JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berpotensi menjadi mitra penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa BCA saat ini tengah dijajaki untuk bergabung sebagai salah satu mitra bank penyalur KPR subsidi. Hal tersebut terungkap usai pertemuan pihak BP Tapera dengan jajaran pimpinan BCA, termasuk Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja.

“BP Tapera diperkenalkan dengan salah satu pimpinan bank swasta terbesar nasional, yaitu BCA. Dan tadi kita sudah bicara dengan Pak Jahja, kemungkinan untuk perluasan mitra bank penyalur BP Tapera untuk menyalurkan KPR subsidi akan dibuka opsi juga dengan BCA,” ujar Heru dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR, Wisma Mandiri 2.

Fokus pada Hunian dengan Ekosistem Ekonomi Terpadu

Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa dalam rencana kerja sama ini, BCA akan memprioritaskan penyaluran KPR subsidi di wilayah hunian yang sudah memiliki ekosistem ekonomi yang baik dan mendukung konsep one-stop living. Artinya, rumah subsidi tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga berada di lingkungan yang sudah tersedia fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, dan sarana penunjang kehidupan lainnya.

“Konsepnya nanti mix dalam satu kompleks. Dan memang harus one-stop living, ada sekolah, ada pasar, ada sarana kesehatan dan sebagainya. Nanti pengembang besar bisa direkomendasi oleh Pak Jahja untuk berapa persen berkontribusi dalam memanfaatkan rumah subsidi dalam satu hamparan tersebut,” jelas Heru.

Kerja sama ini dinilai akan semakin memperkuat ekosistem pembiayaan rumah subsidi yang selama ini didominasi oleh bank-bank BUMN dan bank pembangunan daerah (BPD). Masuknya BCA, bank swasta terbesar di Indonesia, berpotensi memperluas jangkauan distribusi KPR subsidi dan mempercepat pemenuhan target pembangunan rumah rakyat.

Target 220 Ribu Unit Rumah di 2025

Untuk tahun 2025, BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana KPR FLPP sebesar Rp 28,2 triliun yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pembelian sekitar 220.000 unit rumah subsidi. Program ini menjadi bagian dari misi pemerintah dalam mendukung kepemilikan rumah bagi MBR yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan komersial.

Saat ini, BP Tapera telah bermitra dengan sekitar 7 bank nasional dan 32 BPD, baik konvensional maupun syariah, untuk menyalurkan FLPP. Bank-bank ini memiliki tanggung jawab menyalurkan kredit murah kepada MBR dengan bunga rendah dan tenor panjang, yang didukung oleh subsidi pemerintah.

Daftar Lengkap Bank Penyalur FLPP 2025

Berikut adalah daftar 39 bank penyalur FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025:

BPD Nagari dan BPD Nagari Syariah

BPD Kalimantan Barat dan Syariah

BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

BPD Aceh Syariah

BPD Kalimantan Tengah

BPD Kalimantan Timur dan Utara

BPD Riau Kepri Syariah

BPD Jawa Tengah dan Syariah

BPD Nusa Tenggara Timur

BPD Jawa Timur dan Syariah

BPD Daerah Istimewa Yogyakarta

Bank Mega Syariah

BPD Sulawesi Tengah

BPD Papua

BPD Bengkulu

BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta versi Syariah

Bank BRI

Bank BNI

Bank Mandiri

Bank BSI

Bank BJB dan BJB Syariah

Bank BTN dan BTN Syariah

BPD Jambi dan Jambi Syariah

BPD Sulselbar dan Syariah

BPD DKI Jakarta dan Syariah

BPD Kalimantan Selatan dan Syariah

BPD Sumatera Utara dan Syariah

Masuknya BCA ke dalam daftar tersebut akan menjadi tonggak penting dalam pelibatan sektor perbankan swasta dalam program perumahan nasional.

Dorongan Akses Perumahan yang Lebih Merata

Dengan jumlah MBR yang masih tinggi dan kebutuhan rumah yang terus meningkat, keterlibatan sektor swasta seperti BCA diharapkan dapat mempercepat penyaluran dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Langkah BP Tapera membuka peluang kolaborasi dengan BCA merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembiayaan yang inklusif, sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia tanpa backlog perumahan.