JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat upaya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R.P. Tendean menegaskan pentingnya kolaborasi ini. "Hal itu saya sampaikan kepada tim BPJS saat berkunjung ke Kantor BSKDN, Jakarta." ungkap Noudy.

Program kolaboratif ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Program ini didukung oleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam pertemuan tersebut, Noudy menjelaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat menyukseskan program nasional percepatan penghapusan kemiskinan. "Dengan demikian, program nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini maupun kemiskinan pada umumnya bisa mencapai sasaran," katanya.

Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam visi Astacita. Dengan ini, langkah kolaboratif BSKDN Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan dianggap penting untuk menjamin perlindungan sosial dari aspek kesehatan hingga ketenagakerjaan.

BSKDN Kemendagri, lembaga yang bertugas menyusun dan menerapkan kebijakan pemerintahan dalam negeri, siap menyambut baik kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. "Terima kasih untuk semangat yang sama untuk kita berkolaborasi dalam cara kita melaksanakan program nasional ini,” ujar Noudy.

Selain itu, dia menyoroti bahwa penghapusan kemiskinan adalah isu penting bagi BSKDN Kemendagri. Lembaga ini telah meluncurkan berbagai inovasi, termasuk pelayanan perizinan terintegrasi berbasis teknologi informasi di daerah. Upaya ini tidak hanya bertujuan memudahkan pelayanan, tetapi juga untuk mendorong investasi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

BSKDN Kemendagri juga mendukung adanya UCJ Award, sebuah penghargaan yang ditujukan untuk memotivasi daerah dalam meningkatkan kinerja mereka terkait perlindungan sosial. “Penghargaan ini diyakini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya penghapusan kemiskinan,” tambah Noudy.

Pada saat yang sama, BPJS Ketenagakerjaan mengimbau para peserta untuk tidak menggunakan jasa calo dalam mengurus pencairan program Jaminan Hari Tua (JHT). Hal ini bertujuan untuk memastikan proses yang transparan dan sesuai prosedur. BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen memberi pemahaman serta penguatan kepada kader norma ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Langkah kolaboratif antara BSKDN Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi program nasional dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dengan pengintegrasian berbagai program sosial dan ketenagakerjaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat serta tercapainya target-target pembangunan nasional.