JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) baru saja mengumumkan keputusan penting mengenai masa depan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara. Keputusan tersebut menandai sebuah perubahan besar dalam kebijakan energi nasional, di mana PLTU batubara akan tetap dioperasikan untuk beberapa tahun ke depan. Menteri Energi AS, Chris Wright, menggarisbawahi bahwa sumber energi batubara masih sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan sistem listrik negara itu, terutama di tengah meningkatnya permintaan energi yang tinggi.

Keputusan ini muncul karena lonjakan permintaan listrik yang signifikan, didorong oleh kebutuhan energi dari pusat data untuk kecerdasan buatan, pembangunan pabrik-pabrik baru, serta elektrifikasi ekonomi yang sedang digalakkan secara luas. "Kami sedang berada di jalur untuk terus mengecilkan jumlah listrik yang dihasilkan dari batubara. Hal ini membuat listrik menjadi lebih mahal dan jaringan listrik kami menjadi kurang stabil," ujar Wright pada Kamis, 13 Februari 2025. 

Meski PLTU batubara menghadapi tantangan besar untuk bersaing dengan sumber energi lain seperti gas alam yang lebih murah, serta adanya tekanan regulasi untuk beralih ke energi terbarukan, keputusan ini tetap diambil. Berdasarkan data dari Kementerian Energi AS, saat ini batubara menyumbang sekitar 15% dari total pembangkit listrik di negara itu, angka ini menurun tajam dibandingkan pada tahun 2000 ketika batubara menyuplai lebih dari setengah kebutuhan listrik nasional.

Dalam pernyataannya yang lain, Wright menegaskan, "Yang terbaik yang bisa kita harapkan dalam jangka pendek adalah menghentikan penutupan pembangkit listrik tenaga batubara. Tidak ada yang diuntungkan dengan tindakan itu."

Keputusan pemerintah AS ini juga sejalan dengan pandangan Presiden Donald Trump yang selama ini skeptis terhadap keandalan energi terbarukan. Trump kerap kali menyerukan pentingnya sumber daya listrik yang stabil, dan menyampaikan kritik tajam terhadap energi terbarukan. Bahkan, pada bulan lalu Trump sempat mengusulkan untuk memanfaatkan kembali bahan bakar fosil sebagai sumber tenaga untuk pusat data.

Namun, langkah ini menuai kritik dari para aktivis lingkungan. Erich Pica, Presiden Friends of the Earth, menyoroti bahwa keberlangsungan PLTU batubara sudah tidak sejalan secara ekonomi jika dibandingkan dengan energi lain seperti nuklir. "Satu-satunya cara untuk mempertahankan operasi pembangkit batubara adalah jika pemerintah federal memberikan subsidi besar-besaran pada sumber energi yang hampir punah ini," ungkapnya.

Kritik ini mendasarkan argumennya pada kenyataan bahwa, meski batubara pernah menjadi tulang punggung dari pembangkit listrik di AS, kini semua mata dunia tertuju pada transisi energi yang lebih bersih. Berbagai negara juga berlomba-lomba untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan berkomitmen pada perjanjian iklim global.

Tantangan lain adalah jika tetap mempertahankan PLTU batubara, AS juga harus bersiap untuk menghadapi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan akibat polusi yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan antara memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat dan mengurusi kewajiban terhadap pengurangan emisi karbon.

Sebagian besar ahli energi sepakat bahwa, sementara PLTU batubara mungkin masih memainkan peran penting dalam jangka pendek, masa depan energi AS tetap harus berfokus pada pengembangan sumber daya terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan teknologi yang terus berkembang, transisi menuju energi bersih bukan hanya mungkin, tetapi diperlukan untuk mengatasi tantangan iklim global.

Pemerintah AS, para pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya kini dihadapkan pada pekerjaan rumah yang berat: bagaimana memastikan kebutuhan energi terpenuhi tanpa mengorbankan lingkungan? Dalam jangka panjang, keputusan ini akan terus dipantau oleh kalangan internasional dan publik untuk melihat apakah AS siap untuk memimpin transisi energi ke era baru yang lebih hijau dan berkelanjutan.