JAKARTA - Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang ingin melarang pelajar membawa kendaraan bermotor ke sekolah mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama pegiat keselamatan berkendara. Namun, kebijakan ini juga mendapat catatan penting terkait perlunya dukungan infrastruktur transportasi publik yang memadai. Tanpa adanya sarana transportasi umum yang layak, kebijakan ini berisiko menambah beban bagi pelajar yang tinggal di daerah terpencil.
Pentingnya Kebijakan yang Terpadu dan Dukungan Transportasi Publik
Pendiri dan instruktur keselamatan berkendara dari Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu, menilai kebijakan larangan motor ke sekolah ini perlu diimbangi dengan penguatan sistem transportasi publik. Menurut Jusri, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya alternatif yang memadai untuk transportasi pelajar. “Kebijakan ini sangat baik untuk mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan, tetapi kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa banyak pelajar, terutama di daerah terpencil, yang kesulitan mendapatkan akses ke transportasi umum,” kata Jusri.
Salah satu alasan mengapa kebijakan ini sangat penting adalah untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang melibatkan pelajar yang mengendarai motor. Mengingat risiko tinggi yang dihadapi para pelajar yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah, kebijakan ini bisa menjadi langkah preventif yang signifikan. Namun, Jusri mengingatkan bahwa larangan motor ke sekolah akan sia-sia jika tidak ada dukungan dari kebijakan transportasi publik yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Tanggung Jawab Orang Tua dalam Implementasi Kebijakan
Jusri juga menekankan peran orang tua dalam mendukung implementasi kebijakan ini. “Orang tua memiliki tanggung jawab besar, terutama untuk memastikan anak-anak mereka tidak membawa motor ke sekolah. Namun, orang tua juga harus mendukung anak-anak mereka dengan mencari alternatif transportasi yang aman dan terjangkau,” ujarnya.
Pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendukung kebijakan ini terletak pada peran mereka dalam mengatur mobilitas anak-anak mereka, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah atau dari akses transportasi umum. Jusri mengingatkan bahwa orang tua perlu bekerja sama dengan pihak sekolah dan pemerintah untuk menemukan solusi yang tidak hanya melarang, tetapi juga menyediakan sarana transportasi yang layak bagi pelajar.
Mencari Solusi Jarak Tempuh yang Aman
Jusri mengusulkan solusi bagi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah dan tidak memiliki akses langsung ke transportasi publik. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan simpul-simpul transportasi umum yang lebih dekat. “Jika rumah pelajar jauh dari sekolah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperpendek jarak tempuh menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, hingga titik transportasi publik terdekat, kemudian melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum,” jelas Jusri.
Dengan menggunakan solusi seperti ini, risiko kecelakaan bisa lebih diminimalkan, karena perjalanan yang lebih pendek dengan kendaraan pribadi jauh lebih aman daripada harus menempuh perjalanan jauh langsung dengan motor. Jusri menambahkan bahwa semakin panjang perjalanan yang ditempuh dengan kendaraan bermotor, semakin besar pula potensi terjadinya kecelakaan.
Tantangan Bagi Daerah Terpencil
Di sisi lain, tantangan besar tetap ada bagi pelajar yang tinggal di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi publik. Banyak wilayah di Jawa Barat, bahkan di Indonesia secara umum, yang belum memiliki jaringan transportasi publik yang memadai, khususnya di daerah pedesaan dan pelosok. Ketiadaan angkutan umum yang terjangkau dan dapat diandalkan membuat pelajar di daerah tersebut terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk memperluas jangkauan transportasi publik, terutama ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Pemerintah Jawa Barat, misalnya, perlu segera merencanakan peningkatan infrastruktur transportasi yang dapat membantu pelajar untuk mengakses sekolah dengan lebih mudah dan aman.
Dukungan untuk Kebijakan Larangan Motor ke Sekolah
Meskipun ada tantangan terkait transportasi, kebijakan larangan motor ke sekolah tetap mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat yang peduli akan keselamatan berlalu lintas. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini bisa menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi pelajar.
Seperti yang dijelaskan Jusri, kebijakan ini adalah langkah preventif yang sangat penting dalam mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan pelajar. “Jika diterapkan dengan kebijakan pendukung yang tepat, larangan ini bisa mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pelajar,” ujarnya. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini perlu diimbangi dengan penyediaan sarana transportasi publik yang memadai agar tidak menambah beban bagi pelajar yang tinggal di wilayah terpencil.
Penting bagi semua pihak, baik pemerintah, sekolah, dan orang tua, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan dapat diakses oleh semua pelajar, tanpa terkecuali.
