JAKARTA — Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan solusi atas kebutuhan perumahan di perkotaan dengan melakukan pengembangan Transit Oriented Development (TOD). Dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 yang diadakan di Hotel Westin, Jakarta, Ketua Satuan Tugas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, memaparkan potensi pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan ini.
"Saya kaget, KAI memiliki tanah di mana-mana," ujar Hashim, mengungkapkan kekagumannya terhadap luas tanah yang dimiliki oleh KAI di berbagai kota besar, termasuk lebih dari 64 hektare di Manggarai dan 29 hektare di Tanjung Priok. Selain itu, lahan strategis juga tersedia di Semarang dan Surabaya.
Mengoptimalkan Sumber Daya Lahan untuk TOD
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, merencanakan implementasi TOD dengan harapan dapat menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. "Di Jepang, Hong Kong, dan China, itu sudah biasa, di atas stasiun dibangun ke atas dengan syarat untuk masyarakat menengah ke bawah," tambah Hashim.
Hashim menekankan pentingnya political will dalam memanfaatkan tanah pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya PT KAI, lahan milik Kementerian Pertahanan dan BUMN lain seperti Pertamina, PLN, dan Perumnas juga berpotensi untuk dikembangkan dalam program ini.
Menjawab Tantangan Backlog Perumahan
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi backlog perumahan, yaitu kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan rumah. Menurut data BPS, backlog perumahan masih mencapai 12,7 juta unit pada tahun 2023. "Persoalannya adalah kelebihan penawaran rumah yang mahal, tapi kekurangan rumah dengan harga terjangkau," jelas Hashim.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintahan Prabowo mencanangkan program unggulan yaitu pembangunan tiga juta rumah murah. Program ini bertujuan untuk menekan angka backlog, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menyumbang 93% dari total backlog dengan 60% dari mereka bekerja di sektor informal.
Investor Asing Tertarik pada Pasar Perumahan Indonesia
Ketertarikan investor asing terhadap sektor perumahan Indonesia semakin meningkat. Hashim mengungkapkan bahwa Qatar siap berinvestasi membangun satu juta apartemen dengan nilai investasi mencapai US$ 18-20 miliar. "Bulan April setelah Lebaran, investor dari Qatar mau bangun satu juta apartemen," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Qatar berkomitmen untuk membangun hingga lima juta unit apartemen dan rumah perdesaan di Indonesia. "Nanti akan dibawa lagi untuk pemerintah Qatar 3-5 juta apartemen dan rumah di perdesaan," tandas Hashim.
Selain Qatar, Abu Dhabi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mubadala Investment Company juga akan berpartisipasi. Hashim menyebutkan, "Pemerintah Abu Dhabi lewat BUMN Mubadala ada investasi satu juta unit."
Investasi langsung dari luar negeri ini (Foreign Direct Investment/FDI) diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan perumahan terjangkau di Indonesia.
Harapan Masa Depan Perumahan Perkotaan
Dengan kolaborasi antara pemerintah dan investor asing, serta optimalisasi lahan milik pemerintah dan BUMN, pemerintah optimis bahwa pembangunan perumahan berbasis TOD bukan hanya akan mengurangi backlog tetapi juga meningkatkan kualitas hunian masyarakat perkotaan.
Implementasi TOD dan partisipasi investor diharapkan dapat menjadi solusi efektif atas kebutuhan perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Kesuksesan ini tergantung pada kerja sama semua pihak untuk mewujudkan visi perumahan masa depan Indonesia," tutup Hashim dalam keyakinannya terhadap inisiatif pemerintah ini.