JAKARTA - Pemerintah terus diingatkan untuk lebih serius memperluas akses pasar bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar sektor ini bisa berkembang secara optimal dan bersaing di tengah dominasi produk impor. Salah satu perhatian datang dari Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, yang menilai bahwa perlu adanya kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha kecil di lapangan.
Dalam pandangannya, perlindungan terhadap UMKM tidak cukup hanya dengan kampanye cinta produk lokal atau sekadar membatasi barang impor. Diperlukan strategi lanjutan yang lebih mendalam agar UMKM memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang, khususnya dari sisi distribusi dan penyerapan produk di pasar domestik.
“Upaya pembatasan impor sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Tapi pengawasan di lapangan perlu diperkuat agar tepat sasaran,” kata Yoyok.
Menurut legislator dari Fraksi Partai NasDem ini, jika pengawasan distribusi barang impor tidak dilakukan secara konsisten, maka berbagai upaya proteksi terhadap produk dalam negeri akan menjadi tidak efektif. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berjalan hingga ke tingkat daerah dan tidak hanya menjadi aturan formal tanpa pengaruh nyata.
Lebih lanjut, Yoyok menyoroti pentingnya menjaga stabilitas produksi dan distribusi produk lokal secara adil di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, langkah ini krusial dalam menciptakan kepercayaan pasar terhadap produk-produk UMKM dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan yang lebih luas.
“Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan pasar terhadap produk lokal. Pemerintah juga perlu mendorong distribusi yang adil,” ujarnya.
Ketika produk lokal didistribusikan secara adil, maka pelaku UMKM di berbagai daerah, termasuk yang berada di wilayah terluar, bisa merasakan dampak positif dari kebijakan nasional. Hal ini juga akan memperkuat rasa percaya diri pelaku usaha kecil dalam mengembangkan produknya karena tahu bahwa negara hadir sebagai fasilitator dan pelindung kepentingan mereka.
Yoyok juga mengapresiasi langkah beberapa kementerian teknis yang mulai berkolaborasi untuk menekan dominasi produk asing di pasar dalam negeri. Ia menyebut sinergi lintas lembaga sebagai kunci penting dalam mengembangkan dan memperkuat ekosistem pelaku usaha lokal agar dapat bersaing tidak hanya di pasar nasional tetapi juga global.
“Kalau sinergi antar lembaga jalan, UMKM kita bisa tangguh. Produk lokal bisa bersaing di pasar nasional,” katanya.
Menurut Yoyok, sinergi antar kementerian dan lembaga tidak boleh bersifat seremonial semata. Setiap pihak harus menjalankan fungsinya secara aktif dan terintegrasi, mulai dari pembinaan, permodalan, hingga pemasaran produk UMKM. Pemerintah daerah pun perlu didorong untuk mengambil peran lebih besar sebagai penghubung antara pelaku UMKM dan peluang pasar yang tersedia.
Ia juga menyoroti bahwa perlindungan terhadap UMKM bukan sekadar kebijakan jangka pendek, melainkan harus menjadi komitmen lintas generasi pemerintahan. Artinya, siapa pun yang memimpin di tingkat nasional maupun daerah, harus menjadikan penguatan sektor UMKM sebagai bagian dari prioritas utama pembangunan ekonomi.
“Kalau pemerintah konsisten, produk UMKM bisa tumbuh pesat. Rakyat akan diuntungkan dari situ,” tambahnya.
Keberlanjutan perlindungan terhadap UMKM akan sangat menentukan daya tahan ekonomi nasional, terutama di tengah gejolak global dan kompetisi pasar yang semakin terbuka. Jika UMKM kuat, maka ekonomi rakyat akan terjaga, lapangan kerja terus tercipta, dan ketahanan ekonomi domestik pun meningkat.
UMKM juga memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Melalui dukungan nyata, pelaku usaha kecil di desa-desa maupun kota-kota kecil akan memiliki akses yang sama dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang tajam antara pusat dan daerah.
Lebih jauh, Yoyok menilai bahwa saat ini adalah momen yang tepat bagi pemerintah untuk memperkuat keberpihakan kepada pelaku usaha kecil. Banyak UMKM yang telah membuktikan daya tahannya selama pandemi dan kini tengah mencoba bangkit kembali. Dengan kebijakan yang mendukung perluasan pasar, UMKM bisa lebih cepat beradaptasi dan melakukan ekspansi usaha.
Perluasan akses pasar juga bisa dilakukan dengan mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok industri besar, baik di sektor manufaktur maupun jasa. Pemerintah dapat menjadi fasilitator agar produk UMKM tidak hanya dikonsumsi masyarakat luas, tetapi juga bisa menjadi bagian dari proses produksi skala besar.
Yoyok mengingatkan bahwa berbagai kebijakan positif harus dibarengi dengan implementasi nyata dan terukur, serta diawasi dengan sistematis agar tidak hanya berhenti di dokumen peraturan. Selain itu, pendekatan partisipatif dengan melibatkan pelaku UMKM secara langsung dalam proses penyusunan kebijakan akan sangat membantu memastikan kebutuhan riil mereka terpenuhi.
Dalam penutupnya, Yoyok kembali menegaskan bahwa perlindungan dan penguatan terhadap UMKM adalah investasi jangka panjang bangsa. Komitmen dari seluruh elemen pemerintahan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menjadikan UMKM sebagai motor utama ekonomi nasional.
