JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa PT Pertamina (Persero) wajib melakukan impor minyak dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi nasional, meskipun terdapat berbagai tantangan logistik dan distribusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat kerja di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Menurutnya, alasan teknis seperti jarak dan waktu pengiriman tidak boleh menjadi hambatan bagi Pertamina untuk memaksimalkan pasokan minyak dari AS.
"Tidak ada alasan (tidak impor dari AS). Toh LPG juga kami impor dari Amerika Serikat," ujar Bahlil secara tegas.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rencana pemerintah untuk memperkuat kerja sama energi dengan Amerika Serikat, sekaligus mengurangi ketergantungan impor migas dari wilayah Timur Tengah dan negara-negara Asia yang selama ini menjadi sumber utama pasokan.
Tantangan Teknis dan Risiko Pengiriman Minyak dari Amerika Serikat
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan bahwa perusahaan sedang mengkaji rencana pengalihan porsi impor minyak bumi dan gas (migas) dari negara lain ke Amerika Serikat. Meski mendukung rencana tersebut, Simon mengakui adanya sejumlah tantangan yang harus diantisipasi.
“Risiko utama adalah dari sisi jarak dan waktu pengiriman dari Amerika Serikat yang jauh lebih panjang, yaitu sekitar 40 hari dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia,” kata Simon saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta.
Selain itu, tantangan lain seperti kesiapan infrastruktur, distribusi, hingga aspek ekonomi dan mitigasi risiko juga menjadi fokus kajian Pertamina agar pengalihan impor minyak ini tidak mengganggu ketahanan energi nasional.
Simon menjelaskan, "Kajian ini merupakan bentuk dukungan Pertamina terhadap negosiasi pemerintah dengan Amerika Serikat. Kami ingin memastikan semua aspek teknis dan risiko dapat diminimalisir sebelum memperbesar porsi impor dari AS."
Kerja Sama Energi yang Sudah Terjalin
Pertamina selama ini telah menjalin kerja sama impor migas dengan Amerika Serikat. Saat ini, porsi impor minyak mentah dari AS mencapai 4 persen dari total kuota impor, sementara untuk LPG dari AS sebesar 57 persen dari total kuota impor.
Nilai kerja sama ini mencapai sekitar 3 miliar dolar AS per tahun, yang menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dan Pertamina dalam memperkuat hubungan bilateral di sektor energi.
Menurut Bahlil, impor minyak dari AS bukan hal baru bagi Indonesia dan telah memberikan manfaat strategis bagi ketahanan energi nasional.
“Dengan memperkuat impor dari AS, kita dapat memperkaya sumber pasokan sehingga tidak bergantung pada satu wilayah saja. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan energi di dalam negeri,” tambah Bahlil.
Strategi Diversifikasi dan Ketahanan Energi Nasional
Kebijakan impor minyak dari Amerika Serikat sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan diversifikasi sumber energi nasional. Hal ini penting mengingat kondisi geopolitik global yang tidak menentu dan fluktuasi harga minyak dunia yang cukup signifikan.
Dengan pengalihan sebagian impor minyak ke AS, diharapkan Indonesia dapat meminimalisir risiko gangguan pasokan yang bisa berdampak pada kestabilan harga BBM dan energi lainnya di dalam negeri.
Selain itu, diversifikasi impor juga bertujuan meningkatkan daya tawar Indonesia dalam negosiasi kontrak pengadaan energi, serta memanfaatkan teknologi dan standar mutu migas yang sudah berkembang di Amerika Serikat.
Dukungan Infrastruktur dan Mitigasi Risiko
Meski mendapat dorongan kuat dari Menteri ESDM, Pertamina tetap harus mengatasi tantangan teknis yang ada. Infrastruktur pelabuhan, jalur distribusi, dan fasilitas penyimpanan harus disiapkan dengan matang agar pasokan minyak dari AS dapat diterima dan didistribusikan dengan efisien.
Simon menegaskan, “Kami terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar risiko teknis dan distribusi dapat diatasi, termasuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait di pelabuhan dan sektor logistik.”
Selain itu, aspek ekonomi seperti biaya pengangkutan dan harga minyak juga menjadi pertimbangan dalam menentukan porsi impor dari AS. Namun, dengan kerja sama pemerintah yang intensif, diharapkan tantangan tersebut dapat dihadapi secara optimal.
Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mewajibkan Pertamina untuk mengimpor minyak dari Amerika Serikat menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber pasokan. Meski ada kendala teknis dan tantangan distribusi, langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi stabilitas energi Indonesia.
Dengan dukungan sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan mitra internasional, Indonesia optimis mampu menghadapi dinamika pasar energi global dan memastikan kebutuhan energi domestik terpenuhi dengan baik.
