JAKARTA - Industri asuransi di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan untuk tetap relevan dan menjadi bagian integral dari pelaksanaan program strategis pemerintah menjelang 2025. Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menegaskan pentingnya kedudukan sektor ini dalam mendukung agenda-agenda nasional yang telah dicanangkan pemerintah. Hal ini terungkap dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025.

Ketua Umum DAI, Yulius Billy Bhayangkara, menyatakan bahwa salah satu tantangan utama industri perasuransian adalah menawarkan produk-produk yang dapat langsung mendukung sejumlah program strategis pemerintah. "Maksudnya, pemerintah ada program 3 juta rumah, keberadaan asuransi ada atau tidak untuk mendukung itu, kemudian ada program swasembada pangan, tentu industri asuransi ada atau tidak untuk mendukung itu juga," ungkap Yulius.

Saat ini, industri asuransi Indonesia belum memiliki produk spesifik yang bisa langsung diimplementasikan untuk menyokong program-program pemerintah tersebut. Namun, Yulius menuturkan bahwa sebenarnya ada produk serupa yang telah diterapkan di luar negeri dan bisa dicontoh di Indonesia, seperti asuransi parametrik. Asuransi parametrik ini dapat menjadi solusi bagi sektor perasuransian untuk menyediakan produk yang relevan, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan dan pembangunan perumahan.

"Jadi, kami mencoba dorong agar industri ada relevansi terhadap program pemerintah," jelas Yulius. Beliau mengingatkan agar peluang dari adanya program pemerintah tidak malah diambil oleh pihak asing apabila tidak ada produk spesifik yang dikembangkan oleh industri dalam negeri.

Yulius juga menyinggung adanya dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk industri asuransi agar terlibat dalam program-program pemerintah, seperti program pembangunan 3 juta rumah. Dukungan ini menurut Yulius berupa rencana pembentukan konsorsium agar industri asuransi dapat lebih terstruktur terlibat dalam program tersebut. "Kalau bisa dalam waktu dekat, mungkin produk untuk itu bisa terealisasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yulius menekankan pentingnya penyediaan produk yang dapat menunjang program-program tersebut terlebih dahulu. OJK juga telah mendorong agar seluruh perusahaan asuransi, baik jiwa maupun umum, ikut berpartisipasi dalam penyediaan produk terkait. "Jadi, nantinya konsorsium dapat menyediakan semua," tambah Yulius.

Yulius optimis bahwa dengan adanya berbagai program strategis nasional, seperti program pembangunan 3 juta rumah, industri asuransi memiliki peluang besar untuk bertumbuh. Syaratnya adalah keterkaitan langsung dengan proyek-proyek pemerintah dan implementasi produk asuransi yang relevan di lapangan.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan bahwa industri perasuransian siap mendukung berbagai program prioritas pemerintah. "Untuk ketahanan pangan, sektor perasuransian akan mendukung program ketahanan pangan lewat asuransi parametrik dalam asuransi Usaha Tani Padi (UTP) dan asuransi Usaha Ternak Sapi (UTS)," kata Ogi.

Ogi juga mengatakan bahwa untuk mendukung program terkait infrastruktur, seperti program 3 juta rumah, sektor perasuransian akan menawarkan asuransi kredit dan asuransi jiwa kredit untuk debitur. "Selain itu, menawarkan risiko terhadap perlindungan properti, seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya," ungkap Ogi dalam konferensi pers yang sama.

Selain itu, dalam rangka mendukung ketahanan energi, OJK berencana mendorong pengembangan produk energi saving insurance. "Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap proyek efisiensi energi," tambah Ogi.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membuat industri asuransi lebih terintegrasi dengan berbagai inisiatif pemerintah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih menyeluruh. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, regulator, dan industri, tantangan yang dihadapi sekarang dapat menjadi pintu bagi peluang positif bagi industri asuransi di Indonesia.