JAKARTA – Pemerintah terus memaksimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mewujudkan swasembada energi. Melalui insentif fiskal, pembangunan infrastruktur energi, subsidi, hingga pendanaan transisi menuju energi bersih, APBN menjadi instrumen strategis untuk menjamin ketersediaan energi yang berkelanjutan dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah menyadari bahwa kemandirian energi merupakan fondasi penting bagi pembangunan nasional. Karena itu, berbagai kebijakan fiskal dan pengeluaran strategis telah disiapkan dalam APBN untuk mendorong pertumbuhan sektor energi, khususnya energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Insentif Pajak Pacu Investasi di Sektor Energi
Salah satu langkah utama pemerintah adalah pemberian insentif perpajakan guna menarik investasi di sektor energi. Fasilitas seperti tax holiday, tax allowance, hingga pembebasan bea masuk untuk impor peralatan energi terbarukan telah disiapkan untuk mendorong investor masuk ke sektor yang dikenal padat modal ini.
“Insentif ini bukan sekadar keringanan bagi pelaku usaha, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional,” ujar perwakilan Kementerian Keuangan dalam sebuah diskusi publik.
Berkat insentif ini, investasi di bidang pembangkit listrik tenaga surya, angin, panas bumi, hingga bahan bakar nabati (biofuel) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Selain meningkatkan kapasitas energi nasional, investasi ini turut mendorong penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta pembangunan ekosistem industri energi bersih.
Infrastruktur Energi: Pemerataan dari Sabang hingga Merauke
APBN juga memainkan peran kunci dalam pembangunan infrastruktur energi, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil. Melalui anggaran belanja negara, pemerintah membiayai pembangunan jaringan listrik desa, pembangkit listrik skala kecil, hingga terminal regasifikasi LNG untuk memperkuat distribusi energi nasional.
“Pembangunan infrastruktur energi bukan hanya tentang investasi ekonomi, tetapi juga investasi sosial yang membuka akses ke pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi,” jelas pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Program listrik desa, misalnya, telah berhasil mengaliri listrik ke ratusan ribu rumah tangga di pelosok negeri, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung produktivitas sektor pertanian dan industri rumahan.
Subsidi dan Kompensasi: Menjaga Energi Tetap Terjangkau
Dalam menghadapi fluktuasi harga energi global, pemerintah tetap berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui skema subsidi dan kompensasi. APBN mengalokasikan dana untuk subsidi listrik rumah tangga miskin, subsidi LPG 3 kg, serta kompensasi kepada BUMN energi seperti PLN dan Pertamina.
“Subsidi energi adalah bentuk perlindungan sosial, namun tetap harus dikelola agar tepat sasaran dan tidak membebani APBN secara berlebihan,” terang perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu.
Untuk itu, pemerintah terus menyempurnakan sistem distribusi subsidi berbasis data terpadu kesejahteraan sosial. Langkah ini bertujuan memastikan hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang menerima bantuan, sekaligus meningkatkan efisiensi fiskal negara.
Transisi Energi Bersih: Langkah Strategis Menuju Masa Depan
Sebagai bagian dari komitmen global terhadap penurunan emisi karbon, Indonesia melalui APBN juga mendanai berbagai program transisi energi. Termasuk di dalamnya adalah pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangunan pembangkit EBT, hingga pemberian insentif kendaraan listrik.
“Transisi energi adalah keniscayaan. APBN kita berperan sebagai enabler dalam mendorong pembiayaan awal agar transisi ini bisa berjalan,” kata pejabat ESDM.
Salah satu skema besar yang diadopsi adalah Just Energy Transition Partnership (JETP), yang merupakan kerja sama pembiayaan antara pemerintah Indonesia dengan mitra internasional. Melalui skema ini, Indonesia diharapkan bisa mempercepat pengurangan ketergantungan pada energi fosil dan memperluas penggunaan energi bersih.
APBN sebagai Pilar Swasembada Energi
Semua program dan kebijakan ini menunjukkan bahwa APBN bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan cermin dari arah pembangunan nasional. Dengan menyentuh langsung sektor-sektor strategis energi, APBN menjadi tulang punggung dalam mewujudkan swasembada energi yang berkelanjutan, adil, dan merata.
“APBN adalah milik rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Setiap rupiahnya harus membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas pejabat BKF.
Literasi publik terhadap fungsi dan penggunaan APBN juga menjadi penting agar masyarakat dapat turut mengawasi dan memahami arah kebijakan energi nasional. Swasembada energi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Melalui insentif fiskal, pembangunan infrastruktur, subsidi yang tepat sasaran, dan dukungan untuk transisi energi bersih, APBN menunjukkan perannya yang krusial dalam membangun ketahanan energi Indonesia. Ke depan, peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung arah kebijakan ini akan menjadi kunci keberhasilan menuju Indonesia yang mandiri secara energi dan ramah lingkungan.
