JAKARTA - Sektor perumahan menjadi salah satu sektor strategis yang diyakini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa pengembangan sektor ini bukan hanya berkaitan dengan penyediaan hunian semata, melainkan juga memiliki efek berganda yang sangat signifikan bagi perekonomian. Pada Rabu, 6 Agustus 2025, dalam diskusi publik “Rumah untuk Semua Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak” di Jakarta, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa sektor perumahan diproyeksikan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,3 persen.

Menurut Fahri, total perputaran ekonomi dari sektor perumahan mencapai angka fantastis, yaitu Rp 310 triliun per tahun. Angka ini mencerminkan besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas pembangunan dan pengembangan hunian yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan banyak sektor, seperti konstruksi, bahan bangunan, dan tenaga kerja. Dengan kontribusi sebesar 1 sampai 1,3 persen dari target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, perumahan jelas memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi.

Tiga Program Prioritas Pemerintah

Untuk mewujudkan potensi besar tersebut, pemerintah telah merancang tiga program utama yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang. Program-program ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan investasi.

Program Renovasi 2 Juta Rumah
Program pertama adalah renovasi terhadap 2 juta rumah yang dialokasikan dengan dana sebesar Rp 43 triliun. Fokus utama program ini adalah meningkatkan kualitas rumah-rumah yang sudah ada, terutama di daerah pedesaan. Banyak rumah di pedesaan yang belum memenuhi standar kelayakan huni, sehingga renovasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan hunian bagi masyarakat yang selama ini tinggal dalam kondisi kurang ideal.

Pembangunan 1 Juta Rumah Baru
Program kedua meliputi pembangunan 1 juta rumah baru melalui kemitraan dengan sektor swasta. Prioritas program ini adalah pembangunan hunian di wilayah perkotaan yang mengalami masalah kawasan kumuh dan keterbatasan akses perumahan layak. Dengan menggandeng sektor swasta, pemerintah berharap dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menyediakan hunian yang berkualitas dan terjangkau, sekaligus menata kawasan perkotaan secara lebih baik.

Penataan Kawasan Pesisir dan Rumah Vertikal
Program ketiga menyasar penataan kawasan pesisir serta pembangunan rumah vertikal yang terutama difokuskan pada 10 persen wilayah pesisir Indonesia. Penataan ini penting karena keterbatasan lahan di wilayah pesisir mengharuskan pemerintah mengembangkan konsep hunian vertikal yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini mencapai sekitar 20 juta unit.

Fokus Penguasaan Tanah dan Subsidi Perumahan

Selain tiga program tersebut, pemerintah juga mengedepankan penguasaan tanah sebagai aspek penting dalam kebijakan subsidi perumahan ke depan. Menurut Fahri Hamzah, pengendalian harga dan zonasi tanah merupakan strategi kunci agar pembangunan perumahan dapat berlangsung sesuai dengan kepentingan publik dan tetap terjangkau bagi masyarakat.

Inovasi yang didorong pemerintah dalam hal ini adalah penyediaan hunian vertikal terjangkau yang dikembangkan melalui konsolidasi lahan dan skema sewa jangka panjang. Model ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola tanah secara efisien dan memastikan rumah yang dibangun dapat dijual dengan harga rendah atau bahkan digratiskan setelah lunas. Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi masalah keterbatasan lahan sekaligus menjawab kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Efek Berganda untuk Perekonomian Nasional

Implementasi dari ketiga program utama tersebut diperkirakan akan memberikan dampak positif yang sangat luas terhadap perekonomian nasional. Selain mengurangi backlog perumahan, program ini juga mendorong aktivitas di berbagai sektor pendukung seperti konstruksi, industri bahan bangunan, serta membuka lapangan kerja yang signifikan.

Menurut Fahri Hamzah, ketiga program ini tidak hanya soal pembangunan rumah semata, melainkan menjadi stimulus untuk sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja serta investasi swasta. Efek domino dari program-program ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Selain dampak ekonomi makro, sektor perumahan juga berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hunian yang layak adalah salah satu kebutuhan dasar yang mendukung kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas penduduk. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, masyarakat dapat hidup dengan lebih baik dan produktif, yang pada akhirnya mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pemerintah menyadari bahwa mempercepat akses masyarakat kepada hunian yang layak adalah salah satu kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan ekonomi.

Sektor perumahan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai 1,3 persen. Melalui tiga program prioritas renovasi rumah, pembangunan rumah baru, serta penataan kawasan pesisir dan hunian vertikal pemerintah berkomitmen mempercepat akses hunian layak bagi seluruh masyarakat.

Fokus pada penguasaan tanah dan inovasi subsidi perumahan diharapkan dapat menekan harga rumah sehingga semakin terjangkau, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Efek berganda dari program-program ini di sektor konstruksi, tenaga kerja, dan investasi swasta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dengan demikian, sektor perumahan bukan sekadar menyediakan tempat tinggal, melainkan juga menjadi fondasi untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh.