JAKARTA - Pemerintah Jepang sedang dalam tahap pertimbangan untuk menaikkan pajak turis internasional sebagai bagian dari strategi baru dalam menangani masalah overtourism yang mulai meresahkan. Saat ini, pajak sebesar 1.000 yen (sekitar Rp 109.903) dikenakan kepada individu yang meninggalkan Jepang, dikenal sebagai "pajak keberangkatan". Langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan infrastruktur pariwisata.

Menurut laporan dari Straits Times, pemerintah Jepang dan partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal, memulai diskusi tentang besarnya kenaikan pajak dan tujuan penggunaannya. Ada dua usulan angka kenaikan yang sedang diperbincangkan, yaitu menjadi 3.000 yen (Rp 330 ribu) dan 5.000 yen (Rp 553 ribu). Rencana kebijakan fiskal ini tampaknya didorong oleh tujuan untuk memperluas penggunaan dana pajak demi memerangi dampak negatif dari pariwisata massal di beberapa daerah populer di negeri sakura ini.

Sebelum ini, pendapatan dari pajak keberangkatan hanya digunakan untuk promosi pariwisata internasional. Hal tersebut meliputi usaha pemerintah untuk menarik lebih banyak pengunjung asing serta pengembangan resor dan fasilitas pariwisata lainnya. Namun, langkah maju ini diusulkan untuk mengalokasikan dana tak hanya untuk promosi, tetapi juga untuk peningkatan fasilitas transportasi dan bandara guna mengatasi kepadatan yang terjadi akibat peningkatan jumlah turis.

Fumio Kishida, anggota komite terkait dari Partai Demokrat Liberal, menyatakan, “Kenaikan pajak ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi tantangan harian yang dihadapi lokasi pariwisata akibat overtourism, tetapi juga menjaga kualitas pengalaman para pengunjung dan masyarakat setempat.”

Diterapkan sejak Januari 2019, pajak keberangkatan ini berdampak bukan hanya untuk turis asing, tapi juga warga negara Jepang yang bepergian ke luar negeri. Secara signifikan, pendapatan yang dihasilkan dari kebijakan ini meningkat tiga kali lipat mencapai 39,9 miliar yen pada tahun fiskal 2023. Proyeksi ke depan memperkirakan pendapatan pajak akan tumbuh menjadi 49 miliar yen pada tahun fiskal 2025.

Berdasarkan data dari Badan Pariwisata Jepang, jumlah pengunjung asing pada tahun 2024 tercatat sebanyak 36,87 juta, sementara warga Jepang yang bepergian ke luar negeri mencapai 13,01 juta orang. Dengan target pemerintah untuk mencapai 60 juta pengunjung asing pada 2030, peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak demi menghindari potensi krisis overtourism.

Meskipun peningkatan kunjungan wisatawan dianggap membawa manfaat ekonomi signifikan, beberapa titik tujuan wisata dan bandara utama mengalami kesulitan menampung arus pengunjung yang membludak. Jika tidak segera ditangani, ini dapat memperburuk masalah overtourism yang bisa mengancam kelestarian budaya dan lingkungan lokal.

Salah satu petugas pariwisata senior yang tidak ingin disebutkan namanya berujar, "Kami menyambut baik kunjungan wisatawan tetapi perlu mempertimbangkan dampaknya untuk jangka panjang. Pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah jalan keluar terbaik."

Seiring bertambahnya jumlah pelancong, penting bagi Jepang untuk tidak hanya fokus pada peningkatan angka wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ini didukung oleh infrastruktur dan layanan yang memadai guna menjaga kualitas pengalaman wisata dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan pajak turis bisa menjadi solusi untuk menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dan pelestarian warisan serta lingkungan Jepang.

Keputusan akhir mengenai besar kenaikan pajak dan alokasi pendapatan pajaknya masih dalam proses evaluasi. Pemerintah Jepang berharap dapat mengimplementasikan kebijakan ini dalam waktu dekat guna menjawab tantangan pariwisata kontemporer. Dengan langkah ini, Jepang berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengunjung sekaligus menjaga kesejahteraan komunitas lokal dan keindahan alam serta budaya yang memikat jutaan orang dari seluruh dunia.