JAKARTA - Proses pembebasan lahan untuk proyek tol strategis nasional Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 menunjukkan kemajuan signifikan. Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kabupaten Sukabumi menargetkan seluruh pembebasan lahan untuk seksi ini rampung paling lambat pada akhir tahun 2025. Dengan persentase mencapai hampir 95 persen, berbagai tantangan teknis yang ada terus diupayakan untuk segera diselesaikan guna mempercepat proses demi kelancaran pembangunan infrastruktur penting tersebut.
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantah Kabupaten Sukabumi, Mulyo Santoso, menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah saat ini sedang berlangsung dengan progres yang cukup menggembirakan. Dari 2.424 bidang tanah yang menjadi target pembebasan, sebanyak 1.990 bidang sudah menerima uang ganti rugi, setara dengan 94,72 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pembebasan lahan sudah hampir mencapai penyelesaian, namun masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu diatasi sebelum seluruh proses bisa tuntas.
“Target kami jelas. Kalau anggaran tahun berjalan sudah dialokasikan, maka harus selesai di tahun anggaran tersebut. Untuk seksi 3 ini, kita kejar supaya akhir 2025 tuntas semua,” ujar Mulyo.
Meskipun progres mendekati angka 95 persen, BPN masih menghadapi beberapa hambatan, terutama terkait dengan alas hak atau dokumen pembuktian kepemilikan tanah. Masalah ini menjadi tantangan yang cukup kompleks karena banyak bidang tanah yang secara hukum belum memiliki kepastian kepemilikan, sehingga masyarakat yang tanahnya terdampak proyek harus membuktikan legalitasnya terlebih dahulu. Proses verifikasi dokumen ini membutuhkan waktu lebih lama dan menjadi salah satu faktor yang memperlambat penyelesaian pembebasan lahan.
Selain itu, permasalahan batas bidang tanah yang belum jelas juga mempengaruhi proses pengukuran dan penetapan ganti rugi. Beberapa warga belum menentukan patok batas secara pasti, sehingga petugas pengukur mengalami kesulitan dalam menetapkan batas yang akurat. Koordinasi yang lebih intensif antara masyarakat, pemerintah desa, dan BPN sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini.
Tol Bocimi Seksi 3 merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah Cibadak hingga Sukabumi Timur. Jalan tol ini dirancang untuk menjadi jalur strategis yang dapat mengurai kepadatan lalu lintas dari dan menuju Sukabumi. Jika proyek ini selesai tepat waktu, diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antara Jakarta dan Sukabumi secara signifikan, memberikan manfaat besar bagi mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan ATR/BPN menempatkan pembebasan lahan tol Bocimi sebagai salah satu prioritas nasional. Proyek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian lokal. Khususnya, sektor pariwisata dan distribusi barang di Kabupaten Sukabumi akan mendapatkan dampak positif yang signifikan dengan adanya infrastruktur yang lebih baik.
Mulyo Santoso menyatakan keyakinannya bahwa berbagai kendala teknis yang ada bisa diatasi melalui komunikasi yang intensif dan pendekatan persuasif kepada masyarakat terdampak. BPN terus mengedepankan strategi dialog terbuka dan transparan mengenai proses ganti rugi agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Selain itu, peran pemerintah desa juga sangat penting dalam memediasi apabila muncul perbedaan klaim kepemilikan atau kendala lain yang menghambat penyelesaian pembebasan lahan.
“Kalau semua pihak mau terbuka dan mau duduk bersama, target akhir 2025 bukan hanya realistis, tapi bisa tercapai lebih cepat,” pungkas Mulyo.
Upaya pembebasan lahan yang sedang dilakukan menunjukkan betapa besar komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung percepatan pembangunan proyek strategis nasional ini. Pembangunan tol Bocimi Seksi 3 diharapkan mampu menjawab tantangan mobilitas masyarakat sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi di wilayah Sukabumi dan sekitarnya.
Selain faktor teknis, keberhasilan proses pembebasan lahan juga sangat tergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pemahaman yang baik mengenai manfaat proyek ini, diharapkan masyarakat terdampak dapat lebih mudah menerima proses pengadaan tanah dengan sikap terbuka dan kooperatif. Hal ini menjadi kunci penting agar pembangunan tol dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti.
Pentingnya proyek tol Bocimi sebagai jalur utama penghubung antarwilayah tidak hanya berimplikasi pada sektor transportasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan berbagai sektor lainnya. Infrastruktur jalan tol yang modern dan efisien akan mempermudah akses ke berbagai destinasi wisata, membuka peluang usaha baru, dan memperlancar distribusi hasil pertanian dan industri lokal. Dengan demikian, pembangunan tol ini membawa dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan pembebasan lahan, BPN bersama pihak terkait terus berupaya melakukan sosialisasi yang masif dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat memahami prosedur pembebasan lahan serta mekanisme kompensasi yang adil sesuai aturan yang berlaku. Pendekatan yang humanis dan transparan diharapkan dapat mengurangi resistensi dan mempercepat proses legalisasi tanah.
Seluruh proses ini juga diawasi ketat untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pembebasan lahan, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat diharapkan mampu menciptakan kondisi kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan tol Bocimi Seksi 3.
Progres pembebasan lahan tol Bocimi Seksi 3 yang sudah mencapai hampir 95 persen menunjukkan sinyal positif menuju penyelesaian tepat waktu. Dengan komitmen pemerintah dan dukungan masyarakat, target rampung akhir 2025 sangat realistis untuk dicapai. Proyek ini bukan hanya sekadar pembangunan jalan tol, melainkan sebuah upaya strategis yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Sukabumi dan sekitarnya.