JAKARTA - Transformasi sistem perpajakan dalam era digital sudah bukan lagi sebuah opsi melainkan menjadi kebutuhan yang mendesak. Kecerdasan Buatan (AI) menjadi inovasi revolusioner yang menawarkan solusi cerdas dalam reformasi perpajakan di berbagai negara. Namun, bagaimana dengan Indonesia? Apakah negara ini siap mengadopsi AI dalam sistem perpajakannya dan menjadikannya sebagai pilar utama reformasi?

Transformasi Digital sebagai Kebutuhan Mendesak

Sistem perpajakan adalah tulang punggung bagi stabilitas ekonomi suatu negara sekaligus alat untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi fiskal. Di tengah cepatnya laju perkembangan teknologi digital, ketergantungan pada metode perpajakan konvensional jelas berisiko. Tanpa transformasi digital, sistem tersebut bisa kehilangan efektivitasnya dan gagal merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Di titik inilah AI mengambil peran penting. Kecerdasan Buatan mampu membentuk struktur perpajakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga lebih transparan dan akuntabel. Dengan AI, administrasi pajak dapat ditingkatkan, mengurangi potensi kecurangan serta membuat proses pembayaran pajak lebih mudah bagi wajib pajak. "Penerapan AI adalah satu langkah yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi sistem perpajakan kita," ujar Kamil, seorang pakar teknologi informasi.

Keberhasilan Internasional Sebagai Contoh

Beberapa negara telah melakukan lompatan besar dalam adopsi AI untuk meningkatkan sistem perpajakan mereka. Singapura, misalnya, telah sukses menggunakan AI melalui program VICA untuk membantu warga negara dalam memahami kewajiban pajak mereka, dan hasilnya cukup mengesankan: 96,3% wajib pajak individu melaporkan pajak tepat waktu.

Sementara itu, di Indonesia, kemajuan AI dalam sektor perpajakan masih berada pada fase dasar. AI baru digunakan dalam aspek teknis seperti e-filing, e-billing, e-invoicing, dan e-SPT. Seharusnya, potensi AI bisa dioptimalkan lebih lanjut untuk membangun sistem perpajakan yang mampu mengatasi tantangan besar, termasuk dalam mendeteksi anomali transaksi dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Manfaat Implementasi AI dalam Perpajakan

AI memberikan berbagai manfaat baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Bagi wajib pajak, AI dapat menyederhanakan proses pelaporan dan mengurangi biaya kepatuhan. Sementara otoritas pajak dapat meningkatkan efektivitas operasi mereka, mendeteksi penghindaran pajak, dan mempercepat administrasi.

"Sistem berbasis AI memungkinkan proses yang lebih proaktif di dalam mendeteksi ketidakpatuhan sebelum negara harus menanggung kerugian lebih jauh," kata Faúndez-Ugalde dkk. melalui studi terbaru mereka.

Selain itu, AI juga otomatisasi berbagai tugas administratif, mengurangi beban kerja petugas pajak sehingga lebih banyak sumber daya dapat dialokasikan untuk audit investigasi.

Tantangan dan Strategi Implementasi di Indonesia

Untuk Indonesia, penerapan AI bukan tanpa tantangan. Beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan mencakup kesiapan infrastruktur digital, kompetensi sumber daya manusia, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Tanpa strategi yang matang, AI dapat menimbulkan masalah baru di sektor ini.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah investasi dalam infrastruktur digital yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun kerangka kerja yang mendukung implementasi AI. Laporan World Bank (2021) menegaskan bahwa negara yang berhasil mereformasi sistem pajak mereka mengalokasikan 5%-10% dari anggaran untuk teknologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Penting juga untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam memanfaatkan teknologi AI. Pegawai pajak perlu mendapatkan pelatihan intensif agar bisa mengoperasikan AI dengan baik. Tanpa pelatihan yang memadai, kesenjangan teknologi bisa menjadi penghalang utama.

Kolaborasi dengan sektor swasta juga sangat penting. Perusahaan teknologi dapat berperan dalam mengembangkan AI yang lebih canggih, menyediakan solusi berbasis data yang akurat, dan memastikan adopsi teknologi yang lebih luas.

Menuju Sistem Perpajakan yang Lebih Modern

Penerapan AI dalam sistem perpajakan di Indonesia berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan transparansi pengelolaan pajak. Dengan strategi yang tepat, AI bukan hanya dapat mempercepat administrasi dan meningkatkan kepatuhan, tetapi juga membantu membentuk sistem perpajakan yang lebih modern, akuntabel, dan kompetitif.

Dengan memanfaatkan AI, Indonesia bisa mengikuti jejak negara-negara maju lain dan memastikan bahwa sistem perpajakannya tidak hanya memenuhi standar internasional tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.