JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar kembali kegiatan penjajakan minat pasar atau market sounding, dengan fokus utama pada proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di sektor perumahan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari jajak pasar yang terakhir kali dilaksanakan pada 18 Oktober 2022, dan kali ini dilakukan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia).

Acara yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, ini merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya pelibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur di IKN, jajak pasar ini juga didasari oleh Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 6 Tahun 2022.

"Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan atau kreditur," kata Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Februri 2025. 

Penjajakan ini bertujuan mendukung kebutuhan perumahan atau hunian di IKN melalui skema KPBU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara.

Untuk mendorong partisipasi investasi swasta, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan jalan serta Multi Utility Tunnel (MUT) melalui skema pendanaan APBN. “Beberapa skema pembangunan IKN akan kita lakukan mulai tahun 2025. Pertama, melalui APBN, yang saat ini sedang kami tenderkan. Kami juga membangun jalan dan MUT, terutama di wilayah 1B dan 1C, untuk bisa melayani investor yang akan melakukan pembangunan, bahkan (investor) sudah ada yang melakukan groundbreaking," ujar Basuki.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menambahkan bahwa saat ini sudah ada tiga pengajuan Letter to Proceed (LtP) untuk pembangunan jalan dan MUT di IKN, dengan dua LtP diajukan oleh konsorsium asing dan satu LtP oleh dua BUMN. "LtP ini menunjukkan peran swasta dalam membangun infrastruktur dasar. Kemudian untuk hunian juga sudah ada enam LtP dengan rincian dua oleh konsorsium asing, tiga oleh swasta nasional, dan satu oleh BUMN," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Otorita IKN juga menyerahkan LtP kepada Konsorsium PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Proses penyerahan ini menandai kemajuan dalam tahapan investasi, memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menyusun studi kelayakan dan membuat persiapan awal pembangunan MUT dan jalan.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan proyek dan menggali minat dari pelaku usaha, investor, serta lembaga keuangan terhadap proyek tersebut. “Penjajakan minat pasar ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan pelaku pasar sebelum memasuki tahap transaksi proyek yang direncanakan pada Semester I tahun 2025," ungkap Basuki.

Dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, Otorita IKN optimis bahwa angka investasi dapat meningkat dan proyek KPBU IKN Sektor Perumahan terlaksana sesuai harapan. Upaya ini merupakan bagian dari inisiatif strategis yang diharapkan akan membawa perubahan signifikan bagi perkembangan Ibu Kota Nusantara, serta memberikan nilai tambah bagi berbagai pihak yang turut terlibat.

Seluruh langkah ini diambil dalam kerangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kokoh untuk menyongsong era baru bagi Ibu Kota Negara di Nusantara, di mana potensi kolaborasi dengan sektor swasta dianggap sebagai komponen krusial untuk keberhasilan proyek ini.