JAKARTA - Transformasi ekonomi di Kalimantan Timur (Kaltim) kini menjadi fokus utama dalam upaya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mandiri. Bank Indonesia (BI) perwakilan Kaltim mengambil peran strategis dengan menggerakkan sinergi tiga pilar utama: penguatan kelembagaan, percepatan investasi non-ekstraktif, dan dukungan pembiayaan di sektor pertanian. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan daerah yang menginginkan diversifikasi ekonomi dan penggunaan energi terbarukan sebagai masa depan Kaltim.

Sinergi Pilar Transformasi Ekonomi Kaltim

Budi Widihartanto, Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, menegaskan bahwa pembentukan Tim Transformasi Ekonomi sejak 2024 menjadi fondasi struktural bagi perubahan ekonomi Kaltim. Tim ini juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 70 persen pada 2030.

Menurut Budi, ketergantungan Kaltim pada sektor tambang batu bara tidak bisa diteruskan secara berkelanjutan. “Melalui RPJMD, keberadaan tim, dan target EBT, transformasi tengah dibangun secara struktural dan menyeluruh,” ujarnya dalam Temu Media KPw BI Kaltim.

Penguatan kelembagaan ini menjadi pijakan bagi percepatan investasi di sektor-sektor yang tidak bergantung pada ekstraktif, sekaligus memperkuat dukungan terhadap pertanian, sehingga ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Program Regional Investor Relations Unit (RIRU)

BI Kaltim bersama Pemerintah Provinsi dan DPMPTSP meluncurkan program Regional Investor Relations Unit (RIRU) yang difokuskan menarik investasi ke sektor non-ekstraktif. Bidang-bidang yang menjadi prioritas antara lain energi terbarukan, industrialisasi hilir, pariwisata, pertanian, dan maritim.

Pengembangan energi terbarukan menjadi tumpuan utama. Pemprov Kaltim menargetkan bauran EBT sebesar 70 persen pada 2030 dengan fokus pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), air (PLTA), dan biomassa (PLTBio). Langkah ini diharapkan dapat menggantikan ketergantungan pada batu bara yang selama ini mendominasi.

Industri hilir berbasis sumber daya alam terbarukan seperti pengolahan kelapa sawit, karet, dan kakao juga menjadi fokus untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat daya saing.

Sektor pariwisata diharapkan menjadi pilar ekonomi baru dengan pengembangan wisata alam dan budaya, didukung oleh infrastruktur memadai seperti fasilitas perhotelan.

Selain itu, pengembangan pertanian melalui investasi dan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertujuan meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas seperti kakao, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Di bidang maritim, Kaltim menawarkan potensi besar mengingat luas kawasan perikanan tangkap yang mencapai jutaan hektare, termasuk peluang pengembangan industri perikanan dan pelabuhan.

Dukungan BI untuk Sektor Pertanian dan UMKM

Untuk mendukung pertanian, BI Kaltim mengambil dua pendekatan utama. Pertama, penurunan giro wajib minimum (GWM) bank hingga 4-5 persen guna membuka ruang likuiditas perbankan menyalurkan kredit pertanian.

Kedua, program lokal seperti Bima Etam, yang didukung Kredit Usaha Rakyat (KUR), memperluas akses modal bagi petani dan UMKM di sektor pertanian. Program GNPIP juga berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, sehingga mendukung inflasi yang terkendali.

Transformasi ekonomi juga diwujudkan lewat pengembangan UMKM, misalnya Kios Sigap dan digitalisasi transaksi melalui QRIS. Forum ekonomi dan investor seperti Kaltim Paradise of The East menjadi wadah untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas ekspor UMKM.

Selain itu, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan aktif menguatkan literasi dan edukasi keuangan digital agar inklusi keuangan semakin merata dan kemudahan akses layanan finansial bisa dinikmati masyarakat luas.

Tantangan Mewujudkan Transformasi Ekonomi

BI Kaltim mengidentifikasi tiga tantangan utama dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah. Pertama, pencapaian target bauran energi terbarukan 70 persen membutuhkan regulasi yang cepat dan konsisten, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Meskipun potensi energi hijau di Kaltim sangat besar, realisasi saat ini masih rendah.

Kedua, sektor pertambangan, khususnya hilirisasi batu bara, menghadapi hambatan teknologi dan kebutuhan dana besar. Infrastruktur pendukung yang belum memadai juga menjadi kendala utama.

Ketiga, efektivitas pembiayaan pertanian dan adopsi teknologi sangat bergantung pada kesiapan petani serta dukungan sistem perbankan yang adaptif. Keterbatasan literasi keuangan dan pola pertanian yang belum modern dapat memperlambat produktivitas dan modernisasi.

Iwan Kurniawan, Asisten Direktur sekaligus Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah BI Kaltim, menyatakan, “Ketidaksiapan pola pertanian lokal dan kurangnya literasi keuangan dapat menghambat peningkatan produktivitas dan modernisasi di sektor ini.”

Menuju Ekonomi Kaltim yang Mandiri dan Berkelanjutan

Sinergi antara BI, pemerintah, dan sektor swasta di Kaltim bertujuan menciptakan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan ramah lingkungan. Dengan fokus pada energi terbarukan dan investasi non-ekstraktif, Kaltim berupaya meninggalkan ketergantungan berlebihan pada komoditas tambang dan mengarah ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Langkah ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen kuat, Kaltim tengah menata masa depan ekonominya yang lebih hijau, mandiri, dan berkelanjutan.