JAKARTA - Presiden Donald Trump membuat gebrakan baru di kancah politik Amerika Serikat dengan menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional resmi negara. Langkah ini diumumkan dengan penuh keyakinan pada hari Sabtu, 1 Maret 2025, dan menandai perubahan besar dalam kebijakan bahasa yang sebelumnya diterapkan di Amerika Serikat.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, perintah ini memberikan keleluasaan kepada lembaga pemerintah dan organisasi penerima dana federal untuk memutuskan pelayanan bahasa apa yang akan diberikan kepada publik. Di bawah kebijakan baru ini, entitas tersebut dapat memilih untuk hanya menyediakan dokumen dan layanan dalam bahasa Inggris, yang sebelumnya diwajibkan untuk tersedia dalam beberapa bahasa bagi penutur non-Inggris.

Kebijakan kontroversial ini menekankan pentingnya mendorong warga baru untuk tidak hanya mempelajari tetapi juga mengadopsi bahasa nasional sebagai bagian integral dari Amerika Serikat. “Dengan menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, kita tidak hanya memperlancar komunikasi tetapi juga memperkuat nilai-nilai nasional bersama, dan menciptakan masyarakat yang lebih kohesif dan efisien,” demikian bunyi perintah tersebut.

Presiden Trump berpendapat bahwa kebijakan ini akan membawa manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan. “Berbicara dalam bahasa Inggris tidak hanya membuka peluang secara ekonomi, tetapi juga membantu pendatang baru terlibat dalam komunitas mereka, berpartisipasi dalam tradisi nasional, dan memberi kembali kepada masyarakat kita,” ujar Trump dalam perintah eksekutif tersebut.

Meski demikian, keputusan ini tidak diterima begitu saja oleh semua kalangan. Berbagai organisasi hak-hak sipil dan komunitas Hispanik menyuarakan kebingungan dan ketidakpuasan atas kebijakan tersebut. Mereka merasa bahwa keputusan ini mengabaikan sejarah panjang keberagaman bahasa yang telah lama menjadi ciri khas Amerika Serikat.

Sebelumnya, pemerintahan Trump telah membuat langkah kontroversial dengan menghapus versi bahasa Spanyol dari situs web resmi Gedung Putih. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi dari Gedung Putih mengenai apakah mereka akan mengembalikan versi bahasa Spanyol tersebut atau tetap dengan kebijakan baru ini.

Secara historis, upaya untuk menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara nasional telah menghadapi hambatan politik selama beberapa dekade. Meskipun lebih dari 30 negara bagian di AS telah menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka, berbagai inisiatif di tingkat federal selalu gagal menembus rintangan legislatif di Kongres.

Tentu saja, kebijakan baru ini menambah bahan bakar dalam perdebatan lama tentang peran bahasa dalam kehidupan publik Amerika Serikat. Para pendukung kebijakan ini, seperti kelompok advokasi US English, mengklaim bahwa langkah ini adalah cara paling efektif untuk meningkatkan kesatuan nasional.

Namun, para kritikus menilai bahwa kebijakan ini justru dapat memperlebar kesenjangan sosial dan budaya, mengingat banyaknya komunitas di AS yang memiliki tradisi bahasa selain Inggris. Mereka menganggap kebijakan ini sebagai bentuk marginalisasi terhadap kelompok minoritas yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan negara.

Di tengah dinamika kebijakan ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kebijakan ini akan diterapkan dan apa dampak jangka panjangnya terhadap komunitas imigran serta bangsa secara keseluruhan. Menanggapi kekhawatiran ini, Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memfasilitasi integrasi yang lebih cepat dan efisien bagi warga baru, tanpa mengesampingkan pentingnya pelestarian budaya lokal.

Langkah Presiden Trump ini jelas menandai perubahan drastis dalam pendekatan pemerintah AS terhadap keberagaman bahasa, dan menjadi topik hangat dalam diskusi politik serta sosial di seluruh negeri. Hingga kebijakan ini diimplementasikan sepenuhnya, akan menarik untuk menyaksikan bagaimana masyarakat Amerika, yang terdiri dari beragam latar belakang dan budaya, akan merespons perubahan ini.