JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan, Satuan Lalu Lintas Polres Pangandaran bekerja sama dengan Subdenpom, Dishub, SatPol PP, Bapenda, dan Samsat Pangandaran mengadakan Operasi Keselamatan Lodaya 2025. Operasi ini digelar tepat di jalan raya nasional Pangandaran, di simpang tiga Bundaran Emplak Kecamatan Kalipucang pada Selasa, 11 Februari 2025.

Sejak hari pertama, operasi ini mendapat perhatian masyarakat dengan diberhentikannya ratusan kendaraan oleh petugas gabungan yang telah disiapkan. Para pengendara yang melintas diminta untuk memperlihatkan surat-surat kendaraan mereka, dan bagi mereka yang kedapatan menunggak pajak, pihak berwenang memberikan fasilitas untuk langsung membayar di tempat.

Target utama dari Operasi Keselamatan Lodaya 2025 ini adalah meningkatkan kesadaran warga Kabupaten Pangandaran terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu. "Sasaran operasi ini adalah masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pangandaran," jelas Kepala Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (Samsat) Kabupaten Pangandaran, Adun Abdullah Safi'Ini.

Adun Abdullah Safi'Ini juga menambahkan bahwa bagi wajib pajak yang belum bisa menyelesaikan tunggakan, pihaknya memberikan surat keterangan pernyataan. "Kalau dari kepolisian memberikan surat teguran atau bikin E-TLE," tambahnya, menegaskan pentingnya penegakan hukum dan ketertiban dalam operasi ini.

Tidak berhenti pada masyarakat umum, kendaraan berplat nomor TNI, Polri, serta plat merah milik pemerintah tidak luput dari pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan komitmen pihak berwenang untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan pajak. "Operasi gabungan kali ini banyak kendaraan yang dihentikan, khususnya yang berplat nomor wilayah Kabupaten Pangandaran," kata Adun.

Dalam operasi di hari pertama saja, lebih dari 100 kendaraan dihentikan oleh petugas. "Alhamdulillah, sebagian sudah membayar pajak langsung di tempat," ungkap Adun dengan rasa syukur atas respons positif dari masyarakat terhadap operasi ini.

Salah satu elemen penting dalam Operasi Keselamatan Lodaya 2025 ini adalah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penegakan hukum, penetapan, dan penagihan pajak. "Satu SOP kita yaitu, Gakkum, penetapan dan penagihan pajak. Jadi, jika operasi ini rutin dilaksanakan setiap tahun, tentu dampaknya terhadap kesejahteraan pembangunan di daerah itu sendiri," papar Adun.

Operasi Keselamatan Lodaya 2025 tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dari sektor pajak, namun lebih dari itu, operasi ini diinisiasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membangun budaya tertib berlalu lintas serta kepatuhan pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Melalui pelaksanaan Operasi Keselamatan Lodaya yang konsisten dan berkesinambungan, diharapkan masyarakat Pangandaran dan sekitarnya semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak sehingga roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan optimal demi kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Di tengah geliat ekonomi daerah yang semakin meningkat, kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor bukan hanya soal hukuman, namun merupakan tanggung jawab dan kontribusi nyata setiap warga negara demi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. Operasi semacam ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci efektifitas dalam mengedukasi masyarakat sekaligus menegaskan peran serta pemerintah daerah dalam mengawal kepatuhan hukum.

Dengan keberhasilan di hari pertama operasi, tidak berlebihan jika diharapkan Operasi Keselamatan Lodaya 2025 dapat menjadi titik balik yang memacu kesadaran masyarakat untuk lebih taat pajak demi kemajuan Kabupaten Pangandaran.