JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen serius dalam menyediakan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Realisasi program rumah murah ini telah mencapai 137.931 unit yang tersebar di berbagai segmen pekerjaan, mulai dari anggota TNI/Polri, guru, tenaga kesehatan, wartawan hingga buruh.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan bentuk keberhasilan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dengan berbagai latar belakang pekerjaan.
“Mulai dari 1 Januari hingga 27 Mei 2025, realisasi rumah subsidi kredit perumahan rakyat (KPR) FLPP mulai dari proses pembangunan hingga ready stock telah mencapai 137.931 unit. Total realisasi KPR FLPP sebanyak 95.874 unit atau kurang lebih sudah mencapai 43% dari alokasi existing,” ujar Heru dalam konferensi pers.
Fokus Program FLPP untuk Berbagai Segmen Masyarakat
Program FLPP menjadi andalan pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses kepemilikan rumah dengan harga terjangkau dan cicilan ringan. Berbeda dengan skema KPR komersial, FLPP memberikan subsidi langsung berupa bunga ringan yang dapat menekan biaya cicilan rumah.
Skema ini menyasar berbagai segmen masyarakat mulai dari aparat keamanan seperti TNI dan Polri, guru yang berperan penting dalam sektor pendidikan, tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan di sektor kesehatan, hingga wartawan dan buruh sebagai pekerja yang berkontribusi dalam pembangunan nasional.
“Pemerintah berkomitmen untuk menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari segi profesi,” jelas Heru.
Peran BP Tapera dalam Mendukung FLPP
BP Tapera sebagai lembaga pengelola dana tabungan perumahan rakyat memiliki peran vital dalam menyalurkan dan mengelola dana FLPP agar tepat sasaran dan berdampak maksimal. Selain memonitor realisasi pembangunan rumah, BP Tapera juga bertugas memastikan proses administrasi dan penyaluran subsidi berjalan transparan dan akuntabel.
Heru menambahkan, upaya BP Tapera terus ditingkatkan untuk memastikan target rumah subsidi dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pengembang, bank penyalur, serta pemerintah daerah agar program FLPP berjalan optimal dan tidak terkendala birokrasi,” tambahnya.
Dampak Positif terhadap Sektor Properti dan Ekonomi
Peningkatan realisasi program rumah murah FLPP tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang memperoleh rumah, tapi juga berdampak positif terhadap sektor properti dan perekonomian nasional. Permintaan hunian yang stabil melalui program subsidi dapat mendorong pertumbuhan industri konstruksi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat sektor-sektor terkait seperti bahan bangunan dan jasa.
Para pengembang pun semakin terdorong untuk aktif berpartisipasi dalam program FLPP, mengingat dukungan pemerintah berupa subsidi bunga dan kemudahan pembiayaan yang membantu mempercepat pembangunan proyek-proyek perumahan.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski sudah mencapai angka yang cukup signifikan, Heru Pudyo Nugroho mengakui bahwa masih ada tantangan dalam pelaksanaan program ini. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan lahan di kawasan strategis, birokrasi yang terkadang memperlambat proses pembangunan, serta kebutuhan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat lebih paham dan antusias mengikuti program.
“Kami terus berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan swasta. Harapan kami, realisasi program rumah murah ini bisa terus meningkat dan memberikan manfaat yang luas,” kata Heru.
Langkah Pemerintah untuk Perluasan Program
Pemerintah juga berencana memperluas cakupan program FLPP dengan menambah alokasi dana dan memperbaiki regulasi agar lebih fleksibel dan inklusif. Hal ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang belum tersentuh oleh program subsidi perumahan.
“Kami melihat kebutuhan perumahan di Indonesia masih sangat besar, dan program FLPP adalah salah satu solusi utama untuk mengatasi backlog perumahan nasional,” ungkap Heru.
Program rumah murah melalui skema FLPP menunjukkan kemajuan signifikan sepanjang tahun 2025 dengan realisasi mencapai 137.931 unit. Langkah ini membuktikan komitmen pemerintah dan BP Tapera dalam memberikan akses hunian layak bagi berbagai segmen masyarakat di Indonesia, dari TNI/Polri hingga buruh.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola, pengembang, dan masyarakat diyakini akan terus mempercepat pencapaian target program rumah subsidi ini. Dengan langkah strategis dan dukungan yang konsisten, FLPP diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi krisis perumahan dan memperkuat perekonomian nasional.
