JAKARTA - Dalam upaya menstabilkan produksi dan harga "Minyakita," sebuah produk minyak goreng yang dibanderol oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perum Bulog dan ID Food, menargetkan untuk mengadakan 70.000 ton cadangan Minyakita. Langkah ini diambil untuk mempersiapkan kebutuhan selama bulan Ramadhan dan Lebaran 2025, ketika permintaan biasanya meningkat signifikan.
Kebutuhan Pasar Akan Minyakita
Selama hampir sembilan bulan terakhir, harga Minyakita mengalami kestabilan pada tingkat yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), yakni Rp 15.700 per liter. Data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag pada 11 Februari 2025 menunjukkan rata-rata harga nasional Minyakita adalah Rp 17.300 per liter, setelah mengalami kenaikan 7,45 persen sejak Juni 2024.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa Walaupun Minyakita berada di bawah tanggung jawab Kemendag, kenaikan harga yang berlangsung lama menuntut solusi kolaboratif.
"Minyakita sebenarnya bukan tanggung jawab Bapanas, tetapi masalah harga yang tinggi ini perlu diselesaikan bersama," ujar Arief dalam Rapat Koordinasi Nasional Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Ramadhan-Lebaran 2025 di Jakarta.
Inisiatif Pemerintah dan BUMN
Presiden RI telah memberikan arahan kepada Bulog dan ID Food untuk menangani masalah ini secepat mungkin. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat cadangan minyak goreng Minyakita, yang pasokannya berasal langsung dari produsen minyak goreng dalam negeri.
"Salah satu strategi kami untuk menstabilkan harga dan ketersediaan Minyakita adalah dengan memastikan bahwa stok cadangan bisa mencukupi kebutuhan pasar menjelang peak season," kata Direktur Rantai Pasok dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhamad Suyamto.
Menurut Suyamto, Bulog telah siap untuk menstok 50.000 ton Minyakita. Sementara itu, ID Food juga menyiapkan cadangan minyak sebesar 20.000 ton, ditambah stok awal yang sudah ada sebesar 2.900 ton.
Tantangan dalam Pasokan Minyakita
Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam memenuhi target ini adalah masalah wajib pungut (WAPU), yang sempat menjadi kendala bagi produsen dalam memasok produk Minyakita ke Bulog.
"Selama ini, tidak mudah bagi produsen untuk menyuplai kami akibat kebijakan WAPU yang berlaku," ungkap Suyamto.
Namun, dalam rapat koordinasi tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan menjelaskan bahwa telah terjadi kelonggaran kebijakan WAPU dari Kementerian Keuangan untuk mendukung upaya stabilisasi ini.
Kolaborasi dengan Industri
Sementara itu, ID Food menegaskan sedang menjalin kerjasama dengan sembilan produsen minyak goreng, dimana tujuh di antaranya sudah berkomitmen untuk memasok Minyakita. Untuk sisi pendanaan, ID Food juga telah menyiapkan solusi melalui pinjaman berbasis subsidi bunga dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, turut hadir dalam rapat tersebut dan mendukung langkah pemerintah. Dia mengatakan GIMNI berkomitmen untuk mendorong anggotanya menyuplai kebutuhan ini.
"Kami akan mempercepat koordinasi dengan para anggota untuk memastikan pasokan ke Bulog dan ID Food bisa terpenuhi tepat waktu," kata Sahat.
Peran dan Tindakan Pemerintah
Lebih jauh, Arief Prasetyo Adi menekankan perlunya tindakan tegas terhadap praktik market yang merugikan konsumen, seperti pengemasan ulang Minyakita yang menjadikan produk dijual lebih mahal. Beliau meminta Satuan Tugas Pangan Polri untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran semacam ini.
"Pengemasan ulang dan menjual Minyakita paket dengan produk lain adalah pelanggaran yang tidak boleh dibiarkan. Kita harus melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan," tegasnya.
Dengan koordinasi erat antara instansi pemerintah dan mitra industri, diharapkan harga dan pasokan Minyakita dapat distabilkan, memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengahadapi permintaan saat bulan Ramadan dan Lebaran mendatang.