JAKARTA - Dalam upaya mendorong sektor konstruksi dan mendorong kenaikan kualitas hunian masyarakat, pemerintah segera meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan anggaran besar. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memberi konfirmasi bahwa regulasi pendukungnya tengah finalisasi. Namun, penyaluran dana untuk kontraktor UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baru dapat diwujudkan tahun depan melalui RAPBN 2026.

Program KUR Perumahan menawarkan dua jalur: bagi kontraktor UMKM untuk membangun hunian secara massal, serta bagi masyarakat MBR untuk merenovasi rumah lama menjadi tempat usaha. Total plafon mencapai Rp130 triliun, dengan Rp117 triliun dialokasikan untuk pengembang UMKM dan Rp13 triliun untuk renovasi perumahan perorangan.

Plafon Besar untuk Kontraktor UMKM

Untuk mendukung kontraktor skala kecil dan menengah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah menaikkan plafon pinjaman produktif hingga Rp5 miliar. Besaran ini jauh melampaui plafon KUR usaha sebelumnya yang maksimal Rp500 juta, sehingga kontraktor kini memiliki kemungkinan membangun 38–40 unit rumah tipe 36 per skema pinjaman dengan tenor empat hingga lima tahun.

Dengan akses kredit sebesar Rp5 miliar, kontraktor UMKM kini berpeluang melakukan ekspansi usaha lebih signifikan, membangun hunian layak dan memperkuat kemandirian sektor konstruksi lokal. Tenor hingga lima tahun memungkinkan mekanisme pengembalian yang teratur tanpa membebani cash flow.

Renovasi Rumah untuk Masyarakat MBR

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp13 triliun khusus untuk masyarakat MBR yang ingin merenovasi rumahnya agar siap dipakai sebagai tempat usaha. Menurut Airlangga, kredit ini disalurkan secara perorangan, tepat untuk mereka yang ingin meningkatkan nilai rumah sekaligus membuka peluang pemasukan tambahan.

Program renovasi ini mencakup berbagai kebutuhan, seperti penambahan ruangan, penyesuaian tampilan toko kecil, hingga penyempurnaan fasilitas agar layak digunakan untuk usaha mikro. Dengan adanya KUR Perumahan, masyarakat dapat memperbaiki kondisi hunian tanpa harus mengeluarkan dana besar di muka.

Subsidi Bunga 5 Persen: Ringankan Beban Pemohon

Salah satu fitur unggulan program ini adalah adanya subsidi bunga sebesar 5 persen. Subsidi ini berlaku baik bagi kontraktor UMKM maupun MBR, dan dapat digunakan pada produk perbankan Himbara maupun bank swasta.

Airlangga menyatakan: “Subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi, yang small medium enterprise, pemerintah memberikan fixed subsidi bunga sebesar 5 persen.” Dengan bantuan ini, jika suku bunga pasar di bank mencapai 11 persen, peminjam hanya perlu membayar 6 persen. Jika bank mengenakan bunga 12 persen, maka cicilan efektifnya menjadi 7 persen.

Mekanisme ini memberikan efisiensi biaya bagi peminjam dan memastikan dukungan pemerintah benar-benar dirasakan secara langsung.

Mengapa Skema Ini Diperlukan?

Program KUR Perumahan ini dirancang sebagai solusi bagi dua segmen berbeda namun saling berkesinambungan: kontraktor UMKM sebagai pelaku utama pembangunan hunian layak, dan masyarakat MBR sebagai penerima manfaat langsung. Skema ini diharapkan memberikan multiplier effect: menumbuhkan sektor konstruksi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui rumah yang layak dan stabilitas ekonomi.

Alokasi dana Rp117 triliun untuk pengembang UMKM akan mendorong berdirinya hunian yang memenuhi standar layak huni secara masif. Di sisi lain, anggaran Rp13 triliun untuk renovasi rumah MBR memberi akses bagi masyarakat kecil untuk memperbaiki hunian sekaligus menciptakan usaha baru.

Regulasi dan Jadwal Penyaluran

Walaupun regulasi KUR Perumahan sudah dalam tahap akhir penyusunan, proses pengesahan baru akan dapat diterapkan dalam RAPBN 2026 mendatang. Artinya, penyaluran dana baru bisa berlangsung setelah tahun anggaran baru disahkan oleh DPR.

Menurut Hashim, “sekali lagi saya kira sebentar lagi (peraturan soal KUR perumahan selesai), tapi direncanakan untuk tahun depan mungkin. Karena kita kan dalam rangka menyusun R-APBN.” Ini berarti masyarakat dan kontraktor perlu mempersiapkan diri dari sekarang, termasuk mempelajari persyaratan dan mekanisme pengajuan.

Siapkan Diri Sebagai Penerima Manfaat

Bagi kontraktor UMKM, program ini menjadi peluang besar untuk mengakses modal skala besar hingga Rp5 miliar, tanpa agunan tambahan. Mereka perlu menyiapkan dokumen usaha, rencana pembangunan, dan proyeksi finansial untuk pengajuan KUR.

Sementara itu, masyarakat MBR yang ingin merenovasi rumah perlu menyiapkan KTP, KK, rencana renovasi, dan bukti penghasilan. Karena dana ini merupakan kredit produktif perorangan, skema, tenor, dan syarat verifikasi disesuaikan agar masyarakat kecil dapat mengaksesnya tanpa hambatan.

Berjalannya program ini memerlukan koordinasi antara pemerintah, perbankan, kontraktor, dan masyarakat. Regulasi final harus bersifat inklusif dan sederhana, sehingga tidak memberatkan calon peminjam.

Selanjutnya, pemantauan pencairan dan penggunaan dana menjadi penting agar dana tersalurkan sesuai tujuan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengetahui efektivitas program dalam meningkatkan jumlah hunian layak dan menurunkan backlog perumahan.

Program KUR Perumahan dengan plafon Rp130 triliun membuka peluang besar bagi pengembangan infrastruktur rumah layak di Indonesia. Lebih dari sekadar program kredit, ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong sektor konstruksi UMKM dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan subsidi bunga 5 persen dan plafon yang besar, kontraktor UMKM dan masyarakat MBR memiliki kesempatan yang konkret untuk memperbaiki kehidupan mereka. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada regulasi yang jelas, deregulasi hambatan adminstrasi, dan kesiapan peserta KUR dari berbagai lapisan masyarakat.

Jika Anda tergolong kontraktor UMKM atau keluarga kecil yang ingin merenovasi rumah untuk usaha, bersiaplah untuk mendapatkan akses lebih mudah ke dana segar tahun depan saat program KUR Perumahan resmi mengudara.