JAKARTA - Pemerintah terus mengupayakan solusi finansial bagi pekerja migran Indonesia yang kerap mengalami kendala dalam pembiayaan awal keberangkatan ke luar negeri. Salah satu alternatif yang tengah dibahas adalah perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pekerja migran. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa skema KUR harus disesuaikan agar lebih efektif dalam membantu pekerja migran mengatasi permasalahan finansial mereka.
"Banyak pekerja migran ini terkendala anggaran di proses awal keberangkatan, karena tidak memiliki biaya untuk mengurus dokumen mereka. Sementara KUR cairnya di tengah, setelah mendapat kuota kerja, sehingga banyak yang tidak ter-cover dan memberatkan pekerja migran. Harus ada solusi untuk ini," ujar Menteri Karding saat membahas program KUR untuk pekerja migran Indonesia bersama Bank Negara Indonesia (BNI) di kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Jakarta, Rabu 19 Maret 2025.
Kendala Finansial Pekerja Migran
Pekerja migran sering menghadapi tantangan besar dalam pembiayaan keberangkatan, mulai dari pengurusan dokumen, pelatihan keterampilan, hingga biaya perjalanan ke negara tujuan. Proses ini memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara banyak calon pekerja migran berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
Menurut data KemenP2MI, ribuan pekerja migran Indonesia yang ingin berangkat ke luar negeri setiap tahun terhambat akibat keterbatasan dana. Selama ini, mereka mengandalkan pinjaman pribadi atau dari pihak ketiga yang seringkali memiliki bunga tinggi. Dengan adanya skema KUR yang lebih adaptif, beban keuangan di awal keberangkatan dapat berkurang secara signifikan.
Peran Bank dalam Penyediaan KUR
Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai salah satu penyedia KUR untuk pekerja migran, menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menyesuaikan skema pencairan kredit agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selama ini, mekanisme pencairan KUR masih bersifat konvensional, yaitu baru bisa dicairkan setelah pekerja migran mendapatkan kuota kerja dari pihak pemberi kerja di luar negeri.
“Jika pencairan bisa dilakukan lebih awal, maka para pekerja migran akan lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan administratif dan persiapan keberangkatan mereka,” ujar perwakilan BNI yang turut hadir dalam diskusi tersebut.
Pemerintah Dorong Regulasi Baru
Menteri Karding menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong adanya regulasi baru yang memungkinkan pencairan dana KUR sejak awal proses keberangkatan. Langkah ini dinilai dapat menjadi solusi konkret dalam meringankan beban pekerja migran serta mempercepat keberangkatan mereka secara legal dan aman.
“Kami akan berkoordinasi dengan pihak perbankan dan regulator keuangan agar kebijakan ini bisa segera diterapkan. Tujuannya agar pekerja migran kita tidak lagi terjerat pinjaman ilegal atau praktik rentenir yang justru merugikan mereka di kemudian hari,” kata Karding.
Selain itu, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada pekerja migran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses pembiayaan yang transparan, adil, dan tidak memberatkan.
KUR untuk Pekerja Migran, Bagaimana Skemanya?
Program KUR yang saat ini tersedia bagi pekerja migran memiliki batasan plafon pinjaman hingga Rp25 juta per orang dengan suku bunga rendah. Namun, karena pencairannya dilakukan setelah pekerja mendapatkan kuota kerja, banyak pekerja migran yang terpaksa mencari sumber dana lain terlebih dahulu.
Dengan skema baru yang tengah dirancang, pencairan diharapkan bisa dilakukan bertahap, mulai dari awal proses pengurusan dokumen hingga keberangkatan. Pemerintah juga mempertimbangkan skema tanpa agunan bagi pekerja migran yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Pekerja migran adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memberikan dukungan penuh, termasuk dari sisi finansial,” tambah Karding.
Dampak Positif bagi Ekonomi Nasional
Jika skema KUR untuk pekerja migran ini berhasil diterapkan dengan efektif, dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh individu pekerja migran, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Pekerja migran yang mendapatkan akses pembiayaan lebih mudah dapat berangkat lebih cepat dan mulai mengirimkan remitansi ke Indonesia lebih awal.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia, remitansi dari pekerja migran menyumbang sekitar USD10 miliar per tahun bagi perekonomian nasional. Dengan adanya kebijakan yang lebih mendukung, angka ini berpotensi meningkat di masa depan.
Pemerintah bersama perbankan terus mengkaji skema terbaik agar KUR dapat menjadi solusi finansial yang lebih efektif bagi pekerja migran Indonesia. Melalui langkah-langkah strategis seperti penyesuaian regulasi dan mekanisme pencairan dana yang lebih fleksibel, diharapkan pekerja migran bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan tanpa harus terjebak dalam jeratan utang dengan bunga tinggi.
Dengan kebijakan yang tepat, pekerja migran dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka di luar negeri dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi keluarga serta perekonomian nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik guna memastikan kesejahteraan para pahlawan devisa ini tetap terjaga.
