JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memastikan bahwa kebutuhan logistik untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada 24 Mei 2025 di dua daerah, yakni Kabupaten Pesawaran dan Kota Palopo, telah tercapai 100 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.
Menurut Afifuddin, pemenuhan logistik untuk dua daerah ini sudah sepenuhnya siap, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan PSU di daerah-daerah tersebut. "Progres pemenuhan logistik untuk persiapan PSU pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, untuk Kabupaten Pesawaran sudah 100 persen, dan Kota Palopo 100 persen," kata Afifuddin.
Kebutuhan Logistik di Mahakam Ulu Belum Tuntas
Meskipun dua daerah sudah siap, Afifuddin menyebutkan bahwa pemenuhan logistik di Kabupaten Mahakam Ulu, yang juga melaksanakan PSU pada 24 Mei 2025, masih belum mencapai angka yang sama. Saat ini, kebutuhan logistik di Mahakam Ulu baru tercapai 69 persen. "Kebutuhan logistik di Mahakam Ulu masih dalam proses, dan kami akan dorong agar semuanya dapat tercapai tepat waktu hingga 24 Mei 2025 nanti," tambahnya.
Menurut informasi dari KPU RI, Kabupaten Mahakam Ulu masih menunggu proses produksi segel plastik, formulir plano, dan formulir A4 yang diperlukan dalam pemungutan suara ulang tersebut. Afifuddin menekankan pentingnya memastikan semua persiapan selesai tepat waktu, agar PSU dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Kendala di Daerah Lain dan Pemenuhan Anggaran
Sementara itu, Afifuddin juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan logistik untuk PSU di beberapa daerah lainnya. Progres pemenuhan logistik PSU untuk Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025 masih belum tercatat. "Untuk Papua dan Boven Digoel, pemenuhan logistik masih 0 persen, dan ini memerlukan perhatian lebih," ungkap Afifuddin.
Afifuddin juga menyoroti masalah pendanaan, di mana beberapa daerah masih belum mencairkan anggaran yang dibutuhkan untuk kelancaran PSU. "Untuk Kabupaten Mahakam Ulu, anggarannya sudah 100 persen ditransfer oleh pemerintah daerah. Namun, untuk Palopo, masih 50 persen, Pesawaran 36 persen, dan untuk Boven Digoel serta Provinsi Papua, anggaran belum ditransfer sama sekali," ujarnya. Ia pun berharap agar pemerintah daerah dapat segera menuntaskan proses pencairan anggaran tersebut agar persiapan PSU dapat berjalan sesuai jadwal.
Kesiapan KPU untuk PSU yang Adil dan Transparan
Afifuddin menegaskan bahwa meskipun ada beberapa tantangan terkait logistik dan anggaran, KPU tetap berkomitmen untuk melaksanakan PSU dengan adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan persiapan yang matang, diharapkan PSU dapat berjalan lancar di semua daerah yang ditunjuk.
"Kami terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan baik. Kami juga berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses ini untuk memastikan hasil yang demokratis," tambahnya.
Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Demokrasi
Lebih lanjut, Afifuddin mengingatkan bahwa pemilihan umum yang adil dan transparan adalah kunci untuk memastikan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. "Proses ini bukan hanya tugas KPU, tapi juga melibatkan masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap tahap pemilihan, agar proses demokrasi ini tetap berjalan dengan baik," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Afifuddin juga mengungkapkan bahwa KPU terus berupaya mengatasi berbagai kendala yang ada, baik dari segi logistik, anggaran, maupun teknis, agar seluruh tahapan pemilu, termasuk PSU, dapat dilaksanakan dengan sukses.
Dengan berbagai persiapan yang sudah dilakukan, KPU RI berharap pemilihan suara ulang ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat, serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia tetap terjaga.
