JAKARTA - Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kini menjadi fokus perhatian terkait pengelolaan sektor pertambangan, terutama tambang galian C. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya peran perusahaan tambang dalam memenuhi kewajiban administratif dan finansial demi menunjang pembangunan daerah. Saat ini, tercatat delapan perusahaan tambang galian C yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan beroperasi resmi sesuai ketentuan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP dan Nakertrans) Kabupaten Abdya memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap perusahaan tambang memenuhi persyaratan administratif sebelum beroperasi. Pelaksana Harian Kepala DPMPTSP dan Nakertrans Abdya, Drh. Rsez Muntasir, menegaskan bahwa seluruh perusahaan tambang galian C yang telah datang mengurus izin ke kantor tersebut, sudah mengantongi izin resmi. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan yang baik dari para pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku.

Muntasir menjelaskan lebih lanjut, bahwa meskipun DPMPTSP Abdya memiliki peran signifikan dalam proses perizinan, kewenangan penerbitan IUP sebenarnya berada di tingkat provinsi. Fungsi pemerintah kabupaten lebih bersifat memberikan rekomendasi setelah memverifikasi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Ini adalah mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa perusahaan benar-benar siap dan patuh terhadap aturan sebelum mendapatkan izin beroperasi.

Untuk proses pengurusan rekomendasi, perusahaan tambang wajib melengkapi sejumlah dokumen penting seperti profil perusahaan, rekomendasi dari desa, masyarakat, dan camat setempat, serta izin lingkungan. Muntasir menegaskan bahwa jika ada satu saja dokumen yang tidak lengkap, rekomendasi tidak akan diberikan. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan transparansi dan keteraturan administrasi dalam sektor pertambangan.

Perusahaan tambang yang saat ini beroperasi dengan IUP di Abdya antara lain PT Haka Cipta Loka, PT Bumi Hikmah Sentosa, dan PT Manggeng Makmur Lestari yang berlokasi di Gampong Kaye Aceh Kecamatan Lembah Sabil. Selain itu, ada juga CV Telaga Mutiara Abadi di Gampong Ie Mirah Kecamatan Babahrot. Dua perusahaan lain yang beroperasi di Gampong Babahlhung Kecamatan Blangpidie adalah CV Busa Bhara Wasista yang bergerak di bidang urug dan CV Bursa Bhara Wasista yang berfokus pada sirtu. Perusahaan CV Anugrah Wirda Jaya di Gampong Adan Kecamatan Tangan-tangan dan CV Bina Rakan di Gampong Guhang Kecamatan Blangpidie juga termasuk dalam daftar ini.

Meskipun izin diberikan oleh provinsi, Muntasir menegaskan bahwa kewajiban membayar retribusi daerah tetap melekat pada perusahaan tambang. Retribusi ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Abdya. Dengan demikian, kontribusi perusahaan tambang tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga secara finansial mendukung daerah.

“Selama prosesnya sesuai aturan, kita mendukung investasi. Tapi tetap, rekomendasi hanya kita berikan jika semua syarat dipenuhi,” tegas Muntasir. Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas pemerintah daerah dalam memastikan bahwa investasi pertambangan harus berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pengawasan yang ketat terhadap perusahaan tambang sangat penting mengingat potensi sumber daya alam yang besar di Abdya. Pemerintah daerah berkomitmen menjalankan peran pengawasannya agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan dampak negatif baik lingkungan maupun sosial. Selain itu, penerapan regulasi yang tegas bertujuan mencegah praktik ilegal atau penyalahgunaan izin yang dapat merugikan daerah dan masyarakat.

Peran DPMPTSP dan Nakertrans Abdya dalam memberikan rekomendasi ini juga penting sebagai penghubung antara pemerintah provinsi dan pelaku usaha di tingkat lokal. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan proses perizinan berjalan lancar tanpa mengabaikan aspek kepatuhan dan tanggung jawab sosial.

Selain aspek perizinan dan administrasi, kewajiban membayar retribusi daerah juga menjadi poin utama yang harus dipatuhi perusahaan tambang. Retribusi ini digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perusahaan tambang yang beroperasi di Abdya tidak hanya diharapkan memenuhi standar operasional dan administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam aspek fiskal.

Komitmen pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengelola sektor pertambangan juga menjadi sinyal positif bagi investor. Dengan kepastian regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, investor dapat merasa yakin bahwa kegiatan usaha mereka berjalan sesuai koridor hukum dan tata kelola yang baik. Ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Ke depan, kerjasama antara pemerintah daerah, pelaku usaha tambang, dan masyarakat setempat perlu terus diperkuat. Hal ini agar pengelolaan sumber daya alam di Abdya dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sehingga hasil pertambangan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, upaya memastikan perusahaan tambang memenuhi kewajiban administratif dan fiskal melalui pembayaran retribusi daerah merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan mekanisme pengawasan dan perizinan yang jelas, Abdya dapat memaksimalkan potensi sumber daya alamnya sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan.

Pernyataan tegas dari Pelaksana Harian Kepala DPMPTSP dan Nakertrans Abdya, Drh. Rsez Muntasir, memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah serius menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap sektor pertambangan. Kepatuhan perusahaan terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam menciptakan sektor tambang yang sehat, transparan, dan berkontribusi nyata terhadap kemajuan daerah.

Melalui pendekatan ini, Abdya berharap bisa menjadi contoh pengelolaan tambang yang baik dan berwawasan lingkungan di tingkat nasional. Keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam akan menjadi pijakan untuk pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.