JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan perlunya perbaikan komunikasi antara pemerintah dan publik, terutama terkait pengelolaan ekonomi dan pasar keuangan. Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam penyampaian kebijakan agar tidak menimbulkan isu simpang siur yang dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi.
Menurut Misbakhun, mitra kerja Komisi XI DPR, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), harus meningkatkan pola komunikasi mereka. “Penting bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk menyampaikan kebijakan dengan lebih jelas, sehingga masyarakat dan pelaku pasar tidak menerima informasi yang salah atau menimbulkan spekulasi yang merugikan,” ujar Misbakhun dalam rapat Komisi XI DPR di Jakarta, Jumat 21 Maret 2025.
Isu Simpang Siur Picu Ketidakstabilan
Misbakhun menilai, komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini berpotensi memicu spekulasi yang tidak perlu, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
“Jika komunikasi antara regulator dan publik tidak berjalan dengan baik, dampaknya bisa besar. Bisa terjadi kesalahpahaman yang membuat sentimen negatif terus bermunculan di pasar,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa koordinasi antar-lembaga dalam KSSK harus lebih diperkuat agar informasi yang disampaikan ke publik lebih seragam dan tidak menimbulkan kebingungan. “Jangan sampai ada perbedaan narasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya yang justru membingungkan masyarakat dan pelaku pasar,” tegasnya.
Transparansi Kebijakan Keuangan Diperlukan
Lebih lanjut, Misbakhun mendorong agar kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan lebih terbuka kepada masyarakat. Transparansi yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta lembaga keuangan terkait.
“Kepercayaan publik terhadap sektor keuangan sangat penting, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini. Komunikasi yang baik dari Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS sangat diperlukan agar masyarakat dan pelaku pasar memiliki pemahaman yang jelas tentang kondisi dan arah kebijakan keuangan negara,” tambahnya.
Misbakhun juga menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif akan terus mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dalam menyampaikan kebijakan ekonomi kepada masyarakat. “DPR tentu akan terus mengawasi dan memberikan masukan agar komunikasi kebijakan ekonomi lebih baik ke depannya,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya transparansi dan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan publik, diharapkan sentimen negatif dalam pasar keuangan dapat diminimalkan serta kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi negara tetap terjaga.
