JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menduduki posisi tersebut seumur hidup. Pernyataan ini disampaikan menanggapi wacana perubahan masa jabatan Ketua Umum PSSI yang akan dibahas pada Kongres PSSI yang dijadwalkan pada 4 Juni 2025 mendatang.
Erick Thohir, yang juga merupakan Menteri BUMN, menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, sebuah organisasi tidak boleh dipimpin oleh satu orang dalam waktu yang sangat lama. Dia percaya bahwa sebuah organisasi yang sehat dan berkembang memerlukan batasan waktu bagi pemimpinnya untuk memastikan adanya regenerasi dan peremajaan ide.
Pembatasan Masa Jabatan: Kunci Demokrasi yang Sehat
“Saya percaya bahwa dalam demokrasi, harus ada batasan. Jangan sampai PSSI ini ketua umumnya itu-itu saja. Harus ada batasan. Sebuah organisasi yang baik itu ketua umumnya tidak seumur hidup,” ujar Erick Thohir saat ditemui wartawan di Jakarta Pusat.
Erick menambahkan bahwa walaupun beberapa negara mungkin tidak membatasi masa jabatan Ketua Umum, dalam konteks PSSI, penting untuk ada pembatasan guna menjaga kualitas dan martabat organisasi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dinamika demokrasi.
"Di negara lain ada yang tanpa batasan. Kalau saya di alam demokrasi ini, saya percaya harus ada pembatasan," lanjutnya.
Statuta PSSI dan Aturan Masa Jabatan
Dalam Statuta PSSI 2019, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai masa jabatan Ketua Umum PSSI, yakni maksimal tiga periode. Hal ini menjadi landasan penting dalam pembahasan Kongres PSSI yang akan datang, yang salah satu agendanya adalah untuk mengevaluasi apakah pembatasan ini tetap relevan atau perlu diubah.
“Menurut Statuta PSSI 2019 dalam Bab V Komite Eksekutif Pasal 38 Ayat 3, masa jabatan maksimal Ketua Umum PSSI adalah tiga periode. Itu sudah jelas diatur, dan saya pribadi percaya hal tersebut harus tetap dijaga,” ungkap Erick.
Namun, Erick juga mengakui bahwa beberapa negara di dunia menerapkan kebijakan yang berbeda dalam hal masa jabatan Ketua Federasi Sepak Bola. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa statuta FIFA harus tetap menjadi acuan utama dalam pembuatan aturan-aturan terkait kepemimpinan di organisasi sepak bola nasional.
FIFA dan Pembatasan Masa Jabatan
Erick juga memberikan pandangannya mengenai kebijakan negara-negara lain terkait masa jabatan di dunia sepak bola. Salah satu contohnya adalah Korea Selatan, yang dalam pemilihan Ketua Umum Federasi Sepak Bolanya memilih ketua yang kemudian memilih Komite Eksekutif (Exco). Menurut Erick, meskipun sistem tersebut berbeda, hal itu tidak bisa dianggap salah, karena setiap negara memiliki kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.
"Banyak statuta di negara lain yang berbeda. Contoh kemarin di Korea, saya juga kembali tidak bicara benar dan salah, Korea itu kemarin pemilihannya dipilih ketua, ketua pilih Exco. Itu tidak salah," paparnya menjelaskan.
Meskipun demikian, Erick tetap menekankan bahwa prinsip demokrasi harus terus dijaga, baik di dalam organisasi PSSI maupun dalam konteks lebih luas di Indonesia.
Komitmen Terhadap Demokrasi dan Pengembangan Sepak Bola Indonesia
Erick Thohir menegaskan bahwa pembatasan masa jabatan bukan hanya soal aturan internal PSSI, tetapi juga tentang bagaimana menjaga kualitas dan martabat sepak bola Indonesia di mata dunia. Ia percaya bahwa demokrasi yang sehat akan menghasilkan organisasi yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel.
"AFC (Asian Football Confederation) tidak melarang pembatasan, tapi kami di PSSI dan saya secara pribadi, saya percaya demokrasi ini harus terus dijaga," tegasnya.
Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick menilai bahwa tantangan terbesar dalam mengelola sepak bola Indonesia bukan hanya soal masa jabatan, tetapi bagaimana membangun sistem yang lebih profesional, berintegritas, dan mampu menghasilkan prestasi di kancah internasional.
PSSI, di bawah kepemimpinannya, juga berupaya untuk mengembangkan infrastruktur sepak bola, memperbaiki kompetisi domestik, dan membentuk tim nasional yang lebih kompetitif di ajang internasional. Erick mengajak semua pihak, termasuk klub-klub sepak bola, suporter, dan pemerintah, untuk bersama-sama mendukung kemajuan sepak bola Indonesia.
Kongres PSSI: Waktu yang Tepat untuk Evaluasi
Kongres PSSI pada 4 Juni 2025 nanti menjadi momentum penting bagi dunia sepak bola Indonesia, untuk menentukan arah kebijakan masa depan PSSI, termasuk mengenai pembatasan masa jabatan Ketua Umum. Erick berharap bahwa dalam forum tersebut, semua pihak dapat berdiskusi dengan kepala dingin, dengan tujuan untuk kemajuan sepak bola Indonesia.
Dengan adanya pembahasan tentang pembatasan masa jabatan ini, diharapkan PSSI dapat semakin berkembang, dengan lebih banyak pemimpin yang dapat membawa organisasi ini menuju prestasi yang lebih baik, serta mewujudkan sepak bola Indonesia yang lebih profesional dan berkelanjutan.
