JAKARTA - Upaya mempercepat tercapainya swasembada energi di Indonesia kini mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini belum terjangkau listrik secara memadai. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menunjukkan langkah nyata dalam memperluas akses listrik, khususnya menggunakan energi baru dan terbarukan. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT).

Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh Menteri Bahlil merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil di desa. “Kami apresiasi komitmen Pak Bahlil yang begitu total membangun negeri. Perhatian beliau terhadap masyarakat desa, terutama yang belum teraliri listrik, bukan sekadar janji politik. Ini bukti keberpihakan nyata,” kata Riza usai pertemuan strategis dengan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Pradana Indraputra, di kantor Kemendes PDT.

Pertemuan tersebut membahas percepatan elektrifikasi di desa-desa melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dengan fokus utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Inisiatif ini diharapkan dapat menuntaskan masalah yang selama ini dialami desa-desa tertinggal, yang masih harus bergelut dengan kondisi minim listrik atau bahkan tanpa akses listrik sama sekali.

Riza menjelaskan bahwa ketimpangan akses listrik di desa-desa sangat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi. Banyak desa yang masih “gelap gulita” dan hanya mendapatkan listrik dalam hitungan jam setiap harinya. Kondisi ini berdampak serius, mulai dari anak-anak yang tidak bisa belajar di malam hari hingga puskesmas yang kesulitan memberikan pelayanan kesehatan optimal.

“Tanpa listrik, anak-anak tak bisa belajar di malam hari. Puskesmas kesulitan, ekonomi desa mati suri. Ini soal keadilan sosial,” ujarnya dengan tegas.

Menyadari pentingnya peranan listrik sebagai pondasi utama pembangunan, Kemendes PDT berkomitmen untuk membantu percepatan program tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah penyediaan data validasi terkait desa-desa yang menjadi target pemasangan PLTS, yang jumlahnya berkisar antara 3.000 hingga 10.000 desa. Data ini akan disalurkan kepada Kementerian ESDM dan PT PLN agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, Kemendes juga menyiapkan langkah integrasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga desa lain dalam pengelolaan energi listrik di wilayah mereka masing-masing. Ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian desa sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pasokan listrik.

“Ini bukan sekadar proyek pembangunan. Ini gerakan moral untuk memutus mata rantai ketertinggalan. Listrik bukan cuma cahaya, tapi harapan masa depan,” tegas Riza.

Sebelumnya, Menteri Desa Yandri Susanto juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Bahlil. Mereka bersepakat bahwa pembangunan harus dimulai dari desa, sesuai dengan visi Presiden yang menekankan pentingnya pembangunan dari pinggiran. Desa menjadi subjek utama dalam agenda kemandirian energi nasional yang sedang digalakkan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah menggenjot percepatan akses listrik, khususnya di wilayah Timur Indonesia yang selama ini tertinggal jauh dalam hal ketersediaan energi. Wilayah ini mendapat prioritas utama karena masih minim pasokan listrik, yang menjadi hambatan bagi pembangunan sosial ekonomi setempat.

“Kami sedang siapkan percepatan dan anggarannya,” jelas Dadan.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025–2034, pemerintah merencanakan pembangunan transmisi listrik sepanjang 49 ribu kilometer. Infrastruktur ini sangat penting untuk menyalurkan listrik dari sumber energi terbarukan ke wilayah-wilayah yang selama ini minim suplai listrik.

“Transmisi ini akan menjadi upaya kita menuju kedaulatan energi nasional. Bukan hanya komprehensif dan berkelanjutan, tapi juga inklusif. Semua rakyat harus merasakan manfaatnya,” pungkas Dadan.

Langkah-langkah strategis ini menandai upaya kolektif pemerintah untuk menghapus ketimpangan energi di seluruh pelosok negeri. Dengan dukungan lintas kementerian dan sinergi dengan berbagai lembaga desa, target swasembada energi di masa depan bukan lagi sekadar mimpi.

Pentingnya mempercepat elektrifikasi di desa-desa bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar semata, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang memajukan kesejahteraan masyarakat secara luas. Program PLTS yang dikembangkan diharapkan menjadi solusi yang ramah lingkungan sekaligus efektif dalam mengatasi keterbatasan akses listrik di wilayah terpencil.

Inisiatif ini juga membuka peluang pengembangan ekonomi baru di desa, seperti usaha mikro dan kecil yang bergantung pada listrik, peningkatan kualitas pendidikan melalui fasilitas belajar yang lebih memadai, dan layanan kesehatan yang semakin baik berkat pencahayaan dan peralatan medis yang memadai.

Dukungan penuh dari Kemendes PDT menjadi faktor kunci agar program percepatan swasembada energi dapat berjalan lancar dan memberikan hasil nyata di lapangan. Sinergi antara kementerian dan pemerintahan desa memastikan bahwa energi tidak lagi menjadi penghalang, melainkan pendorong utama kemajuan desa dan kesejahteraan rakyat.

Dengan semangat membangun negeri dari pinggiran, upaya ini menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan pemerintah hadir untuk menjawab kebutuhan rakyat secara nyata dan berkelanjutan. Energi bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga simbol harapan dan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.