JAKARTA - Perekonomian rakyat pada sektor pertanian menjadi perhatian utama menjelang panen raya di sejumlah wilayah sentra agraris tanah air. Memasuki awal Februari 2025, terdapat peningkatan signifikan pada produksi padi yang patut disambut dengan strategi tepat guna menjaga kestabilan harga gabah di kalangan petani. Dengan fenomena penurunan harga yang sudah mulai tampak, langkah-langkah konkret dari pemerintah dan Bulog sangat dinantikan.

Langkah pertama adalah memastikan serapan gabah petani yang optimal. Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) pada level Rp 6.500 per kg sejak 15 Januari 2025. Harga ini ditetapkan untuk melindungi petani dan menghapus aturan rafaksi yang kerap merugikan mereka. Pemerintah pun mendorong Bulog untuk menyerap sebagian besar stok gabah dengan harga tersebut. "Kita berharap serapan Bulog dapat menjaga harga gabah tetap stabil di tingkat petani," ungkap seorang sumber dari dinas pertanian setempat.

Sebagai tindak lanjut, pembentukan satgas khusus oleh Bulog perlu segera dilakukan hingga menjangkau tingkatan desa. Satgas ini diharapkan dilengkapi dengan dana yang memadai sehingga mampu membeli gabah dari petani dengan harga minimum yang ditetapkan, yaitu Rp 6.500 per kg. Ini merupakan langkah penting dalam memutus rantai tengkulak yang sering memanfaatkan kondisi pasar untuk menekan harga gabah di bawah standar.

Namun, pengadaan beras dalam jumlah besar oleh Bulog tidak bisa bergantung sepenuhnya pada anggaran internal. Dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat diperlukan. Penggunaan dana ini haruslah dilakukan secara transparan untuk memastikan anggaran dimanfaatkan dengan maksimal dan tepat sasaran. Pengawasan ketat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga diperlukan untuk menjamin akuntabilitas.

Selain itu, untuk daerah yang belum dapat dijangkau oleh satgas Bulog, pemerintah didorong untuk menerapkan aturan tegas kepada penggilingan padi swasta agar membeli gabah langsung dari petani dengan harga minimal yang sama. Ini diharapkan dapat menciptakan kesetaraan harga di seluruh wilayah, tidak hanya di area yang menjadi prioritas serapan Bulog.

“Kami berharap penggilingan padi swasta bisa lebih efisien dalam proses penggilingan,” ujar seorang petani di Jawa Tengah, menyoroti pentingnya efisiensi untuk menekan biaya produksi beras. Jika biaya ini dapat dikelola dengan baik, harga beras di pasar dapat diturunkan sehingga tidak membebani konsumen.

Proyeksi peningkatan produksi padi lebih dari 25 persen tahun ini dibanding tahun lalu, memerlukan dukungan seperti penyaluran pupuk subsidi dan benih bersertifikat yang tidak terhambat. Pemerintah juga memiliki peran krusial dalam menyiapkan anggaran khusus atau subsidi bagi distribusi benih berkualitas. Ini diperlukan untuk mencapai swasembada beras dan meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang. "Pemerintah tak boleh pelit kepada petani, ini adalah investasi bagi masa depan pangan kita," tegas seorang pakar pertanian saat diwawancarai.

Dengan berbagai upaya ini, panen raya tahun ini diharapkan menjadi momen di mana petani dan pelaku usaha penggilingan padi di desa mendapatkan keuntungan layak. "Kegiatan usaha tani semacam ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di daerah," tambah seorang ekonom berfokus pada pertanian.

Keseluruhan usaha ini bertujuan bukan hanya menjaga kestabilan harga, tetapi juga mengokohkan fondasi pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dengan adanya sinergi dan dukungan optimal dari berbagai pihak, Indonesia menuju kemandirian pangan dengan semangat gotong royong dan keberlanjutan.