JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan secara bertahap mulai tahun 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus meningkatkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendapatkan subsidi dari negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyesuaian tarif iuran ini penting untuk memastikan manfaat yang diberikan kepada peserta tetap optimal. “Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar,” ujar Sri Mulyani.

Selain meningkatkan manfaat peserta, penyesuaian tarif juga memungkinkan pemerintah menambah jumlah PBI. Namun, pemerintah tetap memperhatikan kemampuan peserta mandiri, terutama Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Menkeu menambahkan, “Makanya kami memberikan subsidi sebagian dari yang mandiri. Mandiri itu masih Rp35 ribu kalau tidak salah, harusnya Rp43 ribu. Jadi, Rp7 ribunya itu dibayar oleh pemerintah, terutama untuk PBPU.”

Keputusan final terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan masih menunggu diskusi lebih lanjut bersama DPR, Menteri Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara itu, masyarakat dianjurkan untuk mulai memantau iuran yang harus dibayarkan agar tidak terjadi keterlambatan atau kesalahan pembayaran.

Cara Cek Iuran BPJS Kesehatan

Masyarakat dapat mengecek besaran iuran BPJS Kesehatan secara mudah melalui aplikasi Mobile JKN. Berikut langkah-langkahnya:

Unduh aplikasi Mobile JKN
Aplikasi ini tersedia di Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Mobile JKN merupakan layanan resmi dari BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta mengecek informasi kepesertaan, riwayat pembayaran, serta iuran terkini.

Masuk ke halaman utama dan klik Menu Lainnya
Setelah membuka aplikasi, peserta dapat menemukan menu navigasi utama. Pilih opsi “Lainnya” untuk membuka berbagai fitur tambahan, termasuk pengecekan iuran dan layanan administrasi lainnya.

Klik “Info Iuran”
Menu ini akan menampilkan seluruh informasi terkait iuran peserta, baik yang sudah dibayarkan maupun yang masih terutang. Peserta dapat mengecek iuran per bulan atau meninjau riwayat pembayaran sebelumnya.

Lihat besaran iuran
Setelah memilih “Info Iuran”, peserta dapat melihat rincian jumlah iuran yang harus dibayarkan. Informasi ini juga memudahkan peserta mandiri untuk menyiapkan dana sebelum jatuh tempo.

Dengan mengetahui besaran iuran, peserta dapat memastikan pembayaran tepat waktu dan menghindari sanksi atau denda administrasi. Selain itu, pengecekan rutin membantu peserta memahami hak dan kewajiban dalam program JKN.

Manfaat Memantau Iuran BPJS Kesehatan

Memeriksa iuran secara berkala memberikan beberapa manfaat, terutama bagi peserta mandiri. Pertama, peserta dapat menyesuaikan anggaran bulanan agar iuran BPJS Kesehatan tidak menjadi beban finansial mendadak. Kedua, informasi iuran yang jelas membantu peserta mengetahui apakah subsidi pemerintah sudah diterapkan dengan benar. Ketiga, pemantauan iuran secara rutin meminimalkan risiko salah pembayaran atau kehilangan bukti pembayaran.

Selain itu, peserta PBI yang menerima subsidi juga dapat memastikan status bantuan sudah aktif dan iuran mereka sudah tercatat oleh BPJS Kesehatan. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran akses pelayanan kesehatan tanpa gangguan administratif.

Penyesuaian Tarif BPJS Kesehatan

Rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bertujuan menyeimbangkan antara kualitas layanan dan keberlanjutan program. Peningkatan tarif akan disesuaikan dengan kemampuan peserta mandiri dan tetap mempertahankan subsidi untuk PBI. Menurut pemerintah, penyesuaian ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi defisit JKN dan memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah juga menekankan pentingnya sosialisasi terkait kenaikan iuran agar masyarakat memahami perubahan tarif dan hak peserta. Dengan informasi yang jelas, peserta dapat merencanakan pembayaran lebih baik dan menghindari keterlambatan yang berpotensi mengganggu layanan kesehatan.

Peserta Mandiri dan Subsidi Pemerintah

Peserta mandiri atau PBPU mendapatkan perhatian khusus melalui subsidi dari pemerintah. Misalnya, jika tarif normal iuran seharusnya Rp43 ribu per bulan, pemerintah menanggung Rp7 ribu sehingga peserta hanya membayar Rp35 ribu. Kebijakan ini bertujuan memastikan peserta mandiri tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa beban finansial yang berlebihan.

Subsidi ini berlaku untuk seluruh peserta PBPU, sekaligus memastikan program JKN dapat berkelanjutan sambil meningkatkan jumlah PBI yang menerima bantuan. Dengan demikian, baik peserta mandiri maupun penerima bantuan pemerintah dapat tetap terlindungi secara kesehatan.

Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan pada 2026 merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan JKN sekaligus meningkatkan manfaat bagi peserta. Peserta dianjurkan untuk memantau iuran melalui aplikasi Mobile JKN, memastikan pembayaran tepat waktu, dan memahami hak serta kewajiban dalam program. Pemerintah juga memastikan subsidi bagi peserta mandiri tetap tersedia, sehingga akses layanan kesehatan tidak terganggu.

Dengan memanfaatkan fitur Mobile JKN, peserta dapat mengecek iuran kapan saja, memastikan status pembayaran, dan merencanakan keuangan bulanan dengan lebih baik. Langkah ini membantu menjaga program JKN tetap berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat.