JAKARTA  – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan tarif royalti baru di sektor mineral yang akan berlaku mulai bulan April 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan, salah satunya adalah nikel, yang menjadi komoditas penting bagi perekonomian Indonesia.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa meskipun terdapat penolakan dari sejumlah pelaku usaha terkait kenaikan tarif royalti ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan negara secara keseluruhan. "Minggu kedua bulan ini sudah terbit. Sudah jalan. Sudah berlaku. Kita menghargai semua masukan. Tapi kita melihat pada suatu kepentingan yang lebih besar untuk bangsa kita," ungkap Bahlil saat konferensi pers di Gedung Kementerian ESDM, Senin, 14 April 2025.

Skema Royalti Baru yang Fleksibel Berdasarkan Harga Komoditas Global

Pemerintah juga melakukan perubahan dalam skema royalti yang berlaku, yang kini akan didasarkan pada fluktuasi harga komoditas mineral di pasar global. Bahlil menambahkan bahwa skema royalti yang baru akan mengikuti sistem rentang harga, di mana jika harga komoditas seperti nikel atau emas naik, tarif royalti pun akan meningkat sesuai dengan ketentuan yang ada. "Kalau harganya nikel atau emas naik, ada rentang tertentu. Tapi kalau tidak naik, tarif royalti juga tidak naik. Memang ada tabelnya. Kalau harga naik, otomatis perusahaan dapat untung. Masa kemudian kalau dapat untung, negara tidak mendapat bagian. Kita ingin win-win, pengusaha baik, negara juga baik," terang Bahlil.

Berdasarkan keputusan terbaru, harga Mineral Logam Acuan (HMA) nikel untuk bulan April 2025 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. HMA nikel bulan April 2025 tercatat sebesar US$ 16.126,33 per dmt, naik dibandingkan bulan Maret yang hanya berada pada US$ 15.534,62 per dmt. Kenaikan harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Kenaikan Harga Mineral Logam Acuan (HMA)

Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 101.K/MB.01/MEM.B/2025, yang diterbitkan pada 27 Maret 2025, beberapa komoditas utama logam yang juga mengalami kenaikan harga mencakup kobalt, timbal, seng, aluminium, tembaga, emas, dan perak. Keputusan ini mulai berlaku pada 1 April 2025, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan di kemudian hari, perbaikan akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut adalah beberapa harga terbaru HMA untuk komoditas logam utama yang ditetapkan pada bulan April 2025:

Nikel: US$ 16.126,33 per dmt

Kobalt: US$ 31.390,00 per dmt

Timbal: US$ 2.041,23 per dmt

Seng: US$ 2.902,43 per dmt

Aluminium: US$ 2.687,27 per dmt

Tembaga: US$ 9.763,87 per dmt

Emas: US$ 2.973,68 per troy ounce

Perak: US$ 33,14 per troy ounce

Mangan: US$ 3,04 per dmt

Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit: US$ 1,48 per dmt

Bijih Krom: US$ 6,37 per dmt

Konsentrat Titanium: US$ 10,77 per dmt

Harapan Pemerintah dan Tantangan bagi Industri Pertambangan

Kebijakan kenaikan royalti ini tentunya tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga bagi para pelaku industri pertambangan, termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor nikel. Meskipun begitu, Bahlil menegaskan bahwa kenaikan tarif royalti adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pelaku usaha.

Sementara itu, dengan penetapan harga HMA nikel yang lebih tinggi, diharapkan Indonesia dapat semakin berperan penting dalam pasar global nikel, yang tengah mengalami permintaan yang tinggi, terutama untuk bahan baku kendaraan listrik. Hal ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam demi kemakmuran negara.

Dengan diterapkannya kebijakan royalti baru ini, diharapkan sektor pertambangan Indonesia dapat lebih berkontribusi pada perekonomian negara, sekaligus mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan.

Kenaikan Royalti dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Bahlil juga menambahkan bahwa dengan perubahan skema royalti yang berbasis pada harga komoditas global, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Pemerintah menginginkan agar hasil dari sektor pertambangan, khususnya nikel, dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia.

“Kami menginginkan adanya keseimbangan, di mana negara mendapatkan bagiannya tanpa mengorbankan keberlanjutan usaha pertambangan itu sendiri. Dengan harga yang lebih tinggi, kami harap semua pihak dapat merasakan manfaatnya, baik negara maupun para pengusaha,” pungkas Bahlil.

Dengan kebijakan baru ini, Indonesia semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia, sekaligus memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran bangsa.