JAKARTA – Solidaridad, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan, baru-baru ini berbagi pengalaman dalam pendampingan petani sawit swadaya dalam pengajuan Surat Tanda Daftar Budidaya Elektronik (E-STDB). Paparan ini dilakukan dalam forum dialog Siak Hijau yang diadakan di Kabupaten Siak, Riau. Forum ini mengangkat tema penting, yaitu "Menuju Komoditas Perkebunan dengan Inklusi Petani dan Ketertelusuran," dengan fokus pada pentingnya ketertelusuran untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan bagi petani.
Dialog ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah, perusahaan perkebunan, koperasi, asosiasi petani, serta organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun wadah multipihak yang dapat memfasilitasi diskusi antara pemangku kepentingan sektor kelapa sawit, khususnya terkait dengan penerapan eSTDB yang baru.
Pentingnya Pengajuan E-STDB bagi Petani Sawit Swadaya
Dalam kesempatan ini, Solidaridad berbagi wawasan mengenai langkah-langkah prosedural yang diperlukan untuk mengajukan E-STDB, sebuah dokumen yang kini menjadi syarat penting bagi pekebun sawit untuk mematuhi regulasi berkelanjutan. Dwi Anggreini, Junior Programme Officer Solidaridad, menyampaikan pentingnya pendampingan yang tepat untuk petani dalam menghadapi tantangan administratif dalam pengajuan E-STDB.
"Kami berharap paparan pengalaman pendampingan petani kelapa sawit swadaya dalam proses pengajuan STDB dapat memberikan gambaran tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sehingga hambatan di tingkat dasar dapat dihindari sejak awal dan petani sawit swadaya dapat segera memperoleh STDB-nya," ujar Dwi Anggreini, yang juga bertugas mendampingi petani sawit swadaya dalam menerapkan praktik pertanian terbaik di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Salah satu inti dari proses pengajuan E-STDB adalah pendataan, pemetaan, hingga penginputan dokumen-dokumen yang diperlukan. Petani wajib melengkapi berbagai persyaratan seperti formulir aplikasi bermaterai, fotokopi KTP, status kepemilikan lahan, serta surat pernyataan kebenaran bermaterai. Setelah proses pendataan, langkah berikutnya adalah pemetaan lahan melalui survei yang akan menghasilkan peta yang valid dengan menggunakan metode poligon untuk memastikan koordinat yang akurat.
Penerbitan E-STDB sebagai Langkah Menuju ISPO
E-STDB yang kini menjadi bagian dari sistem administrasi berbasis elektronik, berfungsi sebagai identitas bagi pekebun kecil dengan luas lahan kurang dari 25 hektar. E-STDB ini diterbitkan oleh pemerintah daerah, melalui Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten atau Kota yang membidangi perkebunan. Proses penerbitan ini penting sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang bertujuan memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.
Namun, bagi petani swadaya yang belum familiar dengan proses ini, langkah-langkah administratif bisa menjadi tantangan. Oleh karena itu, Solidaridad berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan yang diperlukan, mulai dari pengumpulan data hingga pengajuan dokumen secara online melalui aplikasi mobile eSTDB.
Menghadapi Ketertelusuran dalam Sektor Perkebunan
Seiring dengan perubahan regulasi internasional, seperti Undang-Undang Bebas Deforestasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, ketertelusuran menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa produk perkebunan, khususnya kelapa sawit, memenuhi standar keberlanjutan yang ketat. Regulasi ini mengharuskan komoditas seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan lainnya untuk bebas dari praktik deforestasi, yang berarti bahwa setiap rantai pasok harus dapat dilacak dari sumbernya.
Sebagai bagian dari upaya ini, E-STDB berperan penting dalam menyediakan data yang diperlukan untuk verifikasi legalitas dan keberlanjutan hasil perkebunan. "Dalam pendampingan petani kelapa sawit swadaya, Solidaridad menerapkan pendekatan yang berfokus pada inklusi, keberlanjutan, peningkatan kapasitas agar petani mampu memenuhi persyaratan kelapa sawit berkelanjutan, serta dapat mengakses pasar global dan manfaat ekonomi," ujar Yeni Fitriyanti, Country Manager Solidaridad Indonesia.
Mempersiapkan Petani untuk Tantangan Regulasi Global
Solidaridad, dalam kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia dan mitra internasional, tidak hanya membantu petani memenuhi persyaratan administratif untuk E-STDB, tetapi juga mengedukasi mereka mengenai pentingnya keberlanjutan dalam pertanian kelapa sawit. Hal ini penting karena pasar global semakin mengutamakan produk yang ramah lingkungan dan terhindar dari deforestasi.
Proyek yang dikelola oleh Solidaridad ini, bagian dari SAFE (Sustainable Agriculture Forest Ecosystems) Project, bertujuan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan dialog antara pemangku kepentingan dari Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini mengenai rantai nilai komoditas kelapa sawit, karet alam, dan kakao. Proyek ini juga berperan dalam mempersiapkan negara-negara tersebut untuk memenuhi regulasi ketertelusuran yang diberlakukan oleh Uni Eropa, yang akan berlaku pada 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar dan pada 30 Juni 2026 untuk usaha mikro dan kecil.
Melalui program ini, Solidaridad berharap dapat mempercepat penerapan praktek berkelanjutan di sektor perkebunan, sehingga petani kecil bisa mengakses pasar internasional yang semakin mengutamakan produk dengan jejak lingkungan yang bersih.
Solidaridad dan Komitmen Terhadap Keberlanjutan
Dengan pengalaman panjangnya dalam pendampingan petani dan pengembangan pertanian berkelanjutan, Solidaridad terus berupaya untuk memastikan bahwa petani sawit swadaya dapat memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi dan bersaing di pasar global. Melalui inisiatif-inisiatif seperti ini, Solidaridad juga berperan dalam mendukung ketertelusuran rantai pasok kelapa sawit yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
