JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan anggaran besar mencapai sekitar Rp249,5 triliun atau setara US$15,5 miliar untuk pengadaan produk energi dari Amerika Serikat (AS). Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam negosiasi perdagangan agar Indonesia tidak dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Selain itu, belanja produk energi ke AS juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara efektif.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa tahun ini terjadi lonjakan signifikan dalam nilai impor produk energi dari AS. Jika pada tahun lalu angka impor energi Indonesia dari AS hanya mencapai US$4,2 miliar, tahun ini pemerintah telah menyiapkan dana lebih dari tiga kali lipat untuk transaksi tersebut.

“Jadi untuk tahun ini sesuai dengan komitmen kita untuk trade balance antara Indonesia dengan Amerika, ini akan menyesuaikan dengan negosiasi,” jelas Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Dalam anggaran tersebut, produk energi yang akan dibeli dari AS mencakup Liquefied Petroleum Gas (LPG), crude oil (minyak mentah), dan Liquefied Natural Gas (LNG). Masing-masing produk ini memiliki peranan penting dalam memastikan ketersediaan energi nasional.

Yuliot menjelaskan, impor LPG dari AS akan mengalami peningkatan karena Indonesia membutuhkan pasokan yang lebih besar dari komoditas ini. LPG sendiri menjadi kebutuhan vital bagi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan gas ini sebagai sumber energi utama.

Selain LPG, crude oil menjadi komoditas utama yang turut masuk dalam rencana impor dari AS. Menariknya, selama ini Indonesia memang telah mengimpor minyak mentah dari AS, namun pengiriman tersebut umumnya dilakukan lewat negara ketiga. Kali ini, pemerintah berupaya mencatat langsung impor crude oil yang datang langsung dari AS untuk memperkuat catatan resmi perdagangan bilateral.

“Selama ini kan juga kita mengimpor crude, ada yang dari Amerika tetapi melalui negara lain. Jadi nanti akan diusahakan pencatatan langsung untuk impor dari Amerika,” ungkap Yuliot.

Produk LNG juga termasuk dalam komoditas yang menjadi bagian dari rencana impor. LNG menjadi komoditas penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik dan industri yang semakin meningkat di dalam negeri.

Namun demikian, untuk produk Bahan Bakar Minyak (BBM) pemerintah masih melakukan kajian dan pertimbangan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan Indonesia tengah berfokus pada peningkatan produksi BBM domestik, terutama setelah adanya progres perbaikan dan upgrade teknologi kilang-kilang minyak dalam negeri.

“Untuk BBM kita masih melihat, karena untuk BBM itu kan juga kita di dalam negeri kan juga diusahakan peningkatan produksi di dalam negeri, dengan selesainya progres untuk perbaikan yang ada di kilang-kilang dalam negeri, kemudian upgrade teknologi kita juga akan melihat sebagian besar kebutuhan itu akan berasal dari dalam negeri,” kata Yuliot.

Meski nilai dan jenis produk energi yang akan dibeli sudah dipetakan, Yuliot mengaku belum dapat memberikan rincian detail mengenai volume atau kuantitas impor tersebut. Hal ini masih bergantung pada hasil akhir proses negosiasi antara Indonesia dan AS.

“Tergantung dari negosiasi yang dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian,” kata Yuliot menegaskan.

Negosiasi ini menjadi sangat strategis mengingat potensi tarif impor 32 persen yang akan dikenakan oleh AS terhadap produk energi impor Indonesia dapat berdampak besar pada harga dan kelangsungan pasokan energi nasional. Dengan melakukan kesepakatan yang menguntungkan, Indonesia berharap mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dalam negeri.

Upaya pemerintah ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan AS, khususnya di sektor energi yang selama ini terus berkembang. Selain sebagai mitra dagang, AS juga menjadi salah satu negara produsen energi terbesar di dunia dengan teknologi maju dan kapasitas produksi yang besar.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk diversifikasi sumber energi, guna meningkatkan ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Dengan menyiapkan dana sebesar Rp249,5 triliun, Indonesia berharap dapat memastikan pasokan energi yang cukup dan stabil dari AS sekaligus menekan potensi kenaikan biaya akibat tarif impor yang tinggi.

Pemerintah terus melakukan koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga terkait guna memastikan proses impor dan negosiasi dapat berjalan lancar, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Rencana pengadaan energi dalam jumlah besar dari AS ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi target pemenuhan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, keputusan strategis ini menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan pasar energi global dan menempatkan sektor energi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.