JAKARTA - Upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Hingga penghujung Juli 2025, program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi berhasil menyalurkan pembiayaan kepada 137.015 unit rumah. Total dana yang telah dialirkan melalui program ini tercatat sebesar Rp17 triliun.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan melalui kerja sama erat dengan puluhan bank dan ribuan pengembang properti.
“Penyaluran ini dilakukan melalui kemitraan dengan 38 bank penyalur dan melibatkan 6.896 pengembang yang membangun rumah subsidi di 10.321 lokasi, tersebar di 33 provinsi dan 388 kabupaten/kota,” ujar Heru.
Data tersebut menegaskan bahwa akses terhadap kepemilikan rumah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka, seiring dengan ketersediaan dukungan pembiayaan dari berbagai pihak.
Kuota KPR Subsidi 2025 Naik Signifikan
Tingginya permintaan terhadap rumah subsidi tidak hanya mencerminkan kebutuhan yang masih besar, tetapi juga menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mendapatkan hunian layak dan terjangkau. Menyikapi kondisi ini, pemerintah pun bergerak cepat.
Kementerian Keuangan telah memberikan lampu hijau atas penambahan kuota KPR bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Awalnya, target penyaluran FLPP pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 220.000 unit. Namun, dengan adanya penyesuaian, angka tersebut kini ditingkatkan menjadi 350.000 unit rumah.
Penambahan kuota ini tentunya tidak hanya dalam bentuk angka, tetapi juga diiringi dengan dukungan anggaran yang memadai. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp35,2 triliun untuk merealisasikan target tersebut.
Kebijakan ini resmi dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas aturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025. Beleid tersebut mengatur secara rinci mengenai anggaran investasi pemerintah di sektor penyediaan perumahan.
“Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penambahan target program FLPP menjadi langkah yang sangat strategis,” demikian tercantum dalam beleid tersebut.
Kolaborasi Luas dengan Perbankan dan Pengembang
Keberhasilan pelaksanaan program KPR subsidi tidak terlepas dari sinergi lintas sektor. BP Tapera sebagai pengelola dana perumahan nasional terus memperluas jaringan kerja sama dengan para pemangku kepentingan di bidang perbankan dan pembangunan properti.
Dalam upaya mempercepat penyaluran program pembiayaan rumah, BP Tapera menggandeng 39 bank penyalur serta menjalin kerja sama dengan 20 asosiasi pengembang dan 7 manajer investasi.
“Kami menggandeng 39 bank penyalur, 20 asosiasi pengembang, dan 7 manajer investasi untuk mempercepat pencapaian target program perumahan nasional,” jelas Heru lebih lanjut.
Kerja sama strategis ini dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan mulai dari penyediaan unit rumah, verifikasi calon penerima, hingga pencairan pembiayaan berjalan secara efisien dan terintegrasi.
Backlog Perumahan Terus Menurun
Upaya berkelanjutan dari berbagai pihak dalam mendukung program perumahan ternyata membuahkan hasil yang signifikan dalam menurunkan angka backlog. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah (backlog berdasarkan kepemilikan) mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2021, backlog kepemilikan rumah tercatat mencapai 12,71 juta unit. Namun, pada 2023, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 9,90 juta unit. Penurunan juga terjadi pada backlog berdasarkan kepenghunian, dari sebelumnya 6,98 juta menjadi 6,69 juta rumah tangga.
Fakta ini memperlihatkan dampak nyata dari program subsidi perumahan yang tidak hanya menyentuh sisi pembiayaan, tetapi juga mendorong keterjangkauan dan kepastian hunian bagi masyarakat.
“Penurunan backlog ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Pemerintah pusat melalui dukungan anggaran, sektor perbankan dari sisi pembiayaan, pengembang dari sisi pasokan, serta tentu saja masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan hunian,” tutup Heru.
Proyeksi dan Komitmen ke Depan
Dengan tren positif yang terjadi hingga pertengahan tahun, target baru sebesar 350.000 unit rumah pada 2025 dinilai realistis dan dapat dicapai. Apalagi, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terus diperkuat untuk memperluas cakupan program.
Penambahan kuota dan anggaran menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya menanggapi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menyusun fondasi kuat dalam penyediaan perumahan jangka panjang.
Komitmen ini akan terus dijalankan oleh BP Tapera bersama para mitra, baik dari sisi keuangan maupun pengembang properti. Dengan semakin banyaknya lokasi pembangunan dan bank penyalur yang terlibat, harapannya semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah layak dengan pembiayaan terjangkau.
Program KPR subsidi 2025 tak hanya menjadi solusi atas keterbatasan kepemilikan hunian, tetapi juga motor penggerak pembangunan nasional di sektor perumahan. Melalui kolaborasi yang erat dan komitmen yang kuat, impian masyarakat untuk memiliki rumah pertama yang layak dan terjangkau kian mendekati kenyataan.
