JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus berinovasi dengan mendukung transformasi digital di sektor pembayaran, terutama untuk memajukan layanan transportasi umum. Salah satu langkah strategis terbaru adalah peluncuran QRIS Tap, sebuah inovasi layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang memungkinkan transaksi tanpa perlu pemindaian. Inovasi ini direncanakan akan dirilis pada pertengahan Maret 2025, lebih awal dari target awal yang direncanakan pada akhir triwulan pertama tahun tersebut.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa percepatan peluncuran QRIS Tap merupakan komitmen BI dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. “Kemarin kan kami katakan mungkin (QRIS Tap diluncurkan) di akhir triwulan I. Nah, ini nampaknya kami bisa percepat gitu,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta.

Inisiatif Teknologi dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030

Filianingsih menjelaskan bahwa terobosan ini adalah bagian dari inisiatif pengembangan teknologi sistem pembayaran seperti yang tercantum dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Melalui QRIS Tap, pengguna dapat dengan mudah melakukan pembayaran hanya dengan mendekatkan perangkat seluler mereka ke mesin pembayaran, tanpa perlu melakukan pemindaian kode QR. “Jadi, nanti tidak perlu lagi memindai (scan), cukup melenggang, dekatkan saja HP (handphone)-nya (ke mesin pembayaran), bisa langsung masuk (ke layanan transportasi), yang penting ada dananya (yang tersimpan dalam aplikasi pembayaran di HP),” jelas Filianingsih.

Dukungan pada Transformasi Digital Transportasi Umum

Inovasi QRIS Tap sejalan dengan program transformasi digital pemerintah, khususnya pada sektor transportasi. Dengan sistem ini, diharapkan masyarakat akan menikmati kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi waktu antrian, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan transportasi umum. Langkah ini juga menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam mendorong adopsi digital melalui solusi praktis dan efektif.

Penurunan Merchant Discount Rate (MDR)

Selain peluncuran QRIS Tap, Bank Indonesia juga mengambil langkah signifikan dengan menurunkan Merchant Discount Rate (MDR) dari 0,4 persen menjadi 0 persen, terutama untuk transaksi di Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO). Kebijakan ini menjadi bukti nyata dukungan BI terhadap program pemerintah dalam memperbaiki layanan umum.

“Kami akan menurunkan MDR untuk QRIS di BLU, Badan Layanan Umum, dan PSO (Public Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Publik). Ini merupakan bentuk keberpihakan Bank Indonesia untuk mendukung program pemerintah, khususnya untuk meningkatkan atau perbaikan layanan umum,” kata Filianingsih. Layanan umum yang mendapatkan manfaat dari kebijakan ini termasuk rumah sakit, tempat wisata, pendidikan, pos, serta transportasi umum seperti MRT, KRL, dan Damri.

Filianingsih menambahkan bahwa kebijakan skema harga QRIS untuk kriteria merchant Badan Layanan Umum dan Public Service Obligation dari 0,4 persen menjadi 0 persen akan efektif berlaku mulai 14 Maret 2025, bertepatan dengan peluncuran QRIS Tap.

Peningkatan Transaksi Digital Melalui QRIS

Sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk memajukan transaksi digital, Gubernur BI Perry Warjiyo melaporkan bahwa volume transaksi ekonomi dan keuangan digital melalui QRIS mengalami peningkatan signifikan. Selama satu bulan terakhir, transaksi pembayaran digital melalui QRIS tumbuh 170,1 persen year on year, didorong oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

“Volume transaksi pembayaran digital melalui QR Indonesian Standard, QRIS, tetap tumbuh pesat sebesar 170,1 persen year on year didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant,” ujar Perry Warjiyo, menegaskan potensi besar dan kepercayaan masyarakat terhadap QRIS sebagai alat pembayaran digital yang efektif.

Dengan inovasi QRIS Tap dan kebijakan penurunan MDR ini, Bank Indonesia tidak hanya sekadar menyediakan layanan pembayaran digital yang lebih praktis, tetapi juga bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi digital di masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan sistem pembayaran yang lebih efisien dan mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.