JAKARTA - Sektor perumahan semakin diakui sebagai salah satu motor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menempatkan bidang ini sebagai prioritas strategis untuk mencapai target pembangunan nasional. Potensi yang dimiliki sektor ini tidak hanya sebatas penyediaan hunian layak, tetapi juga mampu memberikan efek berantai pada berbagai sektor industri lainnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyatakan bahwa dengan pelaksanaan tiga program utama di sektor perumahan, perputaran ekonomi yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar Rp310 triliun per tahun. Angka ini dinilai signifikan karena dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1%-1,3% dari target 8% yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Fahri dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta.

Tiga Program Utama Sektor Perumahan

Pemerintah telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan untuk tahun-tahun mendatang. Program pertama adalah renovasi dua juta rumah yang rencananya akan dimulai pada tahun anggaran mendatang. Untuk pelaksanaan tahap awal, pemerintah menyiapkan alokasi dana sekitar Rp43 triliun. Program renovasi ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, khususnya mereka yang membutuhkan peningkatan kualitas bangunan agar layak huni dan aman.

Langkah renovasi massal tersebut diharapkan dapat memicu pertumbuhan pada sektor konstruksi, material bangunan, jasa arsitektur, serta tenaga kerja lokal. Selain itu, kualitas hidup masyarakat akan meningkat, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan tempat tinggal.

Program kedua adalah pembangunan perumahan baru yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah akan bekerja sama dengan pengembang swasta, BUMN, dan pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan harga terjangkau. Upaya ini sejalan dengan misi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Program ketiga adalah pengembangan kawasan permukiman terpadu. Dalam hal ini, pemerintah berupaya menciptakan kawasan hunian yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur memadai, dan akses transportasi yang baik. Model kawasan terpadu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru di daerah, mengurangi kesenjangan wilayah, dan meningkatkan daya tarik investasi.

Efek Berganda pada Perekonomian

Fahri Hamzah menekankan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian nasional. Setiap proyek perumahan akan melibatkan rantai pasok yang panjang, mulai dari produksi bahan bangunan, distribusi material, jasa konstruksi, hingga sektor pembiayaan.

Dengan perputaran dana mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sektor perumahan menjadi salah satu penggerak ekonomi yang efisien. Tidak hanya meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memberikan peluang usaha bagi pelaku UMKM, seperti pemasok bahan bangunan lokal, penyedia jasa desain interior, dan layanan rumah tangga.

Komitmen Pemerintah dalam Pembiayaan dan Regulasi

Untuk memastikan keberhasilan ketiga program utama tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat pembiayaan melalui berbagai skema. Salah satunya adalah pemberian subsidi bunga kredit perumahan bagi MBR agar cicilan rumah lebih terjangkau. Pemerintah juga akan mendorong lembaga pembiayaan swasta untuk menyediakan kredit konstruksi dengan bunga kompetitif bagi pengembang.

Di sisi regulasi, pemerintah akan menyederhanakan prosedur perizinan pembangunan perumahan. Proses yang cepat dan transparan diyakini akan menarik minat investor dan mempercepat realisasi proyek. Selain itu, integrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri akan terus diperkuat agar kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Kolaborasi dengan Pengembang dan Masyarakat

Fahri Hamzah menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam mewujudkan target pembangunan perumahan. Pengembang memiliki peran penting dalam menyediakan desain rumah yang inovatif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Sementara itu, masyarakat diharapkan aktif memanfaatkan program bantuan pemerintah untuk memperbaiki atau membangun rumah layak huni.

Musda XI REI DKI Jakarta menjadi salah satu forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri properti. Melalui forum ini, diharapkan lahir ide-ide kreatif yang mampu menjawab tantangan pembangunan perumahan di tengah dinamika perekonomian global.

Dengan pelaksanaan program-program strategis di sektor perumahan, pemerintah optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Selain itu, keberhasilan sektor ini akan memberikan dampak sosial yang besar, mulai dari pengurangan angka backlog perumahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, hingga pemerataan pembangunan di daerah.

“Dengan semakin kuatnya sektor perumahan, kita bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun masa depan bangsa,” tegas Fahri Hamzah di akhir pemaparannya.

Sektor perumahan kini tidak lagi dipandang hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga sebagai pilar utama pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kolaborasi yang solid, serta komitmen dari seluruh pihak, perumahan berpotensi menjadi penggerak utama Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.