JAKARTA - Ketika harga properti di banyak wilayah terus merangkak naik dan menjadi beban berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hadirnya program rumah murah di Majalengka menjadi angin segar sekaligus jawaban atas kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau. Melalui kolaborasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank BJB, serta pengembang lokal, pembangunan seribu unit rumah murah segera direalisasikan di daerah tersebut.

Program KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang digagas BP Tapera menjadi instrumen penting dalam memudahkan akses kepemilikan rumah pertama, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pekerja, dan buruh yang selama ini sulit mewujudkan impian tersebut. Asisten Manajer Pemasaran Pembiayaan Program BP Tapera, Berdi Dwiyanto, menegaskan bahwa skema pembiayaan ini sangat ramah di kantong masyarakat. Dengan bunga tetap hanya 5 persen selama tenor 20 tahun, uang muka (DP) yang ringan sebesar 1 persen, serta cicilan mulai dari Rp 1 jutaan, solusi ini benar-benar dirancang untuk meringankan beban calon pembeli.

Berdi juga menambahkan, “KPR FLPP ini dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah. Skema bunganya tetap 5 persen selama tenor 20 tahun, DP hanya 1 persen, dan cicilan mulai dari Rp1 jutaan.” Ia menekankan pula bahwa program ini difokuskan untuk mempercepat pemilikan rumah pertama yang selama ini menjadi tantangan besar bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas.

Dari total kuota 10.000 unit rumah murah yang dialokasikan untuk wilayah Jawa Barat, Majalengka mendapatkan jatah 1.000 unit. Angka ini bukan sekadar target pembangunan, melainkan cerminan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam membuka akses hunian yang lebih luas dan merata bagi masyarakat di daerah tersebut.

Sinyal positif dari program ini juga didukung oleh nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara BP Tapera, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Bank BJB. Kerjasama ini diharapkan mampu mengakselerasi penyaluran pembiayaan dan memastikan rumah-rumah murah tersebut benar-benar tepat sasaran.

“Kami terus melakukan sosialisasi di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Majalengka, agar masyarakat lebih mengetahui dan bisa memanfaatkan program ini,” jelas Berdi.

Program KPR FLPP menetapkan persyaratan yang cukup mudah diakses oleh masyarakat, yakni calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia, belum pernah memiliki rumah, berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan memiliki penghasilan maksimal Rp 8,5 juta untuk lajang serta Rp 10 juta untuk yang sudah menikah. Selain itu, calon debitur harus lolos kelayakan kredit dari bank penyalur.

Dalam kemudahan akses teknologi, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui aplikasi SiKasep yang tersedia di Google Play Store. Masyarakat juga dapat memantau ketersediaan rumah FLPP melalui situs resmi BP Tapera, sehingga transparansi dan kemudahan akses terjaga.

Feti Febriyanti, Manager Relasi dan Pemasaran Bisnis Divisi KPR & KKB Bank BJB, memaparkan bahwa harga rumah FLPP di Majalengka berkisar Rp166 juta. Harga yang relatif terjangkau ini merupakan peluang emas bagi ASN muda dan masyarakat umum yang ingin segera memiliki rumah pertama.

“Program ini sangat cocok bagi ASN muda dan masyarakat yang belum memiliki rumah. Jangan ditunda karena harga rumah akan terus naik, lokasi makin jauh dari pusat kota, dan luas tanah makin kecil,” ujar Feti.

Beberapa pengembang properti di Majalengka yang sudah bekerja sama dengan Bank BJB antara lain Alam Asri Majalengka di Desa Karayunan, Kecamatan Cigasong; Kota Impian Cijati di Desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkiran; dan Bumi Ligung Indah di Desa Buntu, Kecamatan Ligung. Kolaborasi ini menunjukkan kesiapan berbagai pihak untuk menghadirkan hunian berkualitas dan terjangkau di wilayah tersebut.

Dukungan dari Pemerintah Daerah juga sangat kuat. Plt Kepala BKPSDM Majalengka, H. Gatot Sulaeman, yang mewakili Bupati Majalengka H. Eman Suherman dalam sosialisasi daring, mengapresiasi program FLPP yang tidak hanya menyajikan rumah murah tetapi juga menggambarkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan.

“Daripada terus menyewa rumah atau kos, lebih baik memiliki rumah sendiri dengan mencicil. Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh ASN, terutama yang masih muda,” tegas Gatot.

Ia pun mengingatkan masyarakat agar aktif mencari informasi dan segera mengajukan permohonan KPR FLPP sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari program ini.

Program rumah murah di Majalengka ini menjadi solusi konkret menghadapi tingginya harga properti yang selama ini menjadi penghambat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Cicilan ringan, DP minimal, serta prosedur yang transparan dan mudah diakses diharapkan dapat meningkatkan jumlah pemilik rumah baru, sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Upaya sosialisasi yang terus digencarkan tidak hanya bertujuan agar program tepat sasaran, tetapi juga agar masyarakat memahami prosedur dan manfaat jangka panjang dari memiliki rumah sendiri. Dengan bertambahnya jumlah rumah yang dimiliki warga, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta pembangunan infrastruktur pendukung.

Keseriusan BP Tapera, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bank BJB, dan pengembang properti dalam mewujudkan program rumah murah di Majalengka patut dijadikan contoh. Kolaborasi ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan segala kemudahan dan dukungan yang ada, masyarakat Majalengka diharapkan tidak melewatkan kesempatan untuk memiliki rumah pertama melalui KPR FLPP. Program ini bukan hanya menyediakan hunian, tetapi membuka peluang dan harapan baru untuk kehidupan yang lebih layak dan sejahtera.