JAKARTA - Sebuah daerah yang dikenal sebagai salah satu sentra pertanian padi di Jawa Timur, tengah menghadapi persoalan serius. Dampak dari curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir, banyak petani di daerah ini mengalami kerugian besar akibat gagal panen. Ironisnya, meskipun desakan dan harapan dari para petani cukup kuat, Dinas Pertanian (Disperta) Jombang belum dapat mendistribusikan bantuan bibit yang sangat dibutuhkan. Ada alasan di balik langkah ini, tetapi situasi tersebut menyisakan perasaan kecewa dan frustrasi di kalangan petani.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Jombang, M. Ronny, keputusan untuk menunda pembagian bibit padi hingga musim tanam berikutnya diambil untuk mengoptimalkan hasil panen dan menghindari potensi masalah yang lebih besar. "Kalau dibagikan sekarang bantuan bibitnya, usia tanamannya berbeda dengan yang tidak terdampak banjir," katanya. Dengan kata lain, pemberian bibit saat ini akan membuat siklus pertumbuhan padi menjadi tidak selaras, dan dapat mengundang serangan hama tikus yang justru berpotensi menambah kerugian yang harus ditanggung para petani.

Data menunjukkan bahwa sekitar 530 hektare sawah di Jombang terendam banjir, dengan dampak paling parah terletak di Kecamatan Kesamben. Selama ini, para petani mengandalkan masa tanam yang selaras agar dapat menekan risiko hama dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jika bibit baru ditanam sekarang, petani harus menghabiskan waktu sekitar satu bulan untuk tahap penyemaian, yang berarti akan ada perbedaan kurun waktu sekitar dua bulan dengan padi yang sudah ditanam sebelumnya. "Kalau usia tanamnya berbeda, itu berpotensi pada serangan hama tikus," terang Ronny lebih jauh.

Dalam sebuah wawancara, seorang petani dari Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Hari Purnomo, menyuarakan harapannya agar bantuan dapat disegerakan. "Ini sudah surut, jadi bisa mulai tanam ulang lagi," ujarnya dengan penuh harap. Seperti banyak petani lainnya, Hari sangat terdampak karena banyak tanaman padinya mati setelah terendam banjir selama berhari-hari. Ia juga mengalami kesulitan dalam mencari bibit padi yang sesuai untuk memulai tanam ulang. "Kita juga kesulitan mencari bibit. Kondisi air sekarang kering jadi tidak bisa melakukan pembibitan," katanya.

Di sisi lain, tantangan lain yang dihadapi Disperta Jombang adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Saat ini, meskipun ada sekitar 251 hektare sawah yang gagal panen, anggaran untuk pengadaan bibit hanya mampu mengcover sekitar 180 hektare. "Sisanya nanti pengadaan kembali melalui P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2025," ungkap Ronny. Hal ini memicu kekhawatiran lebih lanjut akan ketimpangan bantuan bagi para petani yang sangat bergantung pada dukungan pemerintah.

Para petani yang merasa belum mendapat perhatian seharusnya mendapatkan kesempatan semacam advokasi dari pemerintah daerah. Kehadiran bencana alam seperti banjir sudah jelas memberikan dampak sistemik terhadap perekonomian lokal yang notabene sangat bergantung pada sektor pertanian. Hari Purnomo menambahkan, "Dari tahun 2012 hingga sekarang tidak pernah ada bantuan bibit dari pemerintah," yang menggambarkan betapa harapan publik terhadap bantuan yang dijanjikan kerap diwarnai kekecewaan.

Untuk ke depan, seperti yang diharapkan banyak pihak, ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk lebih sigap dan proaktif dalam mengantisipasi dan menanggapi krisis pertanian. Ini adalah peluang bagi instansi terkait untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap para petani, yang tidak hanya memerlukan bantuan bibit sesaat, tetapi juga dukungan berkelanjutan yang lebih strategis.

Bagaimanapun, pertanian Jombang menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan nasional. Penting bagi semua pihak terkait untuk merapatkan barisan, mengatasi kebuntuan anggaran, dan memastikan bahwa para petani tidak harus berjuang sendirian dalam menghadapi dampak buruk bencana alam yang kian mengkhawatirkan ini.