JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, baru-baru ini mengungkapkan tantangan kompleks terkait penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mengancam keselamatan jalan dan berkontribusi pada inflasi. Pernyataan tersebut diungkapkan saat Dody meninjau lokasi kecelakaan maut di Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Dody menyampaikan bahwa pelarangan operasi kendaraan ODOL tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa mengingat konsekuensi ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.

Kompleksitas dan Dilema Pelarangan Kendaraan ODOL

Dody menjelaskan bahwa menangani masalah kendaraan ODOL memerlukan pendekatan lintas sektoral, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya. "Kalau kita melarang nanti ada masalah di inflasi atau kenaikan biaya logistik. Tetapi kalau kita biarkan seperti ini akan ada berbagai risiko seperti kerusakan jalan, bahkan kecelakaan yang menyebabkan kehilangan nyawa," jelas Dody dalam keterangan resminya.

Salah satu dampak kendaraan ODOL adalah meningkatnya biaya pemeliharaan jalan. Pemerintah biasanya menganggarkan biaya preservasi jalan lima kali dalam setahun. Namun, kehadiran kendaraan ODOL mengakibatkan biaya tambahan yang cukup signifikan. Dengan berbagai kerusakan infrastruktur jalan yang diakibatkan, pemerintah dihadapkan pada dilema antara menekan inflasi dan menjaga keamanan jalan raya.

Pengaruh Kendaraan ODOL dalam Kecelakaan Tol Ciawi

Kasus nyata bahaya kendaraan ODOL terungkap dalam kecelakaan di Tol Ciawi yang merenggut delapan nyawa dan melukai sebelas orang lainnya. Menurut Dody, salah satu penyebab utama kecelakaan tersebut adalah truk ODOL yang gagal berfungsi dengan baik. Hal ini disimpulkan setelah berkoordinasi dengan Korlantas Kepolisian dan menganalisis data dari Weight in Motion yang dipasang oleh Jasa Marga.

"Tadi kami sudah berdiskusi dengan Korlantas Kepolisian yang sedang mengerjakan olah TKP, dan salah satu penyebab utamanya adalah truk ODOL yang gagal berfungsi dengan baik," ujar Dody. Meskipun demikian, Korlantas Kepolisian terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kronologi kejadian.

Solusi untuk Mengurangi Risiko Kendaraan ODOL

Untuk merespons problematika ini, Dody menyatakan bahwa pemerintah sedang mencari solusi komprehensif yang dapat mengurangi jumlah kendaraan ODOL, tanpa menyebabkan inflasi yang tinggi. Salah satu langkah yang diusulkan adalah peningkatan pengawasan dan penggunaan teknologi seperti kamera tilang elektronik yang dapat mendeteksi pelanggar ketentuan ODOL dan overspeed di jalan tol.

Terkait dengan hasil investigasi dan saran yang diberikan oleh Korlantas dan KNKT, Dody menegaskan kesiapan Kementerian PU untuk membangun jalur darurat dan mengimplementasikan rekomendasi teknis lain yang diperlukan. "Terkait jalur darurat, kami menunggu Korlantas dan KNKT untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada kami, karena Kementerian PU juga tidak bisa langsung membuat jalur darurat tanpa ada arahan dan rekomendasi teknis," ucapnya.

Tindakan Pencegahan dan Persiapan Menjelang Mudik Lebaran 2025

Sebagai langkah pencegahan lebih lanjut, Jasa Marga bersama Kepolisian telah menutup empat gerbang tol dan mengoperasikan kembali empat lainnya sementara proses evaluasi berlanjut. Selain itu, Jasa Marga juga melaksanakan pelebaran jalan tol guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas menjelang mudik lebaran 2025.

"Sebenarnya ini merupakan salah satu bagian dari kesiapan kami untuk mensupport layanan mudik lebaran tahun 2025 dalam beberapa waktu ke depan," tutup Dody.

Dengan berbagai strategi dan kebijakan yang diimplementasikan, diharapkan permasalahan ODOL dapat segera teratasi tanpa harus mengorbankan kestabilan ekonomi, terutama dalam menjaga tingkat inflasi. Langkah-langkah ini menandakan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga melindungi kepentingan ekonomi nasional.