JAKARTA – Dalam upaya keras memastikan rumah subsidi berkualitas dan tepat sasaran, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan peninjauan langsung ke perumahan subsidi di Bantul, Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menyajikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, serta Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, berkesempatan meninjau langsung tiga lokasi perumahan yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Perumahan yang dikunjungi meliputi De Ba-Li Garden, Griya Asri Sendangsari, dan New Bukit Tentrem.

Pada kesempatan ini, dialog langsung antara kementerian, BP Tapera, para penghuni, serta pemangku kepentingan seperti perbankan dan pengembang menjadi kunci identifikasi tantangan dalam penyediaan perumahan. Salah satu kendala utama yang diangkat adalah kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan hunian, terutama karena masyarakat lebih memilih lokasi strategis di tengah kota.

Komisioner Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi menjadi prioritas utama pemerintah. “Rumah adalah tempat bertumbuhnya calon generasi bangsa. Oleh karena itu, rumah subsidi harus layak huni dan berkualitas agar dapat melahirkan penerus bangsa yang unggul,” tegasnya. Dalam program pembangunan tiga juta rumah yang diusung pemerintah, kualitas menjadi fokus utama selain kuantitas.

Tidak hanya menghadirkan informasi yang dibutuhkan, kunjungan ini juga menjadi wadah bagi penghuni untuk menyampaikan aspirasi. Sari, salah seorang penghuni rumah subsidi yang hadir dalam dialog tersebut, mengungkapkan harapannya. “Saya berharap rumah subsidi yang kami tempati berkualitas dan nyaman bagi penghuninya,” ungkap Sari yang berkomitmen mencicil rumahnya sebesar Rp1,3 juta per bulan selama 13 tahun.

Komitmen Pemerintah dan BP Tapera dalam menyediakan hunian layak terus ditingkatkan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) untuk FLPP, BP Tapera melaporkan pencapaian signifikan sejak pemerintahan baru Prabowo-Gibran dimulai pada 20 Oktober hingga 28 Februari 2025. Selama periode tersebut, BP Tapera telah menyalurkan 117.334 unit rumah subsidi FLPP dengan rincian 70.100 unit dalam proses pembangunan dan akad, serta 47.234 unit realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

Lebih lanjut, dalam rentang waktu 1 Januari hingga 28 Februari 2025, realisasi KPR subsidi mencatat pencapaian 71.179 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59.749 unit masih dalam proses pembangunan hingga akad, sedangkan 11.430 unit telah terealisasi melalui skema FLPP. Pemerintah dan BP Tapera akan terus mengawal dan memonitor program tersebut agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki hunian yang layak dan berkualitas.

Pada kunjungan ini, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada proses perizinan yang kerap menjadi kendala dalam penyediaan rumah subsidi. Upaya untuk menyederhanakan dan mempercepat proses ini terus digalakkan agar hambatan terhadap kepemilikan rumah dapat diminimalkan.

Keseriusan pemerintah dalam memajukan sektor perumahan tidak terlepas dari koordinasi intensif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Sri Haryati, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, mengungkapkan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk memastikan program ini dapat berkelanjutan. “Kolaborasi dan koordinasi yang baik di seluruh tingkat pemerintahan sangat krusial dalam mewujudkan program perumahan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Pentingnya menyediakan hunian layak yang terjangkau bagi MBR juga tercermin dari usaha BP Tapera dan Kementerian PKP dalam memantau langsung kondisi perumahan subsidi yang ada. Pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus berperan sebagai penggerak dalam memajukan kualitas hidup melalui penyediaan tempat tinggal yang memadai.

Melangkah ke depan, program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan taraf hidupnya melalui penyediaan rumah yang layak dan nyaman. BP Tapera dan Kementerian PKP terus berkomitmen mengatasi hambatan dan tantangan dalam proses realisasi program perumahan ini dengan langkah-langkah yang lebih strategis dan terukur untuk masa depan yang lebih baik.