JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa di seluruh wilayah provinsi. Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan target ambisius agar seluruh desa di 27 kabupaten/kota dapat memiliki infrastruktur yang memadai dan mendukung kemandirian desa pada tahun 2027. Dengan inisiatif ini, pemerintah berharap setiap desa di Jabar memiliki fasilitas yang menunjang kehidupan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam pernyataannya usai menghadiri silaturahmi dengan peserta Rakernas/Munas APDESI Merah Putih di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan, “Seluruh infrastruktur desa, termasuk kabupaten dan provinsi, saya targetkan selesai pada 2027.” Pernyataan ini menegaskan fokus pemerintah provinsi dalam menuntaskan pembangunan fisik dan sosial yang berkelanjutan, khususnya di desa-desa yang sebelumnya masih tertinggal.

Menurut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, pembangunan infrastruktur desa akan ditopang oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peran BUMDes menjadi penting dalam mendukung pendanaan dan pengelolaan proyek pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan keterlibatan BUMDes, diharapkan setiap desa mampu mengelola dana pembangunan secara mandiri, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Selain itu, KDM memaparkan rencana jangka panjang terkait pemberian kepemilikan saham bagi desa melalui bank daerah. “Tahun 2028–2029, saya ingin pemprov membagi saham kepada desa. Misalnya Bank Jabar, desa menjadi bagian dari pemilik saham. Jadi, uang yang kita distribusikan ke desa dibelikan saham. Rencana saya begitu, dan mekanismenya sedang kita cari,” ujarnya. Inisiatif ini bertujuan memberikan desa sumber pendapatan berkelanjutan, sehingga pembangunan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah semata, tetapi juga modal dari investasi yang dikelola secara partisipatif.

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pembangunan tahap awal untuk tahun 2025 akan difokuskan pada ke-27 kabupaten/kota yang menjadi prioritas. Proyek tahap awal ini diarahkan untuk membangun fondasi infrastruktur dasar, mulai dari jalan desa, jembatan, hingga sarana publik seperti balai desa, pasar lokal, dan fasilitas pendidikan. Dengan pembangunan fisik ini, desa-desa akan lebih mudah mengakses layanan publik dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Pada tahun berikutnya, yaitu 2026, pembangunan infrastruktur desa akan diarahkan untuk menangani permasalahan sosial. KDM menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh, di mana pembangunan fisik harus diimbangi dengan program sosial. “Mulai tahun depan, program akan diarahkan untuk desa yang mengalami problem sosial,” kata KDM. Program ini mencakup peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tercipta desa yang mandiri secara sosial maupun ekonomi.

Dengan strategi bertahap ini, pemerintah provinsi berharap pembangunan infrastruktur desa tidak hanya bersifat simbolis, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, BUMDes, serta masyarakat desa, agar perencanaan dan pelaksanaan sesuai kebutuhan lokal. Keterlibatan warga menjadi kunci keberhasilan proyek, sehingga hasil pembangunan dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mendorong inovasi pendanaan melalui skema kepemilikan saham. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sumber dana mandiri bagi desa. Dengan memiliki saham di bank daerah, desa akan memperoleh dividen yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek lokal, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan infrastruktur desa di Jawa Barat ini menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah provinsi dalam rangka memperkuat kemandirian desa. Infrastruktur yang lengkap diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mempercepat mobilitas barang dan jasa, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Proyek ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara kota dan desa, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga desa.

Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan desa memanfaatkan infrastruktur secara efektif. Dengan dukungan BUMDes dan mekanisme kepemilikan saham, setiap desa memiliki kesempatan untuk mengelola dana pembangunan secara profesional dan transparan. Hal ini akan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan potensi lokal.

Secara keseluruhan, program pembangunan infrastruktur desa di Jawa Barat menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Dengan target rampung pada 2027, seluruh desa diharapkan memiliki sarana dan prasarana yang memadai, mampu mengelola sumber daya secara mandiri, serta siap menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di masa depan.

Langkah-langkah strategis ini, mulai dari pembangunan fisik, penanganan masalah sosial, hingga inovasi pendanaan, menunjukkan pendekatan pemerintah yang komprehensif. Dengan demikian, program infrastruktur desa di Jabar bukan hanya sekadar pembangunan jalan atau gedung, tetapi bagian dari upaya membangun desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi.