JAKARTA - Di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah tegas dan inovatif dengan meluncurkan program bantuan tunai yang akan didistribusikan kepada seluruh warga negara. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada tanggal 21 Juli 2025 dan menjadi bagian utama dari strategi pemerintah untuk mendorong konsumsi domestik sekaligus menstabilkan ekonomi nasional yang sedang menghadapi tantangan berat.
Langkah ini berangkat dari persetujuan Kabinet Korea Selatan terhadap anggaran tambahan sebesar 31,8 triliun won, setara dengan sekitar Rp 378,5 triliun. Anggaran ini telah disahkan oleh Majelis Nasional, menandai komitmen kuat pemerintahan Lee Jae Myung untuk mengatasi perlambatan ekonomi melalui stimulus fiskal yang luas dan menyasar semua lapisan masyarakat.
Program bantuan tunai ini dirancang sebagai insentif langsung yang akan diterima oleh seluruh warga Korea Selatan yang tinggal di negara tersebut. Masing-masing akan memperoleh satu kali pembayaran sebesar 150 ribu won, atau sekitar Rp 1,7 juta. Besaran nominal ini ditargetkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar kembali menggairahkan konsumsi domestik, salah satu pilar utama penggerak ekonomi nasional.
Namun, bantuan ini tidak bersifat tunggal atau seragam. Pemerintah juga menyiapkan bantuan tambahan yang lebih besar untuk kelompok masyarakat yang lebih rentan secara ekonomi. Individu dalam rumah tangga yang tergolong hampir miskin dan keluarga dengan orang tua tunggal akan menerima tambahan pembayaran sebesar 300 ribu won, sekitar Rp 3,5 juta. Sementara penerima tunjangan hidup dasar akan mendapatkan bantuan sebesar 400 ribu won atau setara dengan Rp 4,7 juta.
Pemerintah juga memperhatikan keseimbangan pembangunan wilayah melalui skema tambahan khusus. Warga yang tinggal di luar wilayah metropolitan Seoul, termasuk provinsi Gyeonggi dan Incheon, akan mendapatkan tambahan dana sebesar 30 ribu won, atau sekitar Rp 357 ribu. Ini sebagai insentif untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah-daerah yang lebih jauh dari pusat ekonomi utama.
Lebih jauh lagi, penduduk yang tinggal di 84 komunitas pedesaan dan nelayan yang mengalami penurunan populasi secara nasional juga akan mendapatkan tambahan bantuan sebesar 50 ribu won (sekitar Rp 525 ribu). Program ini diharapkan dapat membantu daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan demografis dan ekonomi agar tetap berdaya dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.
Pembayaran bantuan ini tidak hanya dilakukan sekali. Tahap kedua distribusi bantuan dijadwalkan berlangsung antara 22 September hingga 31 Oktober. Pada tahap ini, pemerintah akan memberikan tambahan pembayaran sebesar 100 ribu won (sekitar Rp 1,1 juta) kepada 90 persen penerima dengan pendapatan terendah. Penentuan penerima tahap kedua akan dilakukan melalui proses penyaringan pendapatan yang didasarkan pada data premi asuransi kesehatan nasional, dengan kriteria yang akan diumumkan secara resmi pada bulan September.
Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Kim Min-jae, yang memimpin gugus tugas antar lembaga yang mengawasi pelaksanaan program ini, pemerintah berkomitmen untuk mempersiapkan pelaksanaan program secara menyeluruh. “Kami akan memastikan persiapan menyeluruh untuk peluncuran pembayaran ini sehingga dapat berfungsi sebagai katalisator pemulihan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi dan mendukung mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Pemberian bantuan tunai oleh pemerintah Korea Selatan bukanlah hal baru. Selama pandemi COVID-19, negara ini juga pernah menyalurkan paket stimulus serupa untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi yang lesu. Namun, program tahun 2025 ini merupakan yang terbesar dan paling menyeluruh dalam sejarah negara tersebut, baik dari segi cakupan maupun nilai bantuan yang diberikan.
Situasi ekonomi Korea Selatan sendiri memang sedang menghadapi tekanan signifikan. Pada kuartal pertama tahun ini, ekonomi negara tersebut mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen, menjadi penurunan pertama sejak kuartal kedua tahun lalu. Penurunan ini memicu kekhawatiran akan kemungkinan resesi, terutama jika tren negatif berlanjut pada kuartal berikutnya.
Kontraksi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, melemahnya produksi industri yang merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Kedua, konsumsi domestik yang lesu akibat berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi dan daya beli yang menurun. Ketiga, penurunan ekspor sebagai dampak ketegangan perdagangan dan kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang membebani sektor-sektor utama seperti semikonduktor, otomotif, dan baja.
Selain faktor ekonomi, ketidakpastian politik di dalam negeri serta situasi global yang tidak stabil turut memperparah kondisi ekonomi Korea Selatan. Kondisi ini membuat pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan tepat agar pertumbuhan ekonomi tidak terpuruk lebih dalam.
Dalam konteks tersebut, kebijakan bantuan tunai secara langsung ke masyarakat diharapkan menjadi stimulus yang efektif untuk membangkitkan kembali gairah konsumsi. Dengan peningkatan daya beli warga, diharapkan roda perekonomian dapat berputar lebih cepat dan mendorong aktivitas bisnis di berbagai sektor.
Pemberian bantuan tunai ini juga memiliki nilai sosial yang penting. Selain membantu menjaga stabilitas ekonomi, bantuan ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak perlambatan ekonomi.
Melalui kebijakan ini, pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa pemulihan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor bisnis atau pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Dengan bantuan langsung, diharapkan konsumsi domestik meningkat, usaha kecil dan menengah dapat terdorong, dan kondisi sosial dapat lebih kondusif.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, langkah Korea Selatan ini menjadi salah satu contoh bagaimana negara-negara maju mencoba mengelola risiko perlambatan ekonomi dengan inovasi kebijakan fiskal yang inklusif dan menyentuh langsung masyarakat luas. Harapannya, kebijakan ini mampu menjadi jembatan yang mengantarkan ekonomi Korea Selatan kembali ke jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil.
