JAKARTA – Emiten pengembang energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia berpeluang besar meraih keuntungan dari rencana strategis pemerintah untuk kembali melelang proyek-proyek panas bumi. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah mengumumkan akan melelang 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan 11 Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) sepanjang tahun 2025.
Langkah ini dinilai sebagai angin segar bagi industri energi hijau nasional, khususnya para pelaku usaha dan emiten di sektor EBT yang selama ini menantikan pembukaan proyek baru dengan skala besar dan jaminan keberlanjutan.
Lelang WKP Dilakukan Melalui Platform Digital Genesis
Dalam pernyataan resminya, Kementerian ESDM menyampaikan bahwa proses lelang akan dilakukan secara terbuka melalui Genesis (Geothermal Energy Information System), platform digital milik pemerintah yang dirancang untuk mempercepat tata kelola panas bumi secara transparan dan efisien.
Platform ini memungkinkan pelaku usaha, termasuk perusahaan publik (emiten), untuk mengakses informasi, data eksplorasi, hingga tahapan lelang secara digital. Hal ini menjadi bentuk konkret digitalisasi dalam sektor energi sekaligus komitmen pemerintah mendorong investasi ramah lingkungan.
Potensi Cuan Besar Bagi Emiten Energi Terbarukan
Pelelangan ini memberikan harapan besar bagi perusahaan-perusahaan terbuka yang selama ini bergerak di sektor panas bumi atau tengah melakukan diversifikasi ke energi hijau. Emiten seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), Barito Renewables Energy Tbk (BREN), serta sejumlah perusahaan BUMN dan swasta nasional disebut-sebut siap ikut serta dalam proses lelang.
Dengan potensi energi panas bumi di Indonesia mencapai 23,9 gigawatt (GW) dan pemanfaatannya saat ini masih di bawah 10 persen, peluang pertumbuhan pasar panas bumi sangat terbuka lebar. Hal ini juga akan berdampak langsung pada kinerja keuangan emiten dan nilai kapitalisasi pasar mereka.
Komitmen Pemerintah Dorong Transisi Energi
Rencana lelang ini merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Energi panas bumi sebagai salah satu bentuk energi terbarukan berbasis sumber daya domestik menjadi pilar penting dalam strategi nasional transisi energi.
Menurut Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Karyanto Wibowo, pemerintah tidak hanya memfasilitasi proses lelang, tetapi juga menyiapkan insentif fiskal dan skema pembiayaan risiko eksplorasi guna menarik minat investor dan emiten.
“Panas bumi adalah sumber energi bersih yang tersedia melimpah di Indonesia. Melalui lelang WKP dan PSPE ini, kami ingin mendorong keterlibatan sektor swasta dan emiten untuk mempercepat pemanfaatannya,” ujar Karyanto dalam keterangannya.
WKP Strategis Menjadi Incaran Pelaku Usaha
Beberapa WKP yang akan dilelang tahun ini berada di lokasi-lokasi strategis yang telah lama menjadi incaran pelaku usaha, di antaranya wilayah di Sumatra Barat, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini dikenal memiliki potensi energi panas bumi tinggi, namun belum tergarap secara optimal.
Selain itu, penugasan PSPE juga memberi kesempatan lebih luas bagi emiten untuk mengkaji kelayakan ekonomi dan teknis proyek sebelum memasuki tahap pengembangan. Proses ini penting untuk mengurangi risiko investasi di sektor panas bumi yang memiliki karakteristik padat modal dan berisiko tinggi di fase eksplorasi.
Respon Positif Pasar Modal dan Investor
Kabar tentang lelang WKP panas bumi disambut positif oleh pelaku pasar modal. Analis dari beberapa sekuritas menilai rencana ini akan menjadi katalis positif bagi harga saham emiten yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bisnis energi panas bumi.
Analis energi dari PT XYZ Sekuritas, Rinaldi Gunawan, menyebut bahwa pelelangan ini akan memberi sinyal kuat ke investor mengenai keseriusan Indonesia menggarap potensi EBT.
“Jika proses ini berjalan lancar dan konsisten, emiten seperti PGEO, BREN, dan lainnya bisa menikmati pertumbuhan signifikan, baik dari sisi kapasitas produksi maupun valuasi di pasar saham,” kata Rinaldi.
Tantangan Tetap Ada: Regulasi dan Akses Pendanaan
Meski prospek proyek panas bumi menjanjikan, sejumlah tantangan tetap menjadi perhatian, seperti perizinan lahan, risiko geologi saat eksplorasi, serta kebutuhan investasi yang besar. Menurut data Kementerian ESDM, pengembangan satu WKP bisa membutuhkan dana hingga USD 200 juta–300 juta tergantung pada kapasitas dan kondisi lokasi.
Untuk itu, pemerintah akan terus menggandeng lembaga keuangan nasional maupun internasional guna memperkuat akses pendanaan murah bagi emiten dan investor di sektor ini. Keterlibatan lembaga seperti Bank Dunia, ADB, dan IFC telah menjadi bagian dari strategi pembiayaan risiko proyek EBT di Indonesia.
Lelang Jadi Ujian Serius Keseriusan Transisi Energi
Para pengamat energi menilai, proses lelang WKP 2025 ini akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam membuktikan komitmennya terhadap transisi energi. Pelibatan emiten dan dunia usaha harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan kompetitif.
“Panas bumi bukan hanya proyek energi, tetapi juga instrumen geopolitik dan ekonomi nasional. Jika dikelola baik, kita bisa menjadi pemain utama energi bersih di Asia Tenggara,” ujar pakar energi Dr. M. Hadiwinoto dari Universitas Indonesia.
Momentum Emas untuk Emiten Panas Bumi
Dengan akan dilaksanakannya lelang 10 WKP dan 11 PSPE oleh Kementerian ESDM tahun ini, peluang besar terbuka lebar bagi para emiten energi terbarukan di Indonesia. Bukan hanya untuk meningkatkan portofolio bisnis, tetapi juga untuk mendukung transisi energi nasional menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Dengan keterlibatan aktif sektor swasta, regulasi yang mendukung, serta digitalisasi proses melalui Genesis, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mempercepat pemanfaatan energi panas bumi secara masif.
