JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) dan Pertamina Geothermal Energy (PGEO) menjalin kerja sama strategis untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembentukan konsorsium serta penandatanganan head of agreement (HoA) yang menargetkan kapasitas 530 megawatt (MW). Langkah ini tidak hanya memperkuat bauran energi baru terbarukan, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi BUMN dalam mendukung pembangunan rendah karbon.

Direktur Utama PLN IP, Bernadus Sudarmanta, menjelaskan bahwa HoA ini memungkinkan kedua perusahaan menjajaki pengembangan panas bumi di berbagai wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan kapasitas indikatif mencapai 530 MW. “Melalui konsorsium ini, kami memastikan proses pengadaan dan pembangunan dilakukan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Selasa, 19 Agustus 2025.

Proyek-proyek yang dikembangkan berada dalam status brownfield, yellowfield, dan greenfield. Artinya, pengembangan tidak hanya dilakukan pada area yang sudah ada infrastruktur pembangkit listriknya, tetapi juga pada lokasi baru maupun yang dalam tahap persiapan. Strategi ini diharapkan mempercepat realisasi kapasitas listrik panas bumi di Indonesia sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Sebagai tindak lanjut dari HoA, PLN IP dan PGEO membentuk konsorsium untuk proyek PLTP Ulubelu Binary Unit berkapasitas 30 MW di Provinsi Lampung dan PLTP Lahendong Binary Unit berkapasitas 15 MW di Sulawesi Utara. Kedua proyek ini saat ini dalam proses pengadaan Independent Power Producer (IPP) di PLN dan akan membentuk joint venture company (JVC) setelah menerima surat penunjukan resmi dari PLN.

Bernadus menekankan bahwa proyek-proyek ini menjadi bagian dari pengadaan pembelian tenaga listrik PLN untuk wilayah Sumatra dan Sulawesi. Proyek ini juga menegaskan komitmen BUMN untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan dan menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam penyediaan energi yang andal dan berkelanjutan.

Selain aspek kapasitas, kerja sama ini juga sejalan dengan target pemerintah menuju Net Zero Emission 2060 dan Enhanced National Determined Contribution (ENDC) 2030. Bernadus menuturkan bahwa konsorsium ini berkontribusi memperkuat bauran energi baru terbarukan di Indonesia, sekaligus mendorong transisi energi yang efisien dan ramah lingkungan.

Pengembangan proyek panas bumi memang tengah masif dilakukan pemerintah. Terbaru, BPI Danantara turut memfasilitasi investasi proyek PLTP di Tanah Air melalui kerja sama strategis dengan PLN dan Pertamina. Upaya ini sejalan dengan agenda ketahanan energi nasional dan percepatan transisi energi bersih, ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai kerangka awal kerja sama.

Diperkirakan 19 proyek panas bumi dengan kapasitas total sekitar 530 MW akan dipercepat realisasinya melalui sinergi operasional lintas entitas. Potensi tambahan kapasitas bisa mencapai 1.130 MW dengan nilai investasi diperkirakan US$5,4 miliar atau sekitar Rp88,49 triliun (kurs Rp16.388 per dolar AS). Pemerintah mendorong percepatan proyek ini untuk menjawab kebutuhan energi nasional sekaligus menekan emisi karbon dari sumber energi fosil.

Dorongan pengembangan panas bumi bukan fenomena baru. Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah melalui berbagai inisiatif, termasuk rencana holding BUMN panas bumi, berupaya meningkatkan efisiensi dan mempercepat pembangunan proyek EBT. Pada era Presiden Joko Widodo, isu holding panas bumi sempat merebak, namun wacana tersebut tidak terealisasi. Kini, melalui koordinasi Danantara, pengembangan energi panas bumi dilakukan lebih sistematis dan akuntabel.

Bernadus menegaskan, kolaborasi ini bukan sekadar proyek teknis, tetapi juga bagian dari agenda strategis nasional yang mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas BUMN. Dengan adanya konsorsium, proses pengadaan, pembangunan, dan operasionalisasi proyek diharapkan lebih cepat, transparan, dan optimal.

Proyek PLTP Ulubelu Binary Unit 30 MW dan PLTP Lahendong Binary Unit 15 MW menjadi contoh nyata penerapan strategi ini. Kedua proyek dirancang agar dapat memanfaatkan teknologi terbaru, menekan biaya operasional, serta memastikan listrik yang dihasilkan bersih dan berkelanjutan. Keberhasilan proyek ini diharapkan menjadi model bagi pengembangan proyek panas bumi berikutnya di wilayah lain.

Melalui sinergi PLN IP dan PGEO, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai target energi bersih. Selain memperkuat ketahanan energi, proyek ini mendukung tujuan Net Zero Emission 2060, mempercepat transisi energi bersih, dan menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan energi global.

Konsorsium ini juga akan mengefektifkan pengelolaan risiko dan investasi. Dengan struktur kerja sama yang jelas, setiap langkah mulai dari pengadaan hingga operasionalisasi proyek dapat dijalankan lebih efisien. Hal ini penting mengingat investasi panas bumi membutuhkan modal besar dan waktu pengerjaan yang relatif panjang.

Secara keseluruhan, kerja sama PLN dan PGEO membuktikan bahwa sinergi BUMN dapat menghadirkan solusi energi berkelanjutan, mendukung pembangunan rendah karbon, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan energi baru terbarukan yang efisien, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.