JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa 20 menara hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai dibangun dan siap ditempati. Laporan ini disampaikan dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Pembangunan tower di IKN yang sudah selesai ada 20 tower, dan itu bisa digunakan," ujar Maruarar.
Penyelesaian 20 menara hunian ini menjadi bagian dari percepatan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Proyek ini termasuk dalam tahap II pembangunan IKN, yang dijadwalkan selesai dalam periode 2025–2029.
Target 47 Menara Hunian ASN Rampung pada 2025
Selain laporan dari Menteri PKP, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti juga mengungkapkan bahwa sebanyak 47 menara rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) di IKN ditargetkan selesai pada 2025.
Sejalan dengan itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa seluruh proyek hunian ASN di IKN akan rampung pada Maret 2025. Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung aktivitas para ASN yang akan mulai berkantor di IKN dalam waktu dekat.
Dengan adanya percepatan ini, IKN diproyeksikan siap menjadi pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada lingkungan.
Kebijakan Perumahan Prorakyat: Bebas BPHTB, PBG, dan PPN
Selain melaporkan progres pembangunan hunian di IKN, Maruarar Sirait juga menyampaikan berbagai kebijakan perumahan prorakyat yang saat ini dijalankan pemerintah. Beberapa kebijakan utama yang dilaporkan mencakup:
Pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG)
Penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
Pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah hingga Juni 2025
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini harus disosialisasikan secara masif agar masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat benar-benar merasakan manfaatnya.
"Presiden meminta kebijakan prorakyat yang tadinya bayar menjadi gratis—BPHTB dari 5 persen menjadi 0 persen, retribusi PBG dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ditanggung pemerintah sampai Juni 2025—harus disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR," jelas Maruarar.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan akses perumahan yang lebih terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Renovasi Wisma Atlet untuk Hunian MBR, ASN, TNI, dan Polri
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga melaporkan progres renovasi tower di Wisma Atlet, yang nantinya akan diperuntukkan bagi:
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Prajurit TNI
Anggota Polri
Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun dan menyalurkan lebih dari 130.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat di berbagai daerah.
Dengan adanya berbagai kebijakan dan proyek pembangunan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan hunian yang layak, terjangkau, dan nyaman bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor pemerintahan dan pertahanan.
IKN Siap Jadi Pusat Pemerintahan Baru
Progres pembangunan hunian di IKN menandakan bahwa ibu kota baru ini semakin siap untuk menjadi pusat pemerintahan Indonesia yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah akan terus mempercepat penyelesaian proyek hunian, termasuk masjid negara di IKN yang ditargetkan rampung untuk Idul Fitri 2025, serta berbagai fasilitas lainnya guna mendukung kehidupan masyarakat di ibu kota baru.
Dengan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan serta menghadirkan kebijakan prorakyat, IKN diharapkan dapat menjadi simbol kemajuan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
