JAKARTA - Bisnis batubara di Provinsi Jambi semakin memanas dengan adanya dugaan bahwa potensi besar dari pajak dan royalti batubara yang seharusnya memperbaiki taraf hidup masyarakat lokal malah mengalir kepada segelintir orang saja. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk mantan anggota DPRD Kota Jambi, Horizon.

Horizon, yang kini tergabung dalam Tim Transisi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jambi, mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap situasi ini. Menurutnya, provinsi Jambi memiliki potensi signifikan dari sektor pajak dan royalti batubara. Namun, potensi ini kerap tidak dinikmati oleh rakyat sebagaimana mestinya. "Seharusnya rakyat yang merasakan manfaat dari sektor batubara ini, bukan cuma pengusaha tertentu. Tapi faktanya, siapa yang menikmati hasilnya? Jalan rusak, kemacetan, dan pencemaran lingkungan tetap menjadi masalah rakyat kecil," kata Horizon saat diwawancarai.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Batubara merupakan salah satu komoditas tambang utama di Jambi. Eksploitasi sumber daya ini telah memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan royalti. Namun, kenyataannya, masih banyak infrastruktur yang rusak akibat operasional pertambangan, seperti jalan yang sering kali digunakan untuk mengangkut batubara hingga mengalami kerusakan parah. Selain itu, dampak lain seperti kemacetan dan pencemaran lingkungan menjadi permasalahan serius di daerah-daerah sekitar tambang.

Ekonom setempat menyatakan bahwa pendapatan dari royalti dan pajak batubara seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitanya banyak warga mengeluhkan bahwa mereka hanya menerima 'debu', dalam makna harfiah dan kiasan, dari industri ini. Masyarakat sekitar tambang sering kali hanya mendapatkan imbas negatif dari aktivitas pertambangan, sementara manfaat ekonominya dianggap tak sebanding.

Seruan untuk Transparansi dan Keterlibatan KPK

Mantan anggota DPRD Horizon menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dan melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan ini. Menurutnya, perlu ada langkah serius untuk memastikan bahwa penerimaan dari pajak dan royalti batubara benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel sehingga berdampak nyata pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jambi.

"Saya rasa perlu ada keterbukaan informasi tentang ke mana aliran dana dari pajak dan royalti ini pergi. KPK harus terlibat untuk memastikan tidak ada praktek korupsi atau monopoli di dalamnya," tambah Horizon.

 Tantangan Hukum dan Regulasi

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah regulasi dan penegakan hukum yang dianggap belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas pertambangan. Beberapa pengamat industri pertambangan mengungkapkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang berkelanjutan untuk meminimalisir dampak negatif dari aktivitas tambang.

Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan untuk mengelola sumber daya alam ini. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung tanpa harus menanggung akibat negatif dari aktivitas eksploitasi.

 Aksi Nyata untuk Masa Depan

Untuk memperbaiki keadaan ini, pemerintah bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya perlu membangun kerangka kerja strategis dalam pengelolaan potensi batubara. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada pengerjaan proyek-proyek infrastruktur, program pelestarian lingkungan, dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan kesempatan kerja.

Kesadaran dan keterlibatan aktif dari masyarakat juga diperlukan untuk mewujudkan perubahan ini. Masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap informasi mengenai pengelolaan sektor batubara di daerahnya. Sekadar berharap dan mengandalkan pemerintah dan pihak tertentu tanpa aksi nyata dari semua pihak tidak akan banyak merubah situasi yang berkembang saat ini.

Melalui upaya yang terpadu dan transparan, diharapkan seluruh potensi dari pajak dan royalti batubara tidak lagi menjadi sekadar wacana belaka, tetapi bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jambi. Jika tidak, kegerahan dan ketidakpuasan masyarakat akan terus membara seiring dengan debu yang terus beterbangan dari aktivitas pertambangan di sana.