendidikan. Dalam berbagai kasus, kendala utama yang menghambat efektivitas bantuan pendidikan bukan hanya pada masalah teknis, tetapi juga minimnya keterlibatan masyarakat dan lemahnya transparansi dalam pelaksanaan program.
Mewujudkan transparansi dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, akan menciptakan iklim kepercayaan yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Penting juga untuk menciptakan sistem pendataan dan verifikasi yang akurat agar program beasiswa dapat dinikmati oleh peserta didik dari keluarga yang benar-benar membutuhkan. Banyak kasus menunjukkan bahwa siswa yang secara ekonomi lebih mampu justru kerap kali menerima bantuan, sementara mereka yang berada dalam kondisi kesulitan sering terabaikan.
Program pendidikan yang baik adalah program yang inklusif, adaptif, dan sensitif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, solusi dalam peningkatan kualitas dan efektivitas pendidikan harus mempertimbangkan keunikan tiap daerah. Wilayah-wilayah terpencil misalnya, tentu membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan dalam penyediaan layanan pendidikan.
Dalam penutupnya, Rerie mengajak semua pihak untuk terus berupaya secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik dari aspek ketersediaan beasiswa, fasilitas penunjang, hingga kualitas tenaga pendidik.
Dengan sinergi yang kuat dan semangat gotong royong, pendidikan yang adil dan merata bukanlah impian yang mustahil. Setiap langkah perbaikan, sekecil apa pun, akan membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju masa depan yang lebih cerah melalui generasi yang berpendidikan dan berkualitas.
