JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat belanja negara dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat melambat pada Kuartal I 2025. Ekonomi Indonesia tercatat hanya tumbuh 4,87 persen pada periode tersebut, yang lebih rendah dibandingkan target yang diharapkan. Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat penyerapan anggaran dan memperluas cakupan berbagai program prioritas, guna memastikan perekonomian kembali menguat.
“Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada belanja negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya. Menurutnya, langkah ini adalah salah satu upaya untuk memastikan bahwa program-program yang ada dapat diimplementasikan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memperluas cakupan program-program prioritas yang telah digulirkan, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberian insentif perpajakan untuk sektor perumahan, serta memperluas target program perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pembukaan Blokir Anggaran untuk Percepatan Belanja Pemerintah
Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran sebesar Rp 86,6 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga. Anggaran tersebut sebelumnya diblokir dalam rangka efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, yang totalnya mencapai Rp 256,1 triliun. Dengan pembukaan blokir anggaran ini, sebagian besar kementerian dan lembaga kini dapat melanjutkan belanja mereka untuk berbagai program yang telah disusun sebelumnya.
“Pembukaan blokir anggaran ini memungkinkan kementerian dan lembaga untuk kembali melaksanakan belanja negara sesuai dengan rencana yang telah disusun, sehingga target-target ekonomi yang lebih besar dapat segera tercapai,” tambah Sri Mulyani. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan anggaran secara lebih optimal dan meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran untuk mendukung program-program prioritas nasional.
Mengatasi Penurunan Belanja Pemerintah pada Kuartal I 2025
Pada Kuartal I 2025, belanja pemerintah sempat mengalami kontraksi sebesar 1,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Sri Mulyani, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini. Salah satunya adalah adanya high base effect dari belanja pada Kuartal I 2024 yang cukup tinggi, terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Di samping itu, pada tahun sebelumnya, pemerintah juga mempercepat belanja bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak El Nino, yang turut mempengaruhi pencapaian belanja pada awal tahun ini.
Namun demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa belanja pemerintah telah mulai meningkat pesat pada akhir Kuartal I setelah adanya pembukaan blokir anggaran. Realisasi belanja yang semula rendah pada bulan Januari, yang hanya tercatat sebesar Rp 24,4 triliun, menunjukkan lonjakan signifikan pada bulan Februari dengan anggaran yang terealisasi mencapai Rp 83,6 triliun. Belanja pemerintah melonjak lebih jauh menjadi Rp 196,1 triliun, atau tumbuh 372 persen dibandingkan Februari.
Meningkatkan Belanja Negara untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi
Secara keseluruhan, hingga akhir Maret 2025, belanja negara tercatat mencapai Rp 620,3 triliun, atau sekitar 17,1 persen dari total target belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun untuk tahun 2025. Belanja pemerintah pusat sendiri menyumbang Rp 413,2 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai Rp 207,1 triliun. Sri Mulyani menilai, meskipun terdapat penurunan belanja pada awal tahun, percepatan belanja di akhir Kuartal I menunjukkan optimisme pemulihan ekonomi yang lebih baik.
"Meski ada penurunan di awal tahun, dengan adanya pembukaan blokir anggaran dan langkah-langkah yang diambil, belanja pemerintah akan semakin dipercepat untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia," jelas Sri Mulyani. Ke depan, diharapkan langkah percepatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi Indonesia.
Fokus pada Program Prioritas untuk Peningkatan Ekonomi
Pemerintah juga terus menekankan pentingnya mengoptimalkan program-program prioritas untuk mendukung pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Program-program tersebut meliputi pemberian bantuan langsung kepada masyarakat, insentif untuk sektor-sektor strategis, dan penguatan sektor perumahan yang diyakini akan membawa dampak positif bagi perekonomian dalam jangka panjang.
Dengan langkah-langkah ini, Sri Mulyani berharap ekonomi Indonesia dapat kembali tumbuh lebih kuat, bahkan di tengah tantangan global yang terus berkembang. Percepatan belanja pemerintah yang dilakukan saat ini diharapkan menjadi salah satu faktor kunci dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan.
"Kecepatan dan efisiensi dalam penyerapan anggaran ini diharapkan dapat menciptakan efek positif yang dapat merangsang aktivitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendukung sektor-sektor yang membutuhkan pemulihan segera," tutup Sri Mulyani.
