JAKARTA - Industri furnitur Indonesia, bagian integral dari sektor industri agro, terus menunjukkan kekuatan dan potensi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan lima strategi kunci dalam upaya mempercepat kemajuan industri ini, termasuk peningkatan nilai tambah komoditas melalui kebijakan hilirisasi hasil hutan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, serta menghasilkan devisa yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.

Dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) di Jakarta, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyampaikan, "Selama ini, industri furnitur yang merupakan bagian dari sektor industri agro telah memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2024, industri furnitur memberikan kontribusi sebesar 1,15 persen terhadap PDB non-migas," ujarnya.

Kinerja Positif dan Tantangan

Pada tahun 2024, industri furnitur mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,07 persen, yang turut mendongkrak sektor industri agro hingga menyentuh angka 5,20 persen. Industri ini memberikan andil hingga 51,81 persen terhadap PDB industri pengolahan non-migas. Nilai ekspor furnitur, berupa kode HS 9401-9403, juga mencatatkan peningkatan hingga USD1,47 miliar selama periode Januari-November 2024, naik 0,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Prospek ekspor furnitur kita akan terus positif,” kata Putu, menambahkan bahwa proyeksi dari Expert Market Research menyatakan nilai pasar furnitur global akan mencapai USD660 miliar pada 2024, diperkirakan tumbuh 4,9 persen dalam periode 2025 hingga 2034. Namun, tantangan utama tetap ada, terutama dalam hal geopolitik yang mengganggu logistik pengiriman ekspor dan kebijakan lingkungan di negara tujuan ekspor, seperti The European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Lima Strategi Unggulan

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Kemenperin telah menetapkan lima strategi utama:
1. Fasilitasi Bahan Baku: Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan rantai pasok bahan baku furnitur optimal melalui Pusat Logistik Bahan Baku Industri Furnitur.
2. Pengembangan SDM Terampil: Pendirian Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal, menawarkan berbagai program studi yang menghasilkan tenaga kerja terampil dan berdaya saing.
3. Peningkatan Pasar dan Riset: Mengikutsertakan pelaku industri dalam pameran internasional, seperti Index Plus New Delhi di India, dan meningkatkan pasar domestik melalui pemanfaatan produk ber-TKDN.
4. Peningkatan Produktivitas: Melalui Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Kayu dan program pengembangan konsep desain furnitur dengan implementasi SNI.
5. Menciptakan Iklim Usaha Kondusif: Pemerintah memberikan insentif perpajakan, preferensi tarif, kemudahan prosedur ekspor, dan impor bahan baku.

“Terkait dengan strategi pertama, yaitu fasilitasi ketersediaan bahan baku, Kemenperin akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan penyediaan akses sehingga tercapai pola rantai pasok bahan baku furnitur ideal,” jelas Putu.

Inovasi dan Kesadaran Lingkungan

Putu juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dan kesadaran lingkungan yang semakin meningkat di kalangan pelaku industri. Diharapkan, kesadaran ini akan mendorong perbaikan dalam proses produksi agar lebih efisien dan ramah lingkungan, serta mendorong pengembangan produk berbasis eco-design.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menambahkan optimisme untuk masa depan industri, dengan target ekspor mencapai USD6 miliar atau setara Rp98 triliun pada tahun 2030. "Salah satu upaya yang kami lakukan untuk mengembangkan pasar adalah melalui pameran IFEX pada Maret 2025," tuturnya.

Dengan strategi dan kebijakan yang diarahkan dengan baik, Kemenperin yakin industri furnitur Indonesia mampu bersaing di pasar global dan lokal. Peluang inovasi dan peningkatan kualitas produk tetap menjadi agenda utama untuk memastikan produk furnitur Indonesia tidak hanya diakui tetapi juga diminati di pasar internasional.